[Medan | 20 Agustus 2024] Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang sebesar Rp 3.613,1 triliun atau sekitar US$ 230 miliar. Para investor melihat rencana belanja tersebut sebagai jaminan keberlanjutan kebijakan antara Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang akan segera mengakhiri masa jabatannya pada pada Oktober 2024 mendatang. Lantas, saham apa saja yang bakal diuntungkan dari kebijakan RAPBN 2025 ini?
Dengan anggaran sebesar itu, proyeksi peningkatan ketahanan pangan sebesar 9% di tahun depan sejalan dengan rencana Prabowo untuk menyediakan makanan gratis secara bertahap bagi siswa dari SD hingga SMA. Peningkatan belanja ini diperkirakan akan menguntungkan perusahaan seperti PT Indofood Sukses Makmur (INDF) dan anak usahanya PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), serta perusahaan ritel PT Mitra Adiperkasa (MAPI).
Andrey Wijaya dari PT RHB Sekuritas Indonesia menilai bahwa anggaran ini akan mendorong sektor kesehatan. Dukungan terhadap program kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial diprediksi akan menguntungkan penyedia layanan kesehatan seperti PT Medikaloka Hermina (HEAL) dan PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA), produsen obat PT Kalbe Farma (KLBF), serta produsen herbal PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (SIDO).
Upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% tahun depan diharapkan akan mendukung sektor perbankan melalui peningkatan aktivitas domestik. Selain itu, produsen otomotif seperti PT Astra International (ASII) juga diharapkan mendapat manfaat dari peningkatan konsumsi yang terkait dengan pendapatan yang lebih tinggi.
Hilirisasi mineral yang berkelanjutan dapat mendukung saham-saham penambang seperti PT Aneka Tambang (ANTM) dan PT Vale Indonesia (INCO). Kebijakan energi hijau juga dapat memberikan dukungan bagi perusahaan energi terbarukan seperti PT Barito Renewables Energy (BRPT) dan PT Petro Geothermal Energy (PGEO). Selain itu, sektor properti mungkin akan mendapat dorongan dari prospek perumahan, hotel, dan ritel yang solid, menguntungkan pengembang seperti PT Summarecon Agung (SMRA) dan PT Pakuwon Jati (PWON).
Namun, rencana pemangkasan belanja infrastruktur sebesar 6% bisa berdampak negatif pada saham-saham konstruksi seperti PT Indonesia Pondasi Raya (IDPR) dan PT PP (PTPP). Meski begitu, pembangunan ibu kota negara baru di Nusantara yang didukung oleh Prabowo mungkin masih memberikan dukungan bagi sektor ini.
Selain itu, penerapan pajak pada minuman manis mungkin akan membebani pendapatan perusahaan barang konsumen cepat saji seperti PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. (ULTJ) dan PT Cisarua Mountain Dairy (CMRY). Target penerbitan obligasi yang lebih besar pada 2025 juga bisa meningkatkan beban utang Indonesia, meskipun pemerintah masih bisa menarik dana dari surplus yang ada jika diperlukan.
