[Medan | 5 Juni 2025] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis proyeksi terbaru terkait kondisi ekonomi global dan sejumlah negara maju serta berkembang melalui laporan Economic Outlook terbarunya.
Dalam laporan tersebut, OECD menggarisbawahi bahwa prospek pertumbuhan ekonomi dunia semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh hambatan perdagangan yang signifikan, pengetatan kondisi keuangan global, penurunan tingkat kepercayaan pelaku pasar, dan meningkatnya ketidakpastian terhadap arah kebijakan ekonomi.
OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,3% pada tahun 2024 menjadi 2,9% pada 2025, dan diperkirakan stagnan di angka yang sama pada 2026. Perlambatan paling tajam diprediksi akan terjadi di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, sementara negara lain hanya akan mengalami sedikit penurunan.
Untuk Indonesia, OECD menurunkan estimasi pertumbuhan ekonominya menjadi 4,7% untuk tahun 2025 dan 4,8% di tahun 2026, lebih rendah dari proyeksi pada Maret 2025 yang sebelumnya sebesar 4,9% dan 5,0%.
Menurut OECD, pelemahan sentimen pelaku usaha dan konsumen yang dipicu oleh ketidakpastian fiskal dan tingginya suku bunga, diperkirakan akan membatasi konsumsi rumah tangga dan investasi di paruh pertama 2025. Meskipun demikian, inflasi yang rendah serta pelonggaran kondisi keuangan berpotensi mendorong pemulihan konsumsi dan investasi. Namun, ketidakpastian arah kebijakan fiskal dalam negeri serta ketegangan perdagangan global akan tetap menjadi faktor penghambat pertumbuhan, terutama dari sisi ekspor.
Lembaga ini juga memperkirakan inflasi Indonesia akan meningkat menjadi 2,3% pada 2025 dan 3% pada 2026, seiring dengan efek pelemahan nilai tukar yang mulai berdampak pada harga barang dalam negeri.
Defisit transaksi berjalan diprediksi akan mengalami sedikit pelebaran, dan akan semakin tertekan apabila harga komoditas global terus melemah, yang bisa menggerus pendapatan ekspor. Di sisi lain, kebijakan moneter diperkirakan akan melonggar pada 2025 dan 2026 karena tekanan inflasi masih dalam batas terkendali di tengah lemahnya pertumbuhan.
Dari sisi anggaran, OECD memperkirakan kebijakan fiskal Indonesia akan cenderung netral pada 2025. Hal ini didukung oleh belanja tambahan untuk program makanan gratis dan investasi publik lewat Danantara, yang akan dibiayai melalui pemangkasan anggaran di pos lain.
OECD juga menekankan pentingnya reformasi struktural. Indonesia disarankan untuk terus memangkas hambatan regulasi terhadap investasi asing langsung (FDI) dan meningkatkan efektivitas belanja negara, khususnya dalam menargetkan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin. Di samping itu, upaya untuk mengurangi tingkat informalitas ekonomi perlu ditingkatkan guna memperluas jangkauan perlindungan sosial dan memperbesar basis penerimaan pajak.
Dalam laporan tersebut, OECD memberi perhatian khusus terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan sebesar 4,87% pada kuartal I-2025 dinilai melambat akibat lemahnya investasi. Namun, konsumsi rumah tangga tetap stabil dan ekspor neto masih memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan. Tingkat pengangguran yang menurun ke 4,8% pada kuartal pertama menjadi salah satu yang terendah dalam dua puluh tahun terakhir.
Dari sisi harga, inflasi yang rendah telah mendukung daya beli masyarakat. Inflasi menurun dari sekitar 6% pada pertengahan 2022 menjadi hanya 2% pada April 2025. Penurunan ini didorong oleh kebijakan moneter yang ketat, penurunan harga pangan dan energi, serta subsidi tarif listrik sementara pada awal tahun 2025.
Namun, dengan dicabutnya subsidi dan nilai tukar rupiah yang telah melemah sekitar 4% terhadap dolar AS sejak awal tahun, harga-harga berisiko kembali meningkat. Meski demikian, inflasi inti masih berada di tengah kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5–3,5%, dan ekspektasi inflasi masyarakat dinilai tetap stabil.
Terkait kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, OECD menilai eksposur Indonesia terhadap tarif impor AS tergolong rendah, mengingat ekspor ke AS hanya menyumbang kurang dari 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
OECD juga mencatat bahwa risiko eksternal Indonesia mulai menurun, namun tetap mengingatkan potensi arus keluar modal akibat ketidakpastian global dan domestik yang dapat menekan nilai tukar, memperlebar defisit transaksi berjalan, dan mendorong kenaikan harga barang impor.
Di sisi lain, perlambatan ekonomi di Tiongkok – mitra dagang utama Indonesia – berpotensi memperlemah ekspor Indonesia, khususnya di sektor komoditas. Meski demikian, hadirnya Danantara, lembaga dana abadi milik negara, dinilai dapat menjadi katalis positif dalam mempercepat realisasi investasi swasta, khususnya pada proyek infrastruktur dan industri strategis yang berdampak tinggi.
