Newsletter – 1 September 2024

PT Fawz Finansial Indonesia
NEWSLETTER
1 September 2024

Highlight Berita Penting Selama Dua Pekan Terakhir

Powell: Waktunya Menyesuaikan Kebijakan, Pemangkasan Suku Bunga di Depan Mata

Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, memberikan sinyal bahwa pemangkasan suku bunga mungkin akan segera terjadi, meskipun ia tidak memberikan indikasi pasti mengenai waktu atau besaran pemangkasan tersebut. Dalam pidato utamanya di acara tahunan Fed di Jackson Hole, Wyoming, Powell menyatakan bahwa “waktunya telah tiba bagi kebijakan untuk menyesuaikan.” Namun, ia juga menekankan bahwa keputusan mengenai waktu dan laju pemangkasan akan bergantung pada data yang masuk, prospek ekonomi yang berkembang, serta keseimbangan risiko.

Dengan pasar yang menantikan arahan tentang ke mana kebijakan moneter akan diarahkan, Powell banyak membahas apa yang menyebabkan inflasi yang mendorong serangkaian kenaikan suku bunga sebanyak 11 kali dari Maret 2022 hingga Juli 2023. Meski demikian, ia juga mencatat adanya kemajuan dalam pengendalian inflasi dan menyatakan bahwa Fed sekarang dapat fokus pada aspek lain dari mandat gandanya, yaitu memastikan ekonomi tetap berada di sekitar tingkat lapangan kerja penuh.

“Inflasi telah menurun secara signifikan. Pasar tenaga kerja tidak lagi terlalu panas, dan kondisinya sekarang kurang ketat dibandingkan sebelum pandemi,” ujar Powell. “Kendala pasokan telah normal, dan keseimbangan risiko terhadap dua mandat kami telah berubah.” Powell berjanji bahwa “kami akan melakukan segala yang kami bisa” untuk memastikan pasar tenaga kerja tetap kuat dan kemajuan pada pengendalian inflasi terus berlanjut.

Seorang ekonom, Paul McCulley, mantan direktur pelaksana Pimco, menyebut pidato Powell sebagai tanda bahwa fokus Fed yang sebelumnya pada inflasi telah berhasil. Powell juga mencatat kemajuan menuju tujuan Fed, dengan inflasi yang terus mendekati target 2% meskipun belum sepenuhnya tercapai. Sementara itu, tingkat pengangguran telah meningkat secara perlahan namun konsisten, meskipun tidak dipicu oleh lonjakan PHK atau penurunan umum di pasar tenaga kerja, melainkan oleh peningkatan jumlah individu yang masuk ke angkatan kerja dan perlambatan laju perekrutan.

Powell menegaskan bahwa tujuan Fed adalah mengembalikan stabilitas harga sambil mempertahankan pasar tenaga kerja yang kuat, serta menghindari lonjakan pengangguran yang tajam seperti yang terjadi pada penurunan inflasi sebelumnya. Meskipun tugas tersebut belum sepenuhnya selesai, Powell menyatakan bahwa Fed telah membuat kemajuan signifikan.

Meskipun pasar mengharapkan Fed mulai memotong suku bunga pada bulan September, Powell tidak menyebutkan kapan menurutnya pelonggaran kebijakan akan dimulai. Risalah dari pertemuan Komite Pasar Terbuka pada bulan Juli menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat percaya bahwa pemangkasan pada bulan September akan sesuai jika tidak ada kejutan data.

Powell juga meluangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan lonjakan inflasi—yang mencapai level tertinggi dalam lebih dari 40 tahun—serta respons kebijakan Fed dan mengapa tekanan harga mereda tanpa menyebabkan resesi. Powell mengakui bahwa inflasi pada awalnya dianggap “sementara” dan disebabkan oleh faktor-faktor terkait Covid yang akan mereda. Namun, ketika inflasi mulai menyebar dari barang ke jasa, Fed beralih arah dan mulai menaikkan suku bunga, yang pada akhirnya menambahkan 5,25 poin %tase ke suku bunga acuan yang sebelumnya mendekati nol.

Powell menyimpulkan bahwa masih banyak yang harus dipelajari dari pengalaman ini, dan bahwa tindakan tegas Fed menunjukkan komitmen mereka untuk memulihkan stabilitas harga.

Dampak Positif pada Ekonomi Global:

1. Stimulus Ekonomi Global: Penurunan suku bunga oleh The Fed sering kali mendorong pertumbuhan ekonomi global karena biaya pinjaman yang lebih rendah meningkatkan investasi dan konsumsi di seluruh dunia.
2. Kenaikan Harga Aset: Dengan suku bunga yang lebih rendah, investor cenderung mencari imbal hasil yang lebih tinggi dengan berinvestasi di pasar saham dan aset lainnya, yang dapat meningkatkan nilai pasar modal global.
3. Pelemahan Dolar AS: Penurunan suku bunga biasanya mengarah pada pelemahan dolar AS. Ini menguntungkan negara-negara berkembang yang memiliki utang dalam dolar, karena beban utang mereka menjadi lebih ringan.
4. Peningkatan Aliran Modal ke Negara Berkembang: Investor cenderung mencari keuntungan yang lebih tinggi di negara-negara berkembang ketika suku bunga di AS rendah, sehingga meningkatkan aliran investasi ke pasar-pasar tersebut.
5. Penguatan Ekonomi Global melalui Ekspor: Pelemahan dolar AS dapat meningkatkan daya saing produk AS di pasar global, yang dapat meningkatkan volume perdagangan global dan memperkuat ekonomi-ekonomi yang bergantung pada ekspor.

Dampak Positif pada Ekonomi Indonesia:

1. Peningkatan Investasi Asing: Suku bunga yang lebih rendah di AS dapat mendorong aliran modal asing masuk ke Indonesia, mencari imbal hasil yang lebih tinggi di pasar obligasi dan saham Indonesia.
2. Stabilitas Rupiah: Pelemahan dolar AS akibat penurunan suku bunga The Fed dapat memberikan tekanan yang lebih sedikit pada rupiah, membantu stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar.
3. Biaya Pinjaman yang Lebih Rendah: Indonesia dapat memanfaatkan suku bunga global yang lebih rendah untuk melakukan pembiayaan ulang utang luar negeri dengan biaya yang lebih rendah, mengurangi beban pembayaran utang.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi: Biaya pinjaman yang lebih rendah dapat mendorong peningkatan investasi domestik dan konsumsi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
5. Peningkatan Kinerja Ekspor: Pelemahan dolar AS dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan sektor ekspor dan mendorong surplus perdagangan.

Penurunan suku bunga The Fed memiliki potensi untuk memberikan dorongan positif baik pada ekonomi global maupun pada ekonomi Indonesia, terutama melalui peningkatan investasi, stabilitas nilai tukar, dan penguatan sektor ekspor.

