[Medan | 30 Januari 2026] Kesepakatan sementara telah dicapai antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Partai Demokrat di Senat guna mencegah penutupan (shutdown) pemerintahan federal. Kesepakatan tersebut dicapai di tengah negosiasi intensif antara Gedung Putih dan Demokrat terkait rencana pembatasan baru terhadap razia imigrasi yang sebelumnya memicu gelombang demonstrasi nasional.
Dalam pernyataannya, Trump mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai dan meminta dukungan dari kedua kubu. Berdasarkan keterangan staf Demokrat, kesepakatan ini mencakup pendanaan sementara Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS) selama dua pekan, guna memberi ruang bagi kelanjutan perundingan.
Sementara itu, para pemimpin Partai Demokrat dan Partai Republik di Senat dilaporkan tengah mengonsultasikan kesepakatan tersebut kepada masing-masing anggota pada Kamis malam waktu setempat.
Pemimpin Mayoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menegaskan bahwa dukungan Demokrat diberikan dengan syarat penghapusan anggaran jangka panjang DHS dari rancangan undang-undang (RUU) anggaran berskala besar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga operasional pemerintahan federal tetap berjalan setelah tenggat waktu Jumat.
Kesepakatan sementara ini memberikan tambahan waktu bagi kedua pihak untuk membahas kemungkinan pembatasan terhadap operasi penegakan imigrasi, menyusul insiden tewasnya dua warga negara AS dalam operasi agen federal di Minneapolis awal bulan ini.
Sejumlah usulan revisi telah diajukan oleh kubu Demokrat, antara lain kewajiban penggunaan kamera tubuh oleh petugas, larangan penggunaan masker saat operasi, serta keharusan memperoleh surat perintah sebelum memasuki rumah. Selain itu, penghentian razia imigrasi berskala besar juga diminta untuk dimasukkan dalam kesepakatan lanjutan.
Di sisi lain, pimpinan Partai Republik di Senat, John Thune, menyatakan bahwa setiap terobosan substantif masih bergantung pada hasil negosiasi lanjutan antara Demokrat dan Gedung Putih.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS sendiri telah mengesahkan RUU anggaran besar pekan lalu dan kemudian memasuki masa reses hingga Senin mendatang. Setiap perubahan terhadap RUU tersebut akan memerlukan pemungutan suara ulang di DPR. Namun, Ketua DPR Mike Johnson diperkirakan tidak akan memanggil kembali anggota parlemen lebih awal, yang berpotensi memicu penutupan sementara pemerintahan dengan dampak operasional yang relatif terbatas.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump juga mengindikasikan adanya kemungkinan penyesuaian terhadap kebijakan deportasi pemerintahannya. Berdasarkan sejumlah jajak pendapat, kebijakan pengetatan imigrasi tersebut dilaporkan mengalami penurunan tingkat dukungan publik, yang dinilai berpotensi menjadi risiko politik bagi Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu mendatang.
