[Medan | 23 Februari 2026] Pemerintah Indonesia berhasil menegosiasikan tarif impor Amerika Serikat (AS) untuk produk ekspor nasional menjadi 19%, jauh lebih rendah dibandingkan usulan awal Presiden Donald Trump sebesar 32%. Meski tarif ini sedikit meningkat dari tarif sebelumnya sebesar 10%, langkah ini dinilai mampu menahan guncangan besar pada sektor ekspor Indonesia dan menjadikan produk nasional lebih kompetitif dibandingkan Vietnam yang harus menghadapi tarif 20%.
Keputusan ini disambut positif oleh pelaku industri karena meringankan beban manufaktur dan eksportir domestik. Selain itu, akses bebas bea untuk barang-barang impor dari AS seperti jagung, kedelai, logam, dan peralatan medis diprediksi akan menekan biaya produksi di berbagai sektor, termasuk pangan, peternakan, logam, dan kesehatan. Efisiensi ini akan meningkatkan daya saing perusahaan domestik sekaligus mendorong stabilitas harga di dalam negeri.
Menurut Jeffrosenberg Chenlim, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, risiko utama dari kesepakatan ini terletak pada volatilitas nilai tukar, nasib petani domestik, dan produsen kecil. Selain itu, posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan di masa depan juga menjadi faktor penting, karena negara harus menjaga reputasi sebagai mitra dagang yang andal.
Sebagai imbal balik, Indonesia membuka akses bebas tarif bagi barang-barang AS dan berkomitmen membeli produk pertanian, energi, dan pesawat Boeing senilai US$ 4,5 miliar (sekitar Rp 73 triliun). Pemerintah juga melonggarkan hambatan non-tarif, termasuk lisensi impor dan aturan kandungan lokal, membuka peluang investasi dari AS terutama di sektor pengolahan tembaga dan nikel, di mana Indonesia memiliki keunggulan kompetitif. Menurut Jeffrosenberg, sebagian besar ekspor AS ke Indonesia berupa energi dan barang modal, sehingga dampaknya terhadap produsen dalam negeri relatif minim.
Selain manfaat langsung, kesepakatan ini dipandang sebagai dorongan bagi reformasi domestik. Jakarta diharapkan segera membongkar pembatasan yang selama ini menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, membuka jalan bagi kebijakan yang lebih ramah bisnis, serta mempercepat modernisasi ekonomi nasional. Contoh nyata dari deregulasi ini adalah pelonggaran persyaratan impor untuk 47 produk dari 10 komoditas pada 30 Juni 2025, yang diyakini akan menjadi awal dari serangkaian langkah lanjutan.
Dalam perspektif sektor, kesepakatan ini diprediksi menguntungkan beberapa industri berikut:
- Sektor Peternakan dan Pangan
Akses bebas tarif untuk jagung dan bungkil kedelai AS akan menurunkan biaya pakan unggas, yang selama ini menyumbang sekitar 75% dari total biaya produksi. Integrator unggas seperti JPFA dan CPIN, serta produsen makanan pokok seperti ICBP dan MYOR, diperkirakan akan mendapat manfaat dari efisiensi biaya ini. Rekomendasi saham unggulan: JPFA, dengan valuasi menarik di 5x PER FY25E dibandingkan CPIN 20x. - Sektor Otomotif
Meskipun ekspor otomotif Indonesia ke AS masih terbatas, tarif 19% membuat suku cadang lokal, seperti produk AUTO dan DRMA, lebih kompetitif dibandingkan produk dari Meksiko, China, atau Thailand. Hal ini membuka peluang ekspansi pasar baru bagi produsen komponen lokal. - Sektor Kesehatan
Penghapusan bea masuk untuk peralatan medis dari AS dapat mempercepat balik modal bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Emiten seperti MIKA, SILO, dan HEAL diperkirakan akan mendapat manfaat langsung dari efisiensi ini. - Sektor Perbankan
Efek tidak langsung mungkin terasa dari pelemahan permintaan ekspor produk alas kaki, furnitur, dan garmen ke AS. Hal ini bisa meningkatkan risiko kredit bagi perbankan domestik, karena bank perlu mengantisipasi perlambatan pinjaman dan kemungkinan kenaikan provisi. - Sektor Bahan Baku
Eksposur langsung ke pasar AS relatif minim bagi produsen semen seperti INTP dan SMGR, serta produsen cat seperti AVIA. Namun, volatilitas nilai tukar USD/IDR dan harga energi global tetap dapat memengaruhi biaya produksi. Sekitar 40%–45% biaya tunai produsen semen berasal dari batu bara dan minyak, sementara AVIA menghadapi biaya tinggi dari resin dan bahan kimia berbasis minyak. - Sektor Properti
Tidak ada dampak langsung terhadap sektor properti, tetapi fluktuasi nilai tukar USD/IDR dapat memengaruhi biaya bahan bangunan impor. Untuk proyek perumahan, bahan impor biasanya kurang dari 20% dari total biaya konstruksi, sementara proyek komersial bisa lebih tinggi karena penggunaan material dan sistem finishing impor.
Kesepakatan ini diprediksi menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional, mendorong efisiensi di sektor produksi, memperkuat daya saing ekspor, dan membuka peluang investasi baru, sekaligus memacu reformasi kebijakan yang lebih ramah bisnis di Indonesia.
