[Medan | 20 November 2026] Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu, 25 November 2026. Penyerahan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Informasi itu disampaikan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul setelah rapat perdana Panitia Ad Hoc pengisian jabatan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Bambang mengatakan Presiden telah memberikan sinyal kepada pimpinan MPR, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, mengenai rencana penyerahan dua nama tersebut. Namun, waktu pelaksanaannya belum ditentukan. Dua nama calon Wapres itu nantinya akan diterima langsung oleh pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis.
Proses Pemilihan Ditargetkan Selesai 8 Desember
Bambang menyebut seluruh tahapan pemilihan hingga pelantikan Wapres pengganti ditargetkan selesai paling lambat 8 Desember 2026. Target tersebut ditetapkan sehari sebelum rapat paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI Benny Kabur Harman menjelaskan bahwa panitia masih membahas sejumlah aspek teknis pelaksanaan pemilihan. Pembahasan mencakup mekanisme pemungutan suara, kemungkinan calon menolak atau tidak bersedia, hingga bentuk surat suara yang akan digunakan.
Benny menegaskan Panitia Ad Hoc tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa sosok yang akan menjadi Wakil Presiden. Penentuan calon berada dalam proses pengajuan oleh Presiden, sedangkan pemilihannya dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan anggota MPR.
Dengan demikian, dua nama yang diserahkan Presiden pada 25 November mendatang belum otomatis menjadi keputusan akhir. Proses pemilihan oleh MPR tetap menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum Wapres pengganti resmi ditetapkan.
Dampak terhadap Investor
Perkembangan ini menjadi perhatian dari sisi stabilitas politik dan kepastian pemerintahan. Penyerahan dua nama oleh Presiden akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses suksesi jabatan Wakil Presiden, tetapi pasar masih akan mencermati siapa kandidat yang diajukan dan bagaimana proses pemilihannya berlangsung.
Dalam jangka pendek, dampak terhadap IHSG, rupiah, maupun pasar obligasi pemerintah (SBN) berpotensi terbatas selama proses berjalan sesuai jadwal dan tidak memunculkan ketidakpastian politik baru.
Sebaliknya, jika proses pemilihan berlangsung lancar dan menghasilkan kepastian, hal tersebut dapat membantu menjaga persepsi stabilitas pemerintahan. Bagi investor, perhatian utama bukan hanya pada nama calon Wapres, tetapi juga pada kelancaran proses politik dan konsistensi kebijakan pemerintah setelah pengisian jabatan selesai.