IHSG Cetak Rekor Tertinggi Baru Pasca Reshuffle Kabinet Jokowi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada perdagangan Senin, 19 Agustus 2024, setelah adanya reshuffle di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). IHSG mencatat penguatan sebesar 0,47%, ditutup pada posisi 7.466,83. Penguatan ini membawa IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masa yang baru (all time high/ATH), menggantikan rekor sebelumnya yang tercapai pada 14 Agustus di posisi 7.436,04.

Nilai transaksi pada akhir perdagangan hari ini mencapai sekitar Rp 9,3 triliun dengan volume perdagangan mencapai 15 miliar lembar saham yang diperdagangkan dalam 1,1 juta transaksi. Sebanyak 318 saham tercatat mengalami kenaikan, sementara 276 saham melemah dan 207 saham stagnan.

Secara sektoral, sektor konsumer non-primer menjadi pendorong terbesar bagi penguatan IHSG pada akhir perdagangan hari ini, dengan kontribusi mencapai 3,32%. Sementara itu, dari sisi saham individu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), yang dimiliki oleh konglomerat Prajogo Pangestu, menjadi penopang terbesar IHSG pada sesi pertama, menyumbang 18 poin indeks.

Penguatan IHSG ini terjadi setelah Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, melantik Menteri, Wakil Menteri, serta kepala lembaga negara baru pada pagi hari. Sejumlah perubahan dalam kabinet termasuk penggantian Yasonna Laoly, politikus senior PDIP, dari posisinya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Posisi Yasonna digantikan oleh Supratman Andi Agtas, politikus senior Partai Gerindra.

Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga digantikan oleh Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Untuk menggantikan Bahlil, Rosan Roeslani, yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, ditunjuk sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM yang baru.

Reshuffle ini juga menyertakan penambahan satu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), sehingga saat ini posisi tersebut diisi oleh dua orang. Wamenkominfo II yang baru adalah Angga Raka Prabowo, seorang kader Partai Gerindra yang loyal kepada Prabowo.

Perombakan kabinet ini melibatkan penggantian sejumlah menteri yang dekat dengan PDIP dan Megawati, seperti Yasonna dan Arifin, dengan figur-figur yang berasal dari lingkungan Prabowo dan Jokowi. Hal ini diperkirakan dapat memanaskan hubungan antara Jokowi dan Megawati yang sudah lama retak, dan berpotensi berimbas pada kasus-kasus hukum yang melibatkan partai-partai di Indonesia.

Perubahan pemegang posisi di partai politik bisa mempengaruhi pasar, terutama jika individu yang mundur atau naik memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan ekonomi. Pasar cenderung sensitif terhadap ketidakpastian politik, dan pergantian kepemimpinan bisa menimbulkan kekhawatiran terkait arah kebijakan di masa depan.

Dampak yang mungkin terjadi:

1. Volatilitas Pasar: Ketidakpastian politik sering memicu fluktuasi harga saham dan nilai tukar mata uang.
2. Perubahan Persepsi Risiko: Investor mungkin melihat peningkatan risiko politik, yang bisa mempengaruhi aliran modal.
3. Dampak pada Sektor Tertentu: Kebijakan yang diusung pemimpin baru bisa menguntungkan atau merugikan sektor-sektor tertentu.

Grup Sinar Mas Land (BSDE) Sambut Baik Kebijakan Insentif PPN 100% untuk Pembelian Rumah, Targetkan Pendapatan Rp2 Triliun”

Pemerintah Indonesia kembali memperkenalkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi penjualan properti hingga akhir tahun 2024. Salah satu emiten properti terkemuka, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), yang merupakan bagian dari Grup Sinar Mas Land, menyambut positif langkah ini.

Hermawan Wijaya, Direktur BSDE, menyampaikan bahwa meskipun pihaknya masih menunggu rincian lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut, insentif ini diprediksi akan menghidupkan kembali minat masyarakat untuk membeli rumah dan apartemen. “Diskon PPN ini setidaknya membawa berita baik bagi perusahaan properti yang menawarkan produk dengan kategori PPN DTP,” ungkap Hermawan dalam sesi public expose BSDE pada hari Rabu, 28 Agustus 2024. Hermawan juga menambahkan bahwa nilai total stok properti BSDE yang memenuhi syarat untuk PPN DTP bisa mencapai sekitar Rp2 triliun, dan BSDE optimis bahwa target ini dapat dicapai hingga Desember 2024.

Ricardo Arief Dharmawan, Sekretaris Perusahaan BSDE, juga menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga akan berdampak positif bagi konsumen. Saat ini, kontribusi penjualan produk dengan kategori PPN DTP terhadap marketing sales BSDE berada di kisaran 15% hingga 20%. “Dengan adanya kebijakan insentif PPN DTP 100%, kami optimis dapat meningkatkan performa penjualan kami,” ujar Ricardo.

Kebijakan insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah ini awalnya berakhir pada Juni 2024. Namun, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan ini mulai 1 September hingga 31 Desember 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa insentif ini akan berlaku untuk rumah dengan harga di bawah Rp5 miliar, dengan batasan insentif maksimal sebesar Rp2 miliar per unit. “Insentif PPN DTP ini akan diberikan kembali sebesar 100% sampai bulan Desember 2024. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait akan segera disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani,” jelas Airlangga.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa anggaran yang diperlukan untuk kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan setelah PMK diterbitkan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah ingin agar insentif ini dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. “Semakin banyak rumah yang terjual, semakin cepat roda perekonomian berputar. Kami berharap insentif ini dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, karena sektor perumahan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang sangat tinggi,” tutur Suahasil.

Dengan kebijakan insentif PPN DTP yang diperpanjang, para pelaku industri properti, termasuk BSDE, optimis akan peningkatan penjualan dan perbaikan performa industri properti hingga akhir tahun 2024.

Dampak Positif dari Kebijakan Insentif PPN DTP 100% untuk Pembelian Rumah:

1. Meningkatkan Minat Pembelian Rumah: Insentif PPN DTP 100% dapat menurunkan harga beli bagi konsumen, sehingga mendorong minat pembelian rumah. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan penjualan di sektor properti, terutama untuk unit yang memenuhi syarat insentif ini.
2. Menggerakkan Sektor Ekonomi Lain: Peningkatan transaksi penjualan rumah dapat menggerakkan sektor ekonomi lain yang terkait, seperti sektor konstruksi, bahan bangunan, dan jasa terkait (arsitektur, interior, dll.). Sektor perumahan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi, yang berarti aktivitas di sektor ini akan mempengaruhi banyak sektor lain secara positif.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Dengan meningkatnya pembelian properti, terutama di kelas menengah, permintaan pasar terhadap barang dan jasa juga akan meningkat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
4. Membantu Masyarakat Memiliki Rumah: Insentif ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya kelas menengah, untuk membeli rumah pertama mereka dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat.
5. Mengurangi Stok Properti Tidak Terjual: Bagi pengembang properti seperti BSDE, insentif ini dapat membantu mengurangi stok rumah yang belum terjual, sehingga meningkatkan cash flow perusahaan dan membantu pemulihan sektor properti pasca pandemi.

