[Medan | 16 November 2026] Bank Indonesia (BI) menghadapi dilema dalam menentukan arah suku bunga pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17–18 November 2026. Di satu sisi, inflasi domestik mulai menunjukkan perlambatan dan kondisi fiskal pemerintah relatif membaik. Namun, di sisi lain, pelemahan Rupiah hingga kisaran Rp18.200 per dolar AS serta kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury/UST) ke 5,15% meningkatkan risiko tekanan terhadap stabilitas nilai tukar dan arus modal asing.
Konsensus pasar saat ini masih mengarah pada keputusan mempertahankan BI Rate di level 5,75%. Survei Bloomberg terhadap 22 ekonom juga menunjukkan median proyeksi HOLD pada RDG November. Meski demikian, keputusan tersebut diperkirakan disertai sikap yang lebih hawkish, mengingat tekanan eksternal belum mereda dan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember semakin diperhatikan pasar.
INFLASI MELANDAI, MEMBERIKAN RUANG BAGI BI UNTUK HOLD
Dari sisi domestik, perkembangan inflasi memberikan alasan bagi BI untuk tidak terburu-buru menaikkan suku bunga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 0,22% secara bulanan (month-to-month/mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan yang tercatat 3,28% pada September menjadi 3,23% pada Oktober.
Inflasi inti, yang mencerminkan pergerakan harga di luar komponen bergejolak dan harga yang diatur pemerintah, juga mengalami penurunan dari 2,84% menjadi 2,56% secara tahunan. Angka ini menunjukkan tekanan harga yang lebih mendasar masih terkendali.
Namun, terdapat risiko dari kelompok pangan. Inflasi volatile food meningkat dari 5,03% menjadi 5,81% secara tahunan pada Oktober. Sementara itu, inflasi administered prices tercatat 3,24%, sedikit lebih rendah dibandingkan 3,25% pada September. Kenaikan biaya tambahan bahan bakar penerbangan sebesar 40% untuk penerbangan domestik kelas ekonomi turut menjadi salah satu faktor pendorong inflasi bulanan.
Secara keseluruhan, inflasi Indonesia masih berada dalam sasaran BI sebesar 2,5% ± 1%. Kondisi ini memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan suku bunga tanpa harus segera melakukan pengetatan tambahan.
RUPIAH DAN YIELD US TREASURY MENJADI RISIKO TERBESAR
Tantangan utama justru datang dari pasar keuangan global. Yield UST tenor 10 tahun meningkat hingga 5,15% pada pekan lalu, naik sekitar 28 basis poin dalam sepekan. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi Amerika Serikat dan ekspektasi kebijakan The Fed yang lebih ketat.
Indeks dolar AS (DXY) juga menguat ke 103,41, level tertinggi sejak Maret 2025. Kondisi ini membuat dolar semakin menarik bagi investor global dan meningkatkan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah. Pada perdagangan 13 November 2026, Rupiah berada di sekitar Rp18.195 per dolar AS, melemah sekitar 0,64% dalam sepekan. Pada 16 November, Rupiah sempat dibuka di Rp18.236 per dolar AS.
Kondisi ini menjadi perhatian BI karena pelemahan Rupiah dapat meningkatkan biaya impor, terutama energi dan bahan baku, yang pada akhirnya berpotensi menambah tekanan inflasi domestik. Selain itu, ketika yield obligasi AS meningkat, investor memiliki alternatif memperoleh imbal hasil lebih tinggi di Amerika Serikat sehingga daya tarik aset keuangan Indonesia perlu tetap dijaga.
Sebagai gambaran, yield SBN pemerintah Indonesia tenor 10 tahun berada di sekitar 7,63%, sementara UST 10 tahun mencapai 5,15%. Selisih keduanya sekitar 2,48 poin persentase atau 248 basis poin. Selisih tersebut merupakan tambahan imbal hasil nominal yang ditawarkan Indonesia dibandingkan AS, tetapi belum memperhitungkan risiko nilai tukar, risiko kredit, dan biaya lindung nilai.
CADANGAN DEVISA MASIH MEMADAI, MENJADI BANTALAN STABILITAS
Di tengah tekanan Rupiah, posisi cadangan devisa Indonesia masih relatif kuat. BI mencatat cadangan devisa akhir Oktober 2026 mencapai US$146,8 miliar, meningkat dibandingkan posisi September sebesar US$146,3 miliar. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Cadangan devisa memberikan ruang bagi BI untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing guna meredam volatilitas Rupiah. Artinya, BI masih memiliki instrumen selain menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Pada Oktober, BI juga mempertahankan BI Rate di 5,75%, tetapi menaikkan Deposit Facility dari 4,75% menjadi 5,00%, sementara Lending Facility dipertahankan di 6,50%. Langkah tersebut menunjukkan BI memperkuat daya tarik instrumen moneter Rupiah tanpa harus menaikkan suku bunga kebijakan utama. BI juga memperkuat insentif transaksi DNDF untuk menarik aliran modal asing serta melanjutkan intervensi melalui pasar spot, NDF, dan DNDF.
