[Medan | 26 Januari 2026] Amerika Serikat (AS) kembali menghadapi potensi government shutdown setelah masa berlaku pendanaan sementara pemerintah federal mendekati batas akhir, sementara kesepakatan anggaran permanen belum juga tercapai. Ancaman ini muncul hanya beberapa bulan setelah AS keluar dari shutdown sebelumnya, menandakan bahwa persoalan anggaran masih belum benar-benar terselesaikan.
Pasar kini menilai risiko shutdown cukup tinggi. Sejumlah indikator menunjukkan probabilitas terjadinya shutdown hingga akhir Januari mendekati 77%, mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal AS.
Shutdown Sebelumnya: Terjadi 43 Hari
AS sebelumnya telah mengalami shutdown yang dimulai pada 1 Oktober 2025 dan berlangsung selama 43 hari. Penutupan pemerintahan tersebut terjadi karena Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran saat memasuki tahun fiskal baru.
Tanpa persetujuan anggaran, pemerintah AS secara hukum tidak diperbolehkan membelanjakan dana negara. Akibatnya, ratusan ribu pegawai federal dirumahkan sementara, sejumlah layanan publik terganggu, dan aktivitas ekonomi ikut melambat. Shutdown tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan dana, melainkan oleh kebuntuan politik terkait alokasi anggaran.
Pemerintah akhirnya kembali beroperasi setelah Kongres menyepakati pendanaan sementara (continuing resolution/CR), yang memungkinkan negara berjalan kembali dalam jangka pendek. Namun, CR hanya bersifat penundaan masalah, bukan solusi permanen. Akar konflik anggaran tetap ada, sehingga risiko penutupan ulang tidak pernah benar-benar hilang.
Kenapa Ancaman Shutdown Muncul Lagi?
Ancaman shutdown kembali mencuat karena masa berlaku CR akan segera berakhir, sementara kesepakatan anggaran penuh belum tercapai. Titik konflik utama kali ini berada pada anggaran Department of Homeland Security (DHS), lembaga yang menangani keamanan dalam negeri, termasuk imigrasi dan patroli perbatasan.
Demokrat di Senat menolak meloloskan anggaran DHS tanpa perubahan kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat, menyusul insiden penembakan seorang warga sipil oleh agen Patroli Perbatasan. Karena DHS berada di bawah kewenangan eksekutif, Kongres tidak dapat mengatur lembaga tersebut secara langsung, sehingga anggaran dijadikan alat tekanan politik.
Masalahnya, anggaran DHS merupakan bagian dari anggaran pemerintah federal secara keseluruhan. Jika bagian ini diblokir dan tidak ada kompromi, RUU anggaran gagal disahkan dan pemerintah kembali kehilangan dasar hukum untuk beroperasi, yang pada akhirnya berujung pada shutdown.
Respons Pasar AS: Emas Melejit sebagai Safe Haven
Risiko shutdown yang meningkat langsung tercermin pada respons pasar keuangan AS. Investor mulai mengurangi eksposur terhadap aset berisiko dan beralih ke aset lindung nilai, terutama emas.
Harga emas mencetak rekor bersejarah dengan menembus level US$5.000 per ons untuk pertama kalinya, dan tercatat naik sekitar 1,8% ke US$5.078 per ons. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap aset aman di tengah kombinasi ketidakpastian politik, risiko shutdown, serta kebijakan Presiden Trump yang dinilai agresif dan sulit diprediksi.
Dampak ke Ekonomi dan Pasar
Jika shutdown kembali terjadi, ekonomi AS berpotensi mengalami perlambatan jangka pendek. Belanja pemerintah akan tertahan, konsumsi pegawai federal menurun, dan sejumlah aktivitas administratif terhenti. Selain itu, rilis data ekonomi penting berisiko tertunda, sehingga menambah ketidakpastian bagi pelaku pasar dan pembuat kebijakan.
Dalam jangka yang lebih luas, shutdown berulang mencerminkan ketidakstabilan dalam pengelolaan fiskal AS. Meski tidak mengarah pada gagal bayar, konflik anggaran yang terus berulang dapat menggerus kepercayaan investor terhadap kredibilitas kebijakan fiskal AS.
Bagi Indonesia, sentimen global yang cenderung menghindari risiko berpotensi menekan pasar saham, seiring berkurangnya minat investor terhadap aset berisiko. Sebaliknya, pasar obligasi justru diuntungkan, karena aliran dana ke aset defensif mendorong harga obligasi naik dan yield turun, terutama pada tenor menengah hingga panjang. Dari sisi mata uang, meningkatnya keraguan terhadap dolar AS membuat penguatannya terbatas, sehingga rupiah berpeluang lebih stabil, meski tetap rentan terhadap fluktuasi sentimen global.
Apa yang Ditunggu Selanjutnya?
Secara teknis, pasar menunggu kompromi. Namun secara substansi, yang sedang dipertontonkan adalah kegagalan politik AS menyelesaikan masalah fiskalnya sendiri. Selama Kongres terus menjadikan anggaran sebagai alat tarik-menarik kepentingan, shutdown akan selalu muncul kembali, dan bukan sebagai kejadian luar biasa, melainkan sebagai pola yang berulang.
Masalahnya bukan lagi apakah pemerintah akan ditutup sementara, tetapi seberapa sering dan seberapa mudah hal itu terjadi. Ketidakpastian ini secara perlahan menggerus kredibilitas pengelolaan fiskal AS dan memaksa pasar beradaptasi dengan risiko politik sebagai “normal baru”. Dalam kondisi seperti ini, investor cenderung memilih bertahan, bersikap defensif, dan mencari perlindungan nilai, sebuah sinyal bahwa kepercayaan terhadap stabilitas kebijakan AS tidak lagi sekuat sebelumnya.
Selama solusi yang diambil hanya berupa tambalan jangka pendek, bukan kesepakatan struktural, ancaman shutdown akan terus membayangi. Dan setiap kali itu terjadi, dampaknya tidak berhenti di AS, melainkan menjalar ke pasar global, termasuk ke negara berkembang seperti Indonesia.
