[Medan | 16 Maret 2026] Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan kemungkinan mengirim kapal perang untuk membantu melindungi jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz, di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah.
Pertimbangan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta negara-negara sekutu untuk turut membantu mengawal kapal tanker yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut.
Seruan itu disampaikan setelah Angkatan Laut AS menyatakan siap memulai operasi pengawalan terhadap kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz, menyusul meningkatnya risiko gangguan terhadap pengiriman energi global.
Konflik Timur Tengah Dorong Ancaman Pasokan Energi
Ketegangan di kawasan Teluk Persia masih berlangsung sekitar dua pekan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran.
Konflik tersebut memicu lonjakan harga minyak dunia setelah Iran menutup jalur pelayaran Selat Hormuz serta melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas energi di kawasan Teluk.
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital yang menghubungkan kawasan Teluk Persia dengan pasar energi global dan menjadi rute bagi sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.
Jepang Pertimbangkan Aspek Hukum dan Politik
Penasihat kebijakan senior pemerintah Jepang, Takayuki Kobayashi, menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih meninjau berbagai kemungkinan terkait pengerahan kapal Japan Self-Defense Forces ke kawasan tersebut.
Menurutnya, secara hukum Jepang memiliki ruang untuk mengirim kapal perang, namun keputusan tersebut harus dipertimbangkan secara hati-hati mengingat konflik di kawasan masih berlangsung.
Ia juga menegaskan bahwa ambang batas untuk mengirim kapal perang ke wilayah konflik tergolong tinggi dalam kerangka kebijakan keamanan Jepang.
Isu Sensitif dalam Politik Jepang
Bagi Jepang, pengerahan pasukan militer ke luar negeri merupakan isu yang sensitif secara politik. Negara tersebut secara resmi menganut prinsip pasifisme sejak diberlakukannya Konstitusi Jepang 1947, yang membatasi penggunaan kekuatan militer dalam konflik internasional.
Banyak pemilih Jepang masih mendukung prinsip tersebut, sehingga setiap keputusan terkait pengiriman pasukan militer ke luar negeri biasanya memerlukan pertimbangan politik yang sangat hati-hati.
