IkutinIkutinIkutin
  • Ekonomi
  • Tren
  • Teknologi
  • Newsletter
  • Data Pasar
  • Lowongan
  • Kontak
  • Komunitas Petik Profit ➜
IkutinIkutin
  • Ekonomi
  • Tren
  • Teknologi
  • Newsletter
  • Data Pasar
  • Lowongan
  • Kontak
  • Komunitas Petik Profit ➜
Jelajah
  • Ekonomi
  • Tren
  • Teknologi
  • Newsletter
  • Data Pasar
  • Lowongan
  • Kontak
  • Komunitas Petik Profit ➜
Follow US
2024 ©️ Fawz Finansial Indonesia. All Rights Reserved.
Ekonomi

DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang

By Aurelia 3 hours ago Ekonomi
Image source: AP/ nasional.kompas.com
SHARE

[Medan | 19 November 2026] DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Setelah pengesahan tersebut, akan dibentuk dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Kedua lembaga ini dirancang untuk memisahkan fungsi pengelolaan aset hasil rampasan dari penegakan hukum sekaligus mengawasi penerapan undang-undang.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, Badan Pengelola Perampasan Aset akan menjadi lembaga tersendiri yang terpisah dari aparat penegak hukum. Pemisahan ini diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan, terutama jika pihak yang melakukan perampasan sekaligus bertanggung jawab mengelola aset tersebut.

“Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman usai rapat paripurna.

Dua Badan untuk Pengelolaan dan Pengawasan

Habiburokhman mengatakan pemisahan lembaga pengelola aset hasil rampasan dari aparat penegak hukum telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Menurutnya, pemisahan tersebut bertujuan memastikan proses penegakan hukum tidak bercampur dengan kepentingan dalam pengelolaan aset yang telah dirampas.

Selain badan pengelola, pemerintah juga akan membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan. Habiburokhman menyebut keberadaan badan pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penggunaan aturan tersebut sebagai alat penindasan terhadap pihak di luar kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat.

“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelasnya.

Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

Pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Sebelum pengambilan keputusan, Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Dampak terhadap Investor: Tata Kelola Jadi Perhatian

Dari perspektif investor, pengesahan UU Perampasan Aset berpotensi menjadi langkah positif bagi perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika diterapkan secara transparan, konsisten, dan sesuai proses hukum, kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap kepastian hukum serta pengelolaan aset negara.

Namun, terdapat pula risiko yang perlu diperhatikan. Apabila kewenangan perampasan aset tidak disertai mekanisme pengawasan dan perlindungan hak yang jelas, muncul kekhawatiran mengenai kepastian hukum dan perlindungan kepemilikan aset. Hal ini dapat memengaruhi persepsi pelaku usaha, khususnya investor yang mempertimbangkan risiko hukum dan stabilitas regulasi sebelum menanamkan modal.

Dampak terhadap pasar keuangan tidak serta-merta terjadi dalam jangka pendek. Investor kemungkinan akan mencermati aturan pelaksana, pembentukan kedua badan, serta bagaimana pemerintah memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Bagi pasar saham, implementasi yang kredibel berpotensi mendukung sentimen jangka panjang terhadap iklim investasi Indonesia. Sebaliknya, ketidakpastian dalam penerapannya dapat menjadi perhatian bagi investor, terutama pada sektor yang memiliki eksposur terhadap perizinan dan pengelolaan aset.

Sementara itu, bagi pasar obligasi pemerintah (SBN) dan rupiah, pengaruhnya lebih bersifat tidak langsung melalui persepsi risiko negara dan kepercayaan investor asing. Perbaikan tata kelola yang konsisten dapat mendukung persepsi risiko investasi Indonesia, tetapi belum menjadi faktor yang cukup untuk mengubah arah yield SBN atau rupiah dalam waktu dekat.

Dengan demikian, fokus investor selanjutnya bukan hanya pada pengesahan undang-undang, melainkan juga pada kualitas implementasinya. Kepastian hukum, transparansi, dan independensi pengawasan akan menjadi faktor penting untuk menentukan apakah kebijakan ini benar-benar memperkuat kepercayaan terhadap iklim investasi Indonesia.

You Might Also Like

BI Naikkan Suku Bunga ke 6%, Rupiah Sudah Tertolong?

Aliran Dana Asing Capai Rp 43 Triliun hingga November 2026

Risalah Rapat The Fed Beri Sinyal Suku Bunga Berpotensi Naik Lagi

Anthropic Berhasil Kumpulkan Dana Rp 1.960 Triliun Dari IPO

Prabowo Minta 70% Hasil Tambang Dikuasai Negara

Aurelia November 19, 2026 November 19, 2026
Previous Article Prabowo Minta 70% Hasil Tambang Dikuasai Negara
Next Article Anthropic Berhasil Kumpulkan Dana Rp 1.960 Triliun Dari IPO
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IkutinIkutin
Mentari Greenwich B7-8, Jl. Letda Sujono No.64, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20223
adbanner
AdBlocker Terdeteksi
Kami dengan hormat meminta Anda mempertimbangkan untuk memasukkan situs web kami ke dalam daftar putih AdBlocker, karena situs tersebut beroperasi dengan dukungan iklan. Keputusan Anda untuk memasukkan situs kami ke dalam daftar putih akan memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan operasinya.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?