[Medan | 17 November 2026] Pemerintah menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada Selasa (17/11/2026) dengan target indikatif sebesar Rp10 triliun. Melalui lelang pasar perdana domestik ini, pemerintah membuka peluang penerbitan hingga maksimal Rp20 triliun.
Dilansir dari Liputan6, lelang dilaksanakan melalui Bank Indonesia dengan menawarkan delapan seri SBSN, terdiri dari enam seri pembukaan kembali (reopening) dan dua seri penerbitan baru (new issuance). Instrumen yang ditawarkan mencakup Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS).
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (16/11/2026), delapan seri tersebut adalah SPNS16122026, SPNS04052027, SPNS19072027, PBS041, PBS040, PBS034, PBS005, dan PBS042. Pelaksanaan lelang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2026.
Delapan Seri yang Ditawarkan
Tiga seri SPN-S menawarkan imbalan berupa diskonto, dengan tanggal jatuh tempo sebagai berikut:
- SPNS16122026: 16 Desember 2026.
- SPNS04052027: 4 Mei 2027.
- SPNS19072027: 19 Juli 2027.
Sementara itu, dua seri PBS yang diterbitkan sebagai seri baru memiliki tingkat imbalan tetap yang akan ditentukan berdasarkan hasil lelang pada 17 November 2026. PBS041 memiliki jatuh tempo 15 Februari 2029, dengan pembayaran imbalan setiap 15 Februari dan 15 Agustus. Pembayaran pertama dijadwalkan pada 15 Februari 2027. Adapun PBS042 memiliki tenor lebih panjang dengan jatuh tempo 15 November 2052. Pembayaran imbalannya dilakukan setiap 15 Mei dan 15 November, dimulai pada 15 Mei 2027.
Untuk seri reopening, pemerintah menawarkan tiga seri PBS dengan tingkat imbalan tetap yang telah ditentukan:
- PBS040: Imbalan 5% per tahun, jatuh tempo 15 November 2030.
- PBS034: Imbalan 6,5% per tahun, jatuh tempo 15 Juni 2039.
- PBS005: Imbalan 6,75% per tahun, jatuh tempo 15 April 2043.
Seluruh penerbitan SBSN menggunakan aset dasar berupa proyek atau kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 serta Barang Milik Negara (BMN).
Mekanisme dan Ketentuan Lelang
Lelang menggunakan mekanisme pelelangan terbuka dengan metode harga beragam (multiple price). Investor individu maupun institusi dapat berpartisipasi dengan menyampaikan penawaran melalui Dealer Utama yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan. Selain Dealer Utama, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat mengajukan penawaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam lelang ini, peserta dengan penawaran kompetitif membayar berdasarkan tingkat imbal hasil yang mereka ajukan. Sementara itu, pemenang penawaran nonkompetitif memperoleh imbal hasil berdasarkan rata-rata tertimbang dari penawaran kompetitif yang dimenangkan. Pemerintah juga menetapkan batas alokasi pembelian nonkompetitif maksimal 99% dari jumlah yang dimenangkan untuk seri SPN-S dan 30% untuk seri PBS.
Dealer Utama yang berpartisipasi terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Peserta lainnya meliputi Citibank N.A., PT Bank Central Asia Tbk, Deutsche Bank AG, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bahana Sekuritas, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah SBSN yang dimenangkan, baik di atas maupun di bawah target indikatif Rp10 triliun. Lelang berlangsung pada pukul 09.00–11.00 WIB pada Selasa (17/11/2026), dengan pengumuman hasil pada hari yang sama. Sementara itu, penyelesaian transaksi (setelmen) dijadwalkan pada 19 November 2026 atau dua hari kerja setelah lelang (T+2).
Hasil lelang akan menjadi salah satu indikator minat investor terhadap surat utang pemerintah, khususnya instrumen syariah. Besarnya total penawaran yang masuk, tingkat imbal hasil yang diminta investor, serta jumlah yang dimenangkan pemerintah akan menjadi perhatian pasar dalam menilai permintaan terhadap SBSN dan biaya penerbitan utang pemerintah.