Kendala dalam Penerapan Kebijakan Insentif PPN DTP 100%:

1. Terbatasnya Anggaran Pemerintah: Insentif PPN DTP membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah. Jika anggaran tidak cukup atau tidak diatur dengan baik, ini dapat menjadi kendala bagi keberlanjutan program tersebut.
2. Batasan Harga dan Kuota Insentif: Kebijakan ini hanya berlaku untuk rumah dengan harga di bawah Rp5 miliar dan insentif maksimal sebesar Rp2 miliar per unit. Batasan ini bisa menjadi kendala bagi konsumen yang tertarik pada rumah di atas batas harga tersebut. Hal ini juga membatasi pengembang untuk menjual produk-produk premium dengan insentif ini.
3. Ketidakpastian Peraturan dan Implementasi: Kebijakan ini masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur teknis pelaksanaannya. Ketidakpastian mengenai aturan rinci dapat menunda implementasi di lapangan dan menimbulkan kebingungan di kalangan pengembang maupun konsumen.
4. Risiko Overheating di Pasar Properti: Peningkatan permintaan yang tiba-tiba akibat insentif ini dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar di pasar properti, terutama jika pasokan rumah tidak mencukupi. Hal ini bisa memicu ketidakseimbangan pasar dan masalah jangka panjang.
5. Kemungkinan Adanya Kelebihan Permintaan (Over-demand): Dengan adanya insentif yang menarik, permintaan terhadap unit rumah tertentu bisa meningkat drastis. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan backlog (penundaan) di sisi suplai, serta penundaan dalam pembangunan atau penyerahan unit.
6. Ketergantungan Terhadap Insentif Pemerintah: Terlalu seringnya kebijakan insentif dapat menyebabkan industri properti menjadi bergantung pada insentif pemerintah untuk merangsang penjualan, yang dapat menjadi masalah ketika insentif tidak lagi tersedia.

Dengan mempertimbangkan dampak positif dan kendala yang mungkin muncul, pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Kebijakan Cukai 2025: Fokus pada Minuman Berpemanis, Kenaikan Tarif Cukai Rokok Ditunda

Pemerintah menetapkan target penerimaan cukai sebesar Rp 244.19 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Target ini mengalami peningkatan sebesar 5,93% dibandingkan dengan outlook penerimaan cukai tahun 2024 yang sebesar Rp 230.50 triliun. Namun, dalam RAPBN 2025, pemerintah tidak memasukkan rencana intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, tidak ada rencana kenaikan tarif CHT yang dicantumkan sebagai bagian dari kebijakan penerimaan cukai tahun depan.

Hal ini berbeda dengan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang sebelumnya telah mengindikasikan rencana kenaikan tarif CHT dengan pendekatan mekanisme tahun jamak (multiyears) serta penyederhanaan layer tarif CHT. Namun, rencana tersebut tidak lagi disebutkan dalam RAPBN 2025.

Ketika dimintai konfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan bahwa arah kebijakan cukai tahun 2025 masih harus menunggu hasil pembahasan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Tentunya kita akan menunggu hasil pembahasan pemerintah dengan DPR dalam menetapkan APBN tahun 2025,” ujar Nirwala kepada Kontan.co.id pada Senin (26/8).

Selain itu, pemerintah juga membatalkan rencana untuk memungut cukai terhadap produk plastik pada tahun 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintah ingin fokus pada pengendalian konsumsi gula yang berlebih. Menurutnya, cukai merupakan instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. “Kita melihat potensi. Karena alasannya kalau cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi. Jadi kebijakan kita, karena kita ingin prioritas tentang kesehatan terkait dengan konsumsi gula,” kata Febrio di Jakarta.

Di sisi lain, pada tahun 2025, pemerintah merencanakan untuk menerapkan kebijakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Namun, belum ada target penerimaan yang spesifik untuk kebijakan ini. Sebagai referensi, pada tahun 2024, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai MBDK sebesar Rp 4.38 triliun dalam APBN 2024.

Ekonom Celios, Nailul Huda, berpendapat bahwa sebenarnya kenaikan tarif CHT dan penerapan cukai MBDK bisa diterapkan bersamaan. Selain dilihat dari sisi penerimaan negara, kedua kebijakan ini juga penting dari perspektif pengendalian konsumsi. “Jika konsumsi rokok dirasa kurang terkendali dengan tarif yang sekarang diterapkan, opsi menaikkan tarif CHT bisa dipertimbangkan,” kata Huda kepada Kontan.co.id pada Senin (26/8).

Ia juga menekankan bahwa pengenaan cukai terhadap MBDK sangat diperlukan, mengingat tingginya kasus kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi pemanis dalam minuman kemasan, terutama yang mempengaruhi anak-anak dan menyebabkan penyakit kronis. “Pengenaan cukai MBDK bukan sebagai alasan tidak menaikkan tarif CHT,” jelas Huda.

Huda menegaskan bahwa cukai berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif terhadap masyarakat, seperti rokok, alkohol, MBDK, dan plastik. “Berikan disinsentif bagi masyarakat untuk tidak mengkonsumsi barang tersebut,” tutupnya.

Dengan demikian, fokus kebijakan cukai tahun 2025 tampaknya akan lebih diarahkan pada aspek kesehatan, khususnya pengendalian konsumsi gula, sementara rencana kenaikan tarif cukai rokok dan cukai plastik ditunda hingga ada pembahasan lebih lanjut dengan DPR.

Dampak Positif:

1. Pengendalian Konsumsi Gula Berlebih: Dengan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), pemerintah berusaha untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka penyakit terkait seperti obesitas, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya, terutama pada anak-anak dan remaja.
2. Peningkatan Kesadaran Kesehatan: Pengenaan cukai pada MBDK dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi gula berlebih. Kebijakan ini dapat mendorong perubahan pola konsumsi, di mana masyarakat mulai beralih ke pilihan yang lebih sehat.
3. Penerimaan Negara dari Sumber Baru: Meskipun tidak mencantumkan target penerimaan khusus untuk MBDK pada 2025, pengenaan cukai pada produk ini dapat memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan. Pada 2024, target penerimaan dari cukai MBDK sudah ditetapkan sebesar Rp 4.38 triliun.
4. Pengembangan Produk Sehat: Produsen minuman mungkin terdorong untuk berinovasi dengan menghasilkan produk yang lebih sehat atau mengurangi kandungan gula dalam produknya agar dapat bersaing di pasar. Hal ini bisa mendorong perubahan positif dalam industri minuman.

