[Medan | 10 April 2026] Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu dengan Ketua Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun di Beijing pada Jumat, menandai pertemuan tingkat tertinggi antara kepemimpinan Partai Komunis China dan oposisi utama Taiwan dalam hampir satu dekade. Pertemuan ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah kebuntuan hubungan resmi Beijing–Taipei dan meningkatnya tensi geopolitik kawasan.
Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak era Xi–Ma Ying-jeou pada 2015, ketika kedua pihak sempat mendorong normalisasi hubungan lintas selat. Namun, sejak kemenangan Partai Progresif Demokratik (DPP) di Taiwan pada 2016, hubungan formal dengan Beijing membeku, sementara ketegangan politik dan militer terus meningkat.
Kunjungan Cheng ke China disebut sebagai bagian dari pendekatan “pencegahan melalui dialog”, dengan pesan bahwa konflik lintas selat bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. KMT juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan pertukaran ekonomi, pariwisata, dan komunikasi politik jika kembali berkuasa pada pemilu 2028.
Dari perspektif Beijing, pertemuan ini memberikan ruang diplomasi tidak langsung untuk menunjukkan bahwa masih ada kanal komunikasi politik dengan Taiwan, meski hubungan dengan pemerintah resmi Taipei tetap stagnan. Langkah ini juga berpotensi dimanfaatkan China sebagai sinyal politik bahwa tidak semua kekuatan di Taiwan menolak keterlibatan dengan Beijing.
Di sisi lain, pemerintah Taiwan melalui Partai Progresif Demokratik menegaskan bahwa tidak ada kelompok politik yang memiliki mandat untuk bernegosiasi dengan China tanpa otorisasi resmi negara. Kekhawatiran juga muncul bahwa Beijing dapat menggunakan momentum ini untuk mempengaruhi opini domestik Taiwan, termasuk isu sensitif seperti kebijakan pertahanan dan kerja sama militer dengan Amerika Serikat.
Secara geopolitik, pertemuan ini terjadi di saat China juga tengah memposisikan diri menjelang kemungkinan dialog tingkat tinggi dengan AS, sehingga pendekatan terhadap oposisi Taiwan dapat menjadi bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk memperkuat posisi tawar Beijing di kawasan Indo-Pasifik.