KONDISI APBN MEMBAIK, NAMUN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN TETAP PERLU DIPERHATIKAN
Dari sisi fiskal, realisasi APBN hingga Oktober 2026 menunjukkan defisit sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47% terhadap PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp479,7 triliun atau sekitar 2,02% terhadap PDB. Pendapatan negara tercatat Rp2.618 triliun, meningkat 23,9% secara tahunan. Kenaikan ditopang penerimaan pajak yang tumbuh 23,2% dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang meningkat 37%.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau meningkat 15,6% secara tahunan. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan negara masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja. Keseimbangan primer juga mencatat surplus Rp114,8 triliun. Artinya, pendapatan negara masih mampu menutupi belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang.
Kondisi tersebut relatif positif bagi persepsi risiko fiskal Indonesia dan pasar obligasi pemerintah. Namun, pemerintah masih memiliki kebutuhan pembiayaan utang yang harus dipenuhi. Pembiayaan utang bersih hingga Oktober tercatat Rp639,3 triliun, dengan penerbitan SBN mencapai Rp586,1 triliun. Dengan demikian, kondisi fiskal yang membaik dapat menjadi faktor pendukung bagi stabilitas pasar SBN, tetapi belum otomatis menghilangkan tekanan dari tingginya yield global dan pelemahan Rupiah.
PERTUMBUHAN KREDIT MASIH KUAT, BI PERLU MENJAGA KESEIMBANGAN
Selain stabilitas nilai tukar, BI juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik. Pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 mencapai 13,26% secara tahunan, ditopang pertumbuhan kredit investasi sebesar 23,20%, kredit modal kerja 11,89%, dan kredit konsumsi 4,86%.
Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tercatat 8,22%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit. Rasio kecukupan modal perbankan (CAR) masih tinggi di 24,10%, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) bruto berada di 2,11%.
Data tersebut menunjukkan intermediasi perbankan masih berjalan cukup kuat. Kenaikan suku bunga secara berlebihan berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi momentum pertumbuhan kredit. Hal ini menjadi pertimbangan tambahan bagi BI untuk tidak terburu-buru menaikkan BI Rate selama tekanan inflasi dan nilai tukar masih dapat dikelola melalui instrumen lainnya.
OUTLOOK: HOLD DENGAN BIAS HAWKISH, HIKE TETAP MENJADI RISIKO
Berdasarkan kombinasi indikator domestik dan eksternal, keputusan mempertahankan BI Rate di 5,75% masih menjadi skenario utama untuk November 2026. Inflasi umum dan inti yang melandai, cadangan devisa yang memadai, serta defisit APBN yang lebih rendah memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan suku bunga. Namun, tekanan dari Rupiah, kenaikan yield UST ke 5,15%, penguatan dolar AS, dan ketidakpastian arah kebijakan The Fed membatasi ruang pelonggaran moneter.
Terdapat tiga kemungkinan skenario kebijakan:
- Skenario utama – HOLD 5,75%: BI mempertahankan suku bunga sambil mengoptimalkan intervensi valas, instrumen DNDF, dan kebijakan likuiditas untuk menjaga stabilitas Rupiah.
- Skenario alternatif – HIKE 25 bps menjadi 6,00%: dapat terjadi apabila Rupiah kembali melemah secara signifikan, arus modal asing semakin tertekan, dan intervensi dinilai belum cukup menjaga stabilitas nilai tukar.
Bagi pasar obligasi, keputusan HOLD belum tentu langsung mendorong penurunan yield SBN. Pasalnya, tekanan dari kenaikan yield UST dan pelemahan Rupiah masih dapat membatasi ruang penguatan harga obligasi domestik.
Investor cenderung perlu memperhatikan stabilitas Rupiah, pergerakan yield UST, dan arus modal asing sebelum meningkatkan eksposur pada obligasi tenor panjang. Dalam kondisi ketidakpastian saat ini, obligasi tenor pendek hingga menengah relatif lebih menarik untuk menjaga fleksibilitas portofolio, sementara penambahan posisi tenor panjang dapat dilakukan secara bertahap apabila tekanan eksternal mulai mereda.
Kesimpulan: BI diperkirakan mempertahankan BI Rate di 5,75% pada November 2026, tetapi dengan sikap kebijakan yang tetap hawkish. Fokus utama BI bukan lagi sekadar menjaga inflasi, melainkan memastikan pelemahan Rupiah tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan Indonesia.