Dampak Negatif:

1. Tidak Ada Penekanan pada Pengendalian Konsumsi Rokok: Penundaan kenaikan tarif cukai rokok (CHT) dapat mengurangi efektivitas pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok. Tanpa kenaikan tarif, harga rokok mungkin tetap terjangkau bagi banyak konsumen, terutama di kalangan anak muda dan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga upaya pengendalian konsumsi menjadi kurang optimal.
2. Peluang Kehilangan Penerimaan Negara: Dengan tidak adanya rencana kenaikan tarif CHT, pemerintah mungkin kehilangan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara dari salah satu sumber utama cukai. Padahal, cukai rokok selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan.
3. Ketidakpastian Bagi Industri Rokok: Ketidakjelasan terkait kebijakan tarif cukai rokok di tahun 2025 dapat menciptakan ketidakpastian bagi industri tembakau. Hal ini dapat mempengaruhi perencanaan bisnis produsen rokok dan rantai pasokannya, serta berpotensi mengganggu stabilitas pasar tembakau.
4. Dampak Ekonomi Sosial di Sektor Tembakau: Penundaan kenaikan tarif CHT mungkin akan menjaga stabilitas ekonomi di sektor tembakau dalam jangka pendek. Namun, tanpa adanya insentif untuk beralih dari industri tembakau, para petani dan pekerja di sektor ini mungkin tetap terjebak dalam industri yang memiliki risiko kesehatan dan sosial jangka panjang.
5. Reaksi dari Kelompok Anti-Rokok: Tidak adanya kenaikan tarif CHT dapat memicu kritik dari kelompok kesehatan masyarakat dan aktivis anti-rokok yang telah lama mendorong pengendalian konsumsi rokok melalui peningkatan tarif cukai sebagai salah satu cara efektif untuk mengurangi konsumsi.

Kebijakan fokus pada pengenaan cukai minuman berpemanis memiliki potensi dampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan penerimaan negara, tetapi di sisi lain, penundaan kenaikan tarif cukai rokok dan cukai plastik bisa mengurangi efektivitas pengendalian konsumsi barang-barang yang berdampak negatif. Pemerintah perlu mempertimbangkan strategi yang lebih seimbang untuk mencapai tujuan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara optimal.

WATCHLIST SAHAM

1. BSDE

PT Bumi Serpong Damai Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam kegiatan pengembangan real estate di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen Real Estate, Properti, Hotel, Jalan Tol, dan Lainnya. Perseroan mengembangkan BSD City, kawasan hunian terencana dan terpadu yang dilengkapi dengan amenitas/infrastruktur, sarana lingkungan, dan taman. Ia juga terlibat dalam operasional hotel; penyewaan ruang kantor; pengusahaan proyek jalan tol; dan kegiatan investasi dan transportasi. Selain itu, perusahaan juga bergerak dalam bidang pengembangan apartemen dan pusat perbelanjaan; dan penyediaan jasa keuangan lainnya. PT Bumi Serpong Damai Tbk didirikan pada tahun 1984 dan berkantor pusat di Tangerang, Indonesia.

Selain sektor konstruksi, sektor properti juga merupakan salah satu sektor yang terpukul oleh suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang tinggi menyebabkan biaya pinjaman untuk pembelian properti menjadi lebih mahal, baik bagi konsumen maupun pengembang. Bagi konsumen, kenaikan suku bunga mengakibatkan cicilan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) meningkat, sehingga daya beli masyarakat menurun. Banyak calon pembeli yang akhirnya menunda atau membatalkan rencana pembelian properti, karena beban pembayaran yang lebih berat. Hal ini berdampak langsung pada penurunan permintaan terhadap properti residensial maupun komersial.

Di sisi pengembang, suku bunga tinggi juga berdampak pada peningkatan biaya modal untuk pendanaan proyek. Pengembang yang mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai proyek-proyek mereka akan menghadapi beban bunga yang lebih besar, sehingga mengurangi margin keuntungan. Selain itu, ketidakpastian pasar yang diakibatkan oleh suku bunga tinggi membuat pengembang menjadi lebih berhati-hati dalam merencanakan proyek baru. Akibatnya, banyak proyek yang mengalami penundaan atau bahkan pembatalan. Keseluruhan kondisi ini menyebabkan perlambatan di sektor properti, dengan penurunan aktivitas pembangunan dan pelemahan harga jual properti di pasar.

Situasi di sektor properti telah menunjukkan perbaikan belakangan ini seiring dengan mulai stabilnya suku bunga dan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Bank sentral beberapa negara telah memberikan sinyal untuk menahan kenaikan suku bunga lebih lanjut atau bahkan mempertimbangkan penurunan suku bunga secara bertahap, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan suku bunga yang lebih stabil atau menurun, biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau, sehingga daya beli konsumen untuk properti meningkat. Hal ini diperkirakan akan memicu peningkatan permintaan, baik dari sisi pembelian rumah maupun investasi di properti komersial.

Seiring dengan pemulihan ini, saham-saham di sektor properti memiliki potensi untuk rebound setelah mengalami koreksi dalam beberapa waktu terakhir. Para investor mulai melihat peluang di saham properti yang sempat tertekan akibat kondisi suku bunga tinggi. Dengan adanya sentimen positif terkait stabilisasi suku bunga dan peningkatan penjualan properti, saham-saham sektor ini diprediksi akan mendapat dorongan positif. Selain itu, berbagai inisiatif pemerintah dalam mendukung sektor perumahan, seperti program pembiayaan bersubsidi dan insentif pajak, turut memberikan sentimen positif yang dapat mempercepat pemulihan sektor properti. Para analis pasar melihat ini sebagai momentum bagi saham properti untuk kembali menguat dan memberikan peluang investasi yang menarik.

Analisa Laporan Keuangan

Berdasarkan laporan laba rugi, kinerja perusahaan hingga 30 Juni 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan di berbagai aspek utama. Pendapatan perusahaan melonjak menjadi Rp7.35 T, naik 47,0% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp4.998 T. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pemulihan yang kuat setelah kontraksi pada 2020. Meskipun kenaikan pendapatan ini diiringi dengan peningkatan biaya pendapatan dari Rp1.87 T pada 2023 menjadi Rp2.54 T pada 2024, namun laju kenaikan biaya ini lebih rendah dibandingkan pendapatan, sehingga mendorong Gross Profit meningkat dari Rp3.13 T menjadi Rp4.81 T, dan Gross Profit Margin naik dari 62,6% menjadi 65,5%. Peningkatan margin ini menandakan efisiensi operasional yang lebih baik dan pengelolaan biaya yang efektif.

Di sisi lain, beban operasional perusahaan juga meningkat, dari Rp1.06 T pada 2023 menjadi Rp1.52 T pada 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya penjualan dan marketing serta biaya umum dan administrasi. Pendapatan Sebelum Pajak (EBT) meningkat dua kali lipat dari Rp1.51 T menjadi Rp2.88 T, didukung oleh pengelolaan utang yang lebih baik dengan penurunan beban bunga bersih. Laba Bersih perusahaan mengalami lonjakan tajam dari Rp1.35 T pada 2023 menjadi Rp2.64 T pada 2024, sejalan dengan penurunan signifikan pada beban bunga yang relatif terhadap pertumbuhan pendapatan. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja yang solid dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, peningkatan margin laba kotor, dan peningkatan laba bersih, mencerminkan efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan data arus kas yang ditampilkan, terlihat bahwa arus kas dari operasi perusahaan mengalami peningkatan signifikan pada 30 Juni 2024, mencapai Rp675.1 miliar, naik drastis dibandingkan Rp45.5 miliar pada 31 Maret 2024. Peningkatan ini utamanya didorong oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan, yang mencerminkan perbaikan dalam kinerja operasional atau percepatan penerimaan piutang. Dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023, di mana arus kas dari operasi tercatat sebesar Rp307.5 miliar, lonjakan ini menunjukkan bahwa paruh pertama tahun 2024 mencatat pemulihan yang lebih kuat dalam aktivitas operasional.

