[Medan | 26 Februari 2026] Ketegangan dagang antara China dan Jepang kembali meningkat setelah Beijing memasukkan 20 perusahaan Jepang ke dalam daftar hitam ekspor, sekaligus memperluas pengawasan terhadap puluhan entitas lainnya. Langkah ini menandakan bahwa tekanan China terhadap Jepang tidak mereda, bahkan setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilu nasional baru-baru ini.
Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk afiliasi dari Mitsubishi Heavy Industries, langsung dikenakan pembatasan ekspor efektif sejak Selasa (24/2/2026). Ini menjadi kali pertama perusahaan Jepang masuk dalam daftar kontrol ekspor sejak kebijakan tersebut diperkenalkan pada Januari 2025.
Daftar Pengawasan: Tekanan Tanpa Larangan Langsung
Selain daftar hitam, Beijing juga menempatkan sekitar 20 perusahaan Jepang lain ke dalam daftar pengawasan ekspor. Perusahaan seperti Subaru dan Mitsubishi Materials Corp tidak langsung dilarang menerima pasokan, namun kini harus menghadapi proses perizinan yang jauh lebih ketat, khususnya untuk barang dwiguna yang memiliki aplikasi sipil sekaligus militer.
Status pengawasan ini mewajibkan eksportir menyertakan dokumen tambahan, termasuk penilaian risiko dan pernyataan tertulis terkait penggunaan akhir barang. Mekanisme ini dinilai sebagai bentuk tekanan struktural yang dapat memperlambat rantai pasok tanpa harus memberlakukan embargo terbuka.
Sinyal Politik di Balik Kebijakan Ekspor
Dylan Loh, Associate Professor di Nanyang Technological University, menilai kebijakan ini sarat muatan politik. Menurutnya, Beijing ingin mencapai dua tujuan sekaligus: membatasi potensi penguatan militer Jepang dan memberikan tekanan langsung pada korporasi strategis.
Langkah ini juga memperluas larangan yang sebelumnya diberlakukan China awal tahun ini, yang membatasi ekspor barang untuk penggunaan militer ke Jepang. Penggunaan daftar pengawasan untuk pertama kalinya menandai eskalasi metode kontrol ekspor Beijing.
Pasar Saham Tokyo Bereaksi Negatif
Kabar tersebut langsung memicu tekanan di bursa Tokyo, terutama pada saham sektor pertahanan dan mesin berat. Saham Mitsubishi Heavy berbalik arah dan sempat jatuh hingga 3,6%. Saham Kawasaki Heavy dan IHI Corp masing-masing turun lebih dari 5%, sementara Subaru melemah hingga 4,6%. Sumitomo Heavy Industries sempat menghapus kenaikan pagi sebelum kembali bergerak fluktuatif pada sesi siang.
Latar Belakang Politik: Taiwan Jadi Titik Panas
Pembatasan ekspor ini dipandang sebagai kelanjutan dari ketegangan diplomatik terkait pernyataan Takaichi tahun lalu mengenai Taiwan. Saat itu, ia menyatakan Jepang perlu mempertimbangkan pengerahan militer apabila China menggunakan kekuatan untuk merebut Taiwan—wilayah yang diklaim Beijing sebagai bagian dari kedaulatannya.
China menilai pernyataan tersebut sebagai ancaman langsung. Beijing menyebut kebijakan ekspor terbaru sebagai upaya mencegah remiliterisasi Jepang dan potensi ambisi nuklir, meskipun tetap menegaskan bahwa perusahaan yang mematuhi hukum tidak perlu khawatir.
Mandat Politik Mempersempit Ruang Kompromi
Langkah ini menjadi tindakan hukuman pertama China sejak kemenangan besar Takaichi dalam pemilu dadakan awal bulan ini. Kemenangan tersebut memberi mandat kuat bagi agenda kebijakan luar negeri yang lebih tegas, sekaligus mempersempit ruang kompromi politik dengan Beijing.
Sejumlah pejabat Jepang sebelumnya berharap hasil pemilu akan mendorong China melunakkan sikap. Namun, kebijakan ekspor terbaru menunjukkan Beijing tidak berniat menurunkan tensi, kecuali Tokyo menarik kembali sikapnya—sebuah langkah yang secara politik hampir mustahil dilakukan.
Daftar Hitam vs Daftar Pengawasan
Perusahaan yang masuk daftar hitam secara efektif dilarang menerima pasokan barang dwiguna dari China maupun teknologi berbasis China melalui pihak ketiga. Sementara itu, perusahaan dalam daftar pengawasan masih dapat mengakses pasokan, tetapi dengan persyaratan administratif yang jauh lebih ketat dan tanpa fasilitas izin umum.
Pendekatan dua lapis ini memungkinkan Beijing membedakan antara kontraktor pertahanan utama dan perusahaan yang dicurigai berkontribusi pada penguatan militer Jepang.
Dampak Ekonomi Dinilai Terbatas
Kazuto Suzuki, Direktur Institute of Geoeconomics di Tokyo, menilai kebijakan ini lebih bersifat simbolik ketimbang disruptif secara ekonomi. Selama perusahaan dapat menyediakan sertifikat pengguna akhir yang jelas, pasokan material non-pertahanan masih berpeluang berjalan.
“Ini lebih soal pesan politik,” ujarnya. “Gangguan riil kemungkinan terbatas selama tidak menyentuh sektor pertahanan langsung.”
Ketergantungan Jepang pada China Masih Tinggi
Meski demikian, risiko struktural tetap ada. Jepang masih bergantung pada China untuk sekitar 70% impor logam tanah jarang pada 2024, menurut data Organisasi Jepang untuk Keamanan Logam dan Energi. Ketergantungan ini mengingatkan pada krisis 2010, ketika China membatasi ekspor material serupa akibat sengketa teritorial, yang kala itu mengguncang industri manufaktur Jepang.
Daftar kontrol ekspor China mencakup lebih dari 800 item strategis, mulai dari logam tanah jarang, bahan kimia, sensor, hingga teknologi maritim dan dirgantara. Dengan cakupan seluas ini, eskalasi lanjutan berpotensi menekan rantai pasok industri Jepang jika tensi geopolitik terus meningkat.
