[Medan | 25 Februari 2026] Minat investor pada lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk yang digelar Selasa (24/2/2026) kembali mengalami penurunan, seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah sepanjang tahun ini. Pelemahan permintaan tersebut mempertegas kehati-hatian pasar terhadap risiko fiskal domestik.
Total penawaran masuk (incoming bids) tercatat hanya mencapai Rp35,61 triliun, turun sekitar 19% dibandingkan lelang sebelumnya sebesar Rp43,82 triliun. Penyusutan hampir Rp8,2 triliun ini tidak sekadar mencerminkan fluktuasi musiman, melainkan mengindikasikan perubahan sikap investor terhadap pasar surat utang negara.
Bid-to-Cover Ratio Turun, Bantalan Permintaan Menyusut
Penurunan incoming bids turut menekan bid-to-cover ratio agregat lelang menjadi 1,78 kali, dari sebelumnya 2,19 kali. Angka ini menunjukkan bahwa ruang permintaan untuk menyerap kebutuhan pembiayaan pemerintah mulai menipis. Investor masih hadir di pasar, namun terlihat semakin selektif dan tidak lagi memberikan likuiditas longgar seperti pada lelang-lelang sebelumnya.
Tenor Pendek Paling Tertekan
Tekanan permintaan paling terasa pada seri-seri bertenor pendek. Sukuk negara jangka pendek (SPNS) hanya mencatat bid-to-cover ratio di kisaran 1,02–1,33 kali, mendekati batas minimum kelayakan lelang. Kondisi ini cukup mencolok, mengingat tenor pendek umumnya menjadi pilihan defensif investor domestik di tengah ketidakpastian jangka panjang.
Lemahnya minat pada tenor pendek dapat mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan pasokan surat utang negara dalam waktu dekat, serta absennya sinyal perbaikan kondisi fiskal secara struktural.
Tenor Menengah-Panjang Masih Diburu
Sebaliknya, permintaan relatif kuat justru datang dari seri PBS dengan tenor menengah hingga panjang. Salah satu contohnya, PBS030 mencatat bid-to-cover ratio sebesar 3,35 kali. Hal ini mengindikasikan strategi investor untuk mengunci imbal hasil di level tinggi, terutama di tengah ekspektasi suku bunga yang belum sepenuhnya turun.
Kupon seri PBS yang berada di rentang 5,2% hingga 6,7% dinilai cukup atraktif jika dibandingkan dengan instrumen surat utang di negara peers Indonesia.
Tekanan Fiskal Bayangi Pasar Obligasi
Respons pasar yang cenderung lesu kali ini tidak terlepas dari kondisi fiskal domestik. APBN 2026 dibuka dengan defisit keseimbangan primer, yang berarti penerimaan negara belum cukup untuk menutup belanja di luar pembayaran bunga utang.
Situasi ini menandakan pemerintah memasuki tahun anggaran baru dengan ketergantungan struktural pada pembiayaan utang, bahkan untuk menopang kebutuhan fiskal dasar. Kondisi tersebut memperbesar sensitivitas pasar terhadap dinamika pasokan SBN ke depan.
Biaya Utang Mulai Naik
Tekanan juga tercermin dari imbal hasil yang harus ditawarkan pemerintah dalam lelang. Pada lelang kali ini, seri PBS034 dilepas dengan yield sekitar 6,43%, sementara PBS005 dan PBS038 masing-masing berada di kisaran 6,62% dan 6,7%.
Ketika permintaan melemah namun kebutuhan dana tetap besar, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Konsekuensinya, biaya utang negara berpotensi meningkat dan membebani ruang fiskal di periode berikutnya.
Premi Risiko Indonesia Meningkat
Kenaikan persepsi risiko juga tercermin dari pergerakan Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun yang naik 8,1 basis poin menjadi 82,28. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara sekelas Indonesia, seperti India (48,35), Malaysia (38,72), dan Thailand (40,04).
Kenaikan CDS menunjukkan investor meminta premi proteksi yang lebih besar atas risiko kredit Indonesia. Data ini, sebagaimana tercermin dalam riset Bloomberg Technoz, menangkap perubahan sentimen pasar secara real time, jauh lebih cepat dibandingkan penyesuaian peringkat kredit resmi.
Implikasi ke Pasar Domestik
Dalam konteks domestik, defisit APBN di awal tahun yang dibarengi perlambatan aktivitas ekonomi dipersepsikan sebagai peningkatan risiko kredit. Kondisi ini mendorong investor untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kebutuhan lindung nilai, yang pada akhirnya tercermin dalam lemahnya minat lelang sukuk dan naiknya premi risiko aset berdenominasi rupiah.
