[Medan | 6 September 2024] Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI telah sepakat menurunkan anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, dari Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,4 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF, Wahyu Utomo, menyatakan bahwa penurunan ini tidak berkaitan dengan rencana pembatasan pembelian bahan bakar subsidi seperti pertalite dan solar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengurangan anggaran subsidi energi ini dipengaruhi oleh penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah, dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 per dolar AS dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025.
Adapun rincian anggaran subsidi energi meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu yang tetap sebesar Rp 26,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram turun menjadi Rp 87 triliun dari sebelumnya Rp 87,6 triliun, serta subsidi listrik turun dari Rp 90,2 triliun menjadi Rp 89,7 triliun. Sementara itu, belanja kementerian/lembaga (K/L) mengalami kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun, terutama karena adanya empat program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Program-program tersebut mencakup makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 71 triliun, yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu, ada program pemeriksaan kesehatan dengan anggaran Rp 3,2 triliun, serta pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp 1,8 triliun, yang akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.
Program renovasi sekolah juga menjadi salah satu prioritas, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun, serta pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun, yang akan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
Selain itu, program lumbung pangan dengan anggaran sebesar Rp 15 triliun akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, masing-masing mendapatkan alokasi Rp 7,5 triliun.