Di sisi lain, arus kas dari investasi menunjukkan arus kas keluar sebesar Rp297.1 miliar pada 30 Juni 2024, yang lebih besar dibandingkan arus keluar Rp72.7 miliar pada 31 Maret 2024, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan arus keluar sebesar Rp884.8 miliar pada akhir 2023. Peningkatan pengeluaran ini kemungkinan terkait dengan peningkatan aktivitas investasi perusahaan, seperti akuisisi aset atau pengembangan proyek baru, yang menjadi bagian dari strategi ekspansi jangka panjang. Sementara itu, arus kas dari pendanaan menunjukkan arus keluar sebesar Rp689.2 miliar pada 30 Juni 2024, setelah sebelumnya ada arus masuk sebesar Rp270.6 miliar pada Maret 2024, mengindikasikan adanya pelunasan utang atau pengembalian modal kepada pemegang saham. Secara keseluruhan, posisi kas akhir pada 30 Juni 2024 menurun menjadi Rp9.43 T dari Rp9.70 T pada 31 Maret 2024, seiring dengan peningkatan belanja modal dan pengembalian utang, yang berdampak pada penurunan kas bersih sebesar Rp311.1 miliar pada periode tersebut.

Berdasarkan tabel obligasi yang ditampilkan, PT Bumi Serpong Damai Tbk memiliki beberapa utang obligasi dengan nilai total sebesar Rp2,260 triliun. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri A dan Seri B masing-masing bernilai Rp547.25 miliar dan Rp25,,75 miliar, dengan tanggal jatuh tempo pada 7 April 2025 dan suku bunga tetap masing-masing sebesar 6,75% dan 7,75%. Selain itu, terdapat obligasi lain dengan nilai pokok sebesar Rp1.46 triliun yang akan jatuh tempo pada 23 Januari 2025 dengan suku bunga tetap 5,95%.

Dilihat dari arus kas perusahaan pada 30 Juni 2024, perusahaan memiliki posisi kas akhir sebesar Rp9.43 triliun dan arus kas dari operasi yang kuat sebesar Rp675.1 miliar. Meskipun arus kas bebas (free cash flow) tercatat positif sebesar Rp425.7 miliar, perusahaan juga menunjukkan arus kas negatif dari pendanaan sebesar Rp689.2 miliar, yang mencerminkan adanya pembayaran utang yang signifikan. Dengan posisi kas yang sehat dan kemampuan menghasilkan arus kas dari operasional yang kuat, perusahaan tampaknya memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo obligasi dalam dua tahun ke depan. Namun, perusahaan perlu mempertahankan efisiensi operasional dan pengelolaan utang yang baik agar tetap mampu memenuhi kewajiban tanpa mengganggu arus kas operasional dan posisi kasnya.

Analisa Rasio Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menunjukkan kekuatan yang menonjol dibandingkan dengan kompetitornya. BSDE memiliki Gross Profit Margin sebesar 57,4%, yang merupakan yang tertinggi di antara perusahaan lain dalam tabel ini, menunjukkan kemampuan BSDE untuk menjaga margin laba kotor yang kuat dari pendapatan mereka. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya dan pengendalian harga jual produk.

Selain itu, rasio Debt to Equity BSDE sebesar 31,1% menunjukkan struktur modal yang relatif sehat dengan tingkat utang yang lebih rendah dibandingkan Agung Podomoro Land Tbk (APLN) yang memiliki Debt to Equity sebesar 59,2% dan Intiland Development Tbk (DILD) dengan 76,7%. Ini menunjukkan bahwa BSDE memiliki risiko keuangan yang lebih rendah dan lebih mampu mengelola kewajiban utangnya dengan baik, memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar.

Current Ratio BSDE sebesar 2,2x juga menandakan kemampuan likuiditas yang memadai, sebanding dengan Ciputra Development Tbk (CTRA) dan sedikit lebih rendah dari APLN, namun tetap menunjukkan BSDE mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Return on Invested Capital (ROIC) BSDE sebesar 7,3% juga cukup kompetitif, meskipun tidak setinggi CTRA yang mencapai 8,9%, namun masih lebih baik daripada APLN dan DILD, menunjukkan bahwa BSDE mampu menghasilkan pengembalian yang solid dari modal yang diinvestasikan. Secara keseluruhan, BSDE menunjukkan kekuatan dalam profitabilitas, manajemen utang yang sehat, dan kemampuan likuiditas yang baik, menjadikannya salah satu pemain kuat di industri properti.

Catalyst Positif

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), emiten properti dari Grup Sinarmas, melaporkan capaian laba bersih sebesar Rp2.33 triliun pada semester pertama tahun 2024. Angka ini tidak hanya melampaui pencapaian laba bersih tahun lalu sebesar Rp1.94 triliun, tetapi juga mendekati pencapaian laba bersih pada tahun buku 2022. Pencapaian positif ini patut diapresiasi mengingat kondisi perekonomian global masih belum stabil, terutama terkait dengan isu nilai tukar dan penurunan daya beli masyarakat.

Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, dalam Public Expo Live 2024 yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Rabu (28/8), menyampaikan bahwa pencapaian tersebut didorong oleh pertumbuhan pendapatan usaha BSDE yang mencapai Rp7.35 triliun di semester pertama 2024, tumbuh 46.99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sebagian besar berasal dari penjualan produk properti, serta pendapatan berulang (recurring income) seperti sewa. Selain itu, BSDE berhasil mencatatkan laba kotor sebesar Rp4.86 triliun, meningkat 53.07 % dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.18 triliun. Meningkatnya laba kotor ini menunjukkan kemampuan BSDE dalam meningkatkan margin laba.

Hermawan juga menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari solidnya aset BSDE yang tersebar di sembilan kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Palembang, Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Manado. Penyebaran proyek yang luas ini membuat kinerja penjualan BSDE tidak bergantung pada satu proyek atau satu daerah tertentu.

Proyek unggulan BSDE, BSD City yang kini telah memasuki fase 3 dengan luas pengembangan 2,450 hektare, tetap menjadi pendorong utama penjualan unit residensial dan komersial. Proyek lainnya, seperti kawasan Grand Wisata di Bekasi dengan luas 1,100 hektare dan kawasan Kota Wisata di Cibubur seluas 700 hektare, turut berkontribusi terhadap pendapatan usaha perusahaan.

