[Medan | 18 November 2026] Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memastikan negara memperoleh manfaat mayoritas dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Ia menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, agar sedikitnya 70% hasil produksi tambang dinikmati negara.
Prabowo bahkan membuka kemungkinan agar pemerintah turut menguasai saham perusahaan tambang. Menurutnya, investor swasta tetap dapat berpartisipasi dengan menyediakan modal, tetapi keuntungan dari kegiatan usaha harus lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). “Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” lanjutnya.
Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945
Prabowo menegaskan, peningkatan peran negara dalam penguasaan sumber daya alam merupakan bagian dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia menyatakan bertekad memperbaiki sistem ekonomi yang dinilainya selama ini menyimpang dari prinsip Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. “Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.
Soroti Aliran Keuntungan Tambang ke Luar Negeri
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya selama bertahun-tahun belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Indonesia. Ia menilai sebagian keuntungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam justru mengalir ke luar negeri.
Prabowo menyinggung kemudahan yang selama ini diberikan kepada investor untuk memperoleh izin usaha, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun, ia mempertanyakan besarnya manfaat ekonomi yang benar-benar tinggal di dalam negeri ketika perusahaan mulai menghasilkan keuntungan.
“Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, ‘Saya warga negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” paparnya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan dorongan pemerintah untuk meningkatkan porsi manfaat ekonomi dari sektor pertambangan yang diterima negara dan masyarakat. Namun, bentuk penerapan target 70%, termasuk mekanisme pembagian hasil, ketentuan kepemilikan saham, serta dampaknya terhadap investasi swasta, masih perlu dijelaskan lebih lanjut melalui kebijakan teknis pemerintah.