Segmen penjualan tanah, bangunan, dan strata title memberikan kontribusi sebesar Rp6.44 triliun atau sekitar 87.70 % terhadap total pendapatan usaha konsolidasian BSDE. Segmen ini tercatat tumbuh positif sebesar 54.90 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, segmen sewa menjadi kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan usaha BSDE secara konsolidasi.

Secara keseluruhan, pencapaian BSDE di semester I-2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di tengah tantangan ekonomi global, dengan strategi efektif dalam pengendalian biaya dan diversifikasi aset yang kuat di berbagai wilayah di Indonesia.

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) semakin mempertegas komitmennya untuk memperluas portofolio lahan dan propertinya melalui langkah strategis berupa akuisisi. Perseroan mengumumkan kesiapan untuk menuntaskan proses akuisisi terhadap PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada akhir tahun 2024, yang diproyeksikan akan memperkuat posisi BSDE sebagai pemain utama di industri properti Indonesia.

Sebelumnya, pada akhir Juli 2024, BSDE telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat untuk mengambil alih 91.99% saham SMDM dari Top Global Limited (TGL). Langkah akuisisi ini merupakan bagian dari strategi BSDE untuk memperluas portofolio dan memperkuat pangsa pasar di berbagai wilayah strategis di Indonesia.

Dalam acara Public Expose Live 2024 yang digelar hari ini (28/8), Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, mengungkapkan bahwa proses administrasi akuisisi saat ini sedang berjalan dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. “Kami optimis proses pembayaran dapat selesai pada tahun ini, atau paling lambat tahun depan,” jelas Hermawan.

Hermawan juga menjelaskan bahwa akuisisi SMDM diharapkan memberikan banyak keuntungan strategis bagi BSDE, terutama dalam hal peningkatan cadangan lahan (landbank) dan diversifikasi pasar geografis. SMDM diketahui memiliki sejumlah lahan potensial di kawasan Bogor, Rancamaya, Jonggol, dan Cibubur. “Keberadaan lahan ini akan menjadi pendorong untuk meningkatkan marketing sales kami di masa mendatang, memperkuat posisi BSDE di pasar properti nasional,” tambah Hermawan.

Langkah akuisisi SMDM oleh BSDE ini diharapkan tidak hanya memperkuat portofolio lahan, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar BSDE di industri properti Indonesia, dengan memanfaatkan potensi pengembangan yang dimiliki oleh lahan-lahan strategis SMDM. Langkah ini menegaskan komitmen BSDE untuk terus berkembang dan berinovasi demi meraih pertumbuhan berkelanjutan di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Analisa Teknikal

$BSDE selama sebulan terakhir sudah naik cukup signifikan, meskipun target optimal masih ada upside 20% ke Rp 1600. Untuk yang sudah memiliki saham ini disarankan untuk tetap HOLD sampai target tercapai dan untuk yang belum memiliki boleh menunggu retracement ke range Rp 1000 – 1150 sebagai retest Descending Triangle yang di break.

2. GGRM

PT Gudang Garam Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam bidang manufaktur dan penjualan rokok di Indonesia dan internasional. Perusahaan beroperasi melalui segmen Rokok, Karton, Infrastruktur, dan Lainnya. Perusahaan ini menawarkan rokok kretek lintingan tangan, mesin, dan klobot. Perusahaan memasarkan produknya dengan merek Gudang Garam Family, Surya Family, dan GG Family. Ia juga terlibat dalam bisnis perdagangan; dan penyediaan peralatan pelindung keselamatan, serta jasa investasi dan konstruksi. Selain itu, perusahaan menyediakan pengolahan tembakau, transportasi udara tidak berjadwal, infrastruktur, hiburan, dan jasa pariwisata. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Perusahaan Rokok Tjap “Gudang Garam” Kediri. PT Gudang Garam Tbk didirikan pada tahun 1958 dan berkantor pusat di Kediri, Indonesia. PT Gudang Garam Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Suryaduta Investama.

Industri tembakau juga merasakan dampak signifikan selama periode suku bunga tinggi, meskipun dengan dinamika yang sedikit berbeda dibanding sektor properti. Biaya operasional dan pembiayaan yang meningkat akibat suku bunga tinggi membuat produsen tembakau menghadapi tekanan pada margin keuntungan. Selain itu, permintaan produk tembakau yang cenderung stagnan atau menurun akibat kampanye kesehatan dan regulasi ketat, seperti kenaikan cukai rokok, menambah beban bagi industri ini. Kenaikan harga produk tembakau yang diakibatkan oleh peningkatan biaya produksi sering kali tidak sepenuhnya dapat diteruskan kepada konsumen, karena adanya batasan daya beli dan preferensi konsumen yang berubah.

Namun, situasi ini telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan seiring dengan mulai stabilnya suku bunga dan adanya adaptasi industri terhadap regulasi. Beberapa perusahaan tembakau berhasil menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan lebih fokus pada efisiensi operasional dan diversifikasi produk, termasuk inovasi di segmen produk tembakau alternatif yang lebih ramah regulasi. Dengan penstabilan suku bunga dan kondisi ekonomi yang mulai membaik, biaya pembiayaan menjadi lebih terkontrol, dan daya beli konsumen diperkirakan akan mengalami pemulihan. Hal ini membuka peluang bagi saham-saham di sektor tembakau untuk rebound setelah mengalami tekanan dan koreksi dalam beberapa waktu terakhir.

Analisa Laporan Keuangan

Berdasarkan laporan laba rugi, terlihat bahwa perusahaan mengalami penurunan kinerja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan menurun 10,4% menjadi Rp50 T dari Rp55.9 T pada 30 Juni 2023. Penurunan ini melanjutkan tren penurunan yang juga tercatat pada 2023 dengan penurunan 9,4% dari tahun sebelumnya. Biaya pendapatan juga mengalami penurunan, namun tidak sebanding dengan penurunan pendapatan, menyebabkan Gross Profit turun signifikan menjadi Rp5.1 T pada 2024 dibandingkan Rp7.9 T pada 2023, dengan Gross Profit Margin turun dari 14,2% menjadi 10,1%.

Beban penjualan, umum, dan administrasi mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp3.6 T pada 2024 dibandingkan Rp3.5 T pada 2023, menunjukkan adanya tekanan biaya yang meningkat di tengah penurunan pendapatan. Operating Income turun drastis menjadi Rp1.6 T dari Rp4.5 T pada 2023, yang mencerminkan tekanan signifikan pada profitabilitas operasional. Beban bunga juga meningkat menjadi Rp 362.8 miliar, yang mengurangi laba sebelum pajak menjadi Rp1.25 T dibandingkan Rp4.21 T pada tahun sebelumnya.

Laba bersih perusahaan mengalami penurunan signifikan menjadi Rp925.5 miliar dari Rp3.29 T pada 2023, akibat tekanan dari penurunan pendapatan, penurunan margin, dan peningkatan biaya operasional dan bunga. Secara keseluruhan, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan dan profitabilitas di tengah tekanan pasar, yang ditunjukkan oleh penurunan margin dan laba bersih secara signifikan.

Berdasarkan data arus kas per 30 Juni 2024, terlihat bahwa perusahaan mengalami peningkatan arus kas dari operasi menjadi Rp4.36 T, naik signifikan dibandingkan dengan Rp2.08 T pada 31 Maret 2024, dan perbaikan tajam dari posisi negatif Rp4.43 T pada akhir 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh penerimaan kas yang cukup stabil, meskipun ada penurunan pembayaran kas. Meskipun demikian, arus kas dari investasi tetap negatif, tercatat Rp740.7 miliar, menunjukkan adanya pengeluaran modal yang terus dilakukan, meski dengan penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini menandakan adanya pengendalian yang lebih baik atas belanja modal atau penundaan proyek investasi.

Arus kas dari pendanaan mencatat arus keluar sebesar Rp4.85 T pada 30 Juni 2024, yang merupakan pengeluaran terbesar dalam beberapa periode terakhir, terutama disebabkan oleh pembayaran utang sebesar Rp6.35 T, meski ada penerimaan dari penerbitan utang sebesar Rp1.5 T. Posisi kas akhir turun menjadi Rp3.23 T dari Rp4.46 T pada 31 Maret 2024, disebabkan oleh arus kas negatif dari pendanaan yang cukup besar. Free Cash Flow tercatat positif sebesar Rp 3.56 T, yang menunjukkan perbaikan signifikan dari posisi negatif pada akhir tahun 2023, mencerminkan bahwa perusahaan telah mampu menghasilkan kas yang lebih sehat setelah pengeluaran investasi dan modal kerja. Perusahaan perlu terus memonitor arus kas pendanaan dan investasi untuk menjaga likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban keuangan di masa mendatang.

Peningkatan free cash flow ditengah penurunan laba bersih dapat terjadi karena perbedaan cara perhitungan dan komponen yang terlibat dalam masing-masing metrik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa laba bisa turun sementara free cash flow bisa naik:

1. Pengeluaran Non-Kas (Non-Cash Expenses):
   Laba bersih dipengaruhi oleh pengeluaran non-kas seperti depresiasi, amortisasi, dan penurunan nilai aset. Meskipun biaya ini mengurangi laba bersih, mereka tidak berdampak langsung pada arus kas. Jika perusahaan mengalami peningkatan dalam biaya depresiasi atau amortisasi, hal ini dapat menurunkan laba bersih, namun tidak mempengaruhi free cash flow.
2. Perubahan Modal Kerja (Working Capital Changes):
   Free cash flow sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam modal kerja, seperti piutang, persediaan, dan utang usaha. Misalnya, jika perusahaan berhasil menurunkan piutang atau persediaan secara signifikan, ini akan meningkatkan free cash flow, meskipun laba bersih mungkin turun karena faktor lain seperti penurunan margin keuntungan.
3. Pengeluaran Investasi yang Dikendalikan:
   Pengendalian atau penundaan pengeluaran investasi dapat meningkatkan free cash flow. Jika perusahaan mengurangi belanja modal (capital expenditures) atau menunda proyek investasi, ini akan meningkatkan free cash flow karena lebih banyak kas yang tersedia, meskipun laba bersih mungkin tidak sejalan karena pengeluaran operasional atau biaya lainnya tetap tinggi.
4. Pendapatan Tidak Terwujud (Unrealized Gains/Losses):
   Laba bersih dapat terpengaruh oleh pendapatan tidak terwujud, seperti keuntungan atau kerugian dari investasi yang belum direalisasikan. Misalnya, jika perusahaan memiliki kerugian investasi yang belum terealisasi, hal ini akan menurunkan laba bersih, namun tidak mempengaruhi free cash flow karena kerugian tersebut tidak melibatkan arus kas keluar aktual.
5. Efisiensi dalam Pengelolaan Utang dan Pembayaran Bunga:
   Meskipun laba bersih bisa menurun karena beban bunga yang lebih tinggi, pengelolaan utang yang lebih efisien seperti restrukturisasi utang atau penurunan suku bunga dapat menjaga atau meningkatkan free cash flow. Hal ini bisa terjadi jika perusahaan mengoptimalkan pembayaran utang dan bunga, sehingga kas operasional tetap kuat.

Secara keseluruhan, meskipun laba bersih memberikan gambaran profitabilitas perusahaan berdasarkan akuntansi, free cash flow lebih mencerminkan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi dan mengelola pengeluaran modal dengan efisien.

Berdasarkan tabel rincian utang usaha, perusahaan memiliki total utang usaha sebesar Rp900 miliar, yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar Rp884.20 miliar dan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp16.40 miliar. Utang terbesar kepada pihak ketiga adalah dari “Pelanggan Dalam Negeri Luar Negeri” menunjukkan bahwa mayoritas kewajiban utang berasal dari pemasok atau mitra internasional. Untuk pihak berelasi, utang terbesar adalah kepada PT Surya Zig Zag sebesar Rp 15.06 miliar, dan sisanya kepada PT Taman Sriwedari sebesar Rp1,35 miliar.

Posisi kas akhir perusahaan per 30 Juni 2024 adalah Rp3.23 T, yang masih mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk utang usaha yang totalnya Rp900.61 miliar. Meskipun perusahaan memiliki beberapa kewajiban, peningkatan free cash flow sebesar Rp3.56 T menegaskan bahwa perusahaan memiliki kapasitas kas yang cukup untuk membayar utang usaha. Oleh karena itu, meski terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, pengelolaan kas operasional yang baik memberikan bantalan likuiditas yang memadai untuk memastikan bahwa kewajiban utang jangka pendek dapat dipenuhi tanpa mengganggu operasional utama perusahaan.

Analisa Rasio Keuangan

Berdasarkan data yang ditampilkan, kinerja PT Gudang Garam Tbk (GGRM) terlihat kurang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya di industri tembakau. Operating Income Margin GGRM hanya sebesar 4,0%, yang terendah di antara para pesaingnya, jauh di bawah Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dan Indonesian Tobacco Tbk (ITIC) yang masing-masing memiliki margin sebesar 15,1% dan 15,4%. Ini menunjukkan bahwa GGRM menghadapi tantangan dalam mengelola efisiensi operasional dibandingkan dengan pesaingnya.

Dalam hal Dividend Yield, GGRM menawarkan yield sebesar 7,3%, yang relatif baik tetapi masih lebih rendah dibandingkan HMSP dengan yield 9,8% dan Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) dengan yield tertinggi sebesar 11,2%. Dari segi Debt to Equity, GGRM memiliki rasio 13,7%, yang lebih konservatif dibandingkan ITIC yang memiliki rasio 36,2%, tetapi lebih tinggi dari HMSP yang hanya 2,0%, menunjukkan bahwa GGRM memiliki tingkat utang yang moderat namun tidak seaman HMSP.

P/E Ratio GGRM sebesar 10,6x berada dalam rentang yang sebanding dengan para pesaing, namun ini mungkin tidak mencerminkan kinerja yang kuat mengingat margin operasinya yang rendah. Interest Coverage Ratio GGRM adalah 7,2x, yang menunjukkan kemampuan untuk menutupi biaya bunga dengan pendapatan operasional cukup baik, tetapi masih jauh di belakang HMSP yang memiliki Interest Coverage Ratio sangat tinggi di 311,6x, yang menandakan manajemen utang yang jauh lebih efisien.

Gross Profit Margin GGRM sebesar 10,4% adalah yang terendah dalam tabel ini, jauh di bawah HMSP yang memiliki margin sebesar 34,4% dan WIIM yang memiliki margin tertinggi di 46,6%. Ini menandakan bahwa GGRM memiliki margin keuntungan kotor yang lebih tipis, mungkin karena biaya produksi yang lebih tinggi atau strategi harga yang kurang optimal dibandingkan dengan pesaingnya. Secara keseluruhan, GGRM menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan profitabilitas dan efisiensi dibandingkan dengan pemain lain di industri ini.

Catalyst Positif

Bandar Udara Dhoho di Kediri, yang dibangun oleh emiten rokok milik keluarga Wonowidjojo, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), dijadwalkan untuk mulai melayani penerbangan umrah pada akhir tahun 2024. Direktur GGRM, Istata Taswin Siddharta, mengungkapkan bahwa saat ini Bandara Dhoho sudah melayani penerbangan reguler dengan rute Kediri-Jakarta dan Kediri-Balikpapan. Penerbangan umrah diharapkan bisa segera dimulai, namun Istata menekankan bahwa perseroan perlu menyiapkan berbagai hal untuk mewujudkan rencana tersebut.

“Penerbangan umrah ditargetkan dapat dimulai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, namun membutuhkan pengerjaan lebih lanjut dan waktu,” ujar Istata dalam konferensi pers daring pada Kamis, 29 Agustus 2024. GGRM mengelola Bandara Dhoho melalui anak usahanya, PT Surya Dhoho Investama (SDHI). Hingga awal tahun ini, GGRM telah menginvestasikan dana sebesar Rp15 triliun ke SDHI untuk pengembangan Bandara Dhoho.

Saham GGRM tercatat memiliki 13,99 juta saham dengan nilai sebesar Rp13,99 triliun, sementara PT Surya Duta Investama memiliki satu saham dengan nilai Rp1 juta. Istata menjelaskan bahwa saat ini, pendanaan untuk proyek ini masih menggunakan dana internal perusahaan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya tambahan dana dari perbankan atau mitra lainnya.

SDHI resmi menandatangani kerja sama dengan pemerintah untuk pembangunan bandara tersebut pada 7 September 2022. Penandatanganan ini sekaligus menandai proyek bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan pembiayaan swasta murni, tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini memiliki jangka waktu 50 tahun sejak operasi komersial tahap pertama.

Dalam proyek ini, SDHI bekerja sama dengan Angkasa Pura I melalui kerja sama operasi (KSO). Kedua pihak telah dinyatakan sebagai pemenang dengan durasi kerja sama selama 50 tahun sejak bandara mulai beroperasi. Kementerian Perhubungan melaporkan total investasi pembangunan Bandara Dhoho mencapai Rp10,8 triliun, dengan rincian Rp6,6 triliun untuk tahap I, Rp1,2 triliun untuk tahap II, dan Rp3 triliun untuk tahap III.

Kapasitas penumpang bandara pada tahap I diperkirakan dapat mencapai 1,5 juta penumpang per tahun, meningkat menjadi 4,5 juta penumpang pada tahap II, dan mencapai 10 juta penumpang per tahun pada tahap III. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan mengupayakan layanan penerbangan umrah melalui bandara ini mulai tahun depan setelah proses pembangunan selesai. Kementerian Perhubungan akan mulai berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA). Jika disetujui oleh GACA, penerbangan umrah akan segera dibuka.

Kepemilikan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) melalui anak usahanya, PT Surya Dhoho Investama (SDHI), dalam pengelolaan Bandara Dhoho di Kediri berpotensi besar memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan total investasi mencapai Rp15 triliun dan status sebagai proyek bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan pembiayaan swasta murni, Bandara Dhoho memiliki potensi untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Kediri dan sekitarnya. Kepemilikan SDHI yang hampir sepenuhnya dimiliki oleh GGRM (99,99%) dan asetnya yang bernilai Rp15,58 T, memperkuat posisi GGRM sebagai pemegang kendali atas salah satu infrastruktur penting ini.

Dampak pembangunan Bandara Dhoho bisa mirip dengan efek Bandara Kualanamu di Medan, yang secara signifikan meningkatkan nilai properti di sekitarnya, yaitu Tanjung Morawa. Bandara Dhoho yang sudah melayani penerbangan reguler dan direncanakan untuk melayani penerbangan umrah pada akhir tahun 2024 berpotensi besar untuk menarik lebih banyak pengunjung dan investor ke Kediri. Ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan konektivitas kota tetapi juga meningkatkan permintaan tanah dan properti di sekitar bandara. Pengembangan bandara menjadi pusat transportasi utama akan mendorong peningkatan nilai lahan, membuka peluang investasi baru, dan mempercepat pertumbuhan sektor properti di sekitar kawasan tersebut, seperti yang terlihat di Tanjung Morawa setelah pengembangan Bandara Kualanamu.

Dengan rencana kapasitas penumpang diekspektasi untuk meningkat seiring waktu, Bandara Dhoho berpotensi menjadi pendorong utama peningkatan nilai lahan di Kediri, menciptakan dampak ekonomi yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha lokal, dan pengembangan infrastruktur pendukung lainnya. Seperti Kualanamu, Bandara Dhoho bisa menjadi magnet pertumbuhan ekonomi regional, menjadikan GGRM sebagai pemegang aset strategis yang tidak hanya memberikan nilai tambah dari operasional bandara tetapi juga dari kenaikan nilai properti di sekitar area bandara, yang kemudian dapat berkontribusi pada nilai valuasi GGRMnya sendiri.

Analisa Teknikal

Secara teknikal, $GGRM telah membentuk falling wedge yang besar sejak tahun 2020, dimana secara RSI dan Awesome Oscillator, terdapat Bullish Divergence sehingga sangat memungkinkan untuk breakout keatas dalam 6 bulan kedepan ke target setidaknya Rp 24.000 berhubung sentimen dan catalyst yang kita bahas sebelumnya.

Disclaimer:

Buletin ini dimaksudkan untuk tujuan informasi dan bukan sebagai dasar untuk membeli dan menjual keputusan. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Klien harus mengetahui dan memahami risiko di Pasar Modal dan memahami isi buletin sebelum mengambil tindakan terkait. Oleh karena itu, PT Fawz Finansial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung yang diderita oleh klien sebagai akibat dari penggunaan informasi dalam buletin ini.

By Richie Fawz Finansial Indonesia