[Medan | 4 Februari 2026] Penutupan sebagian lembaga pemerintah Amerika Serikat resmi berakhir pada Selasa malam waktu setempat setelah Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang kesepakatan anggaran yang dinegosiasikan bersama Senat yang dikuasai Partai Demokrat. Penandatanganan tersebut mengakhiri kebuntuan politik yang memicu government shutdown selama empat hari.
Paket anggaran tersebut disepakati di tengah perbedaan tajam pandangan politik, terutama terkait kebijakan penegakan imigrasi pemerintahan Trump. Presiden menyebut kesepakatan itu sebagai kemenangan besar bagi rakyat Amerika, seraya menegaskan bahwa pendanaan untuk penerbangan deportasi tetap dipertahankan.
Meski penutupan pemerintah berhasil dihentikan, pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS) hanya diperpanjang hingga 13 Februari 2026. Pembiayaan sementara ini diberikan sembari negosiasi lanjutan dilakukan antara Gedung Putih dan Partai Demokrat terkait tuntutan pembatasan baru terhadap aparat penegak imigrasi. Sementara itu, lembaga pemerintah lainnya telah memperoleh pendanaan hingga akhir tahun fiskal pada 30 September 2026.
RUU anggaran tersebut sebelumnya telah disahkan oleh Senat pada pekan lalu, sebelum penutupan pemerintah dimulai pada Sabtu dini hari, dan kemudian diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa. Sejumlah anggota konservatif Partai Republik sempat mengancam akan memblokir pengesahan melalui manuver prosedural, namun sikap tersebut akhirnya dilunakkan setelah Presiden Trump mendesak fraksi Republik untuk mendukung RUU tanpa perubahan.
Ketua Komite Alokasi Anggaran DPR, Tom Cole, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut telah diamankan oleh Presiden. Ia menilai disiplin internal partai menjadi kunci dalam meloloskan RUU di tengah tekanan politik dari berbagai kubu.
Perdebatan mengenai anggaran memuncak setelah insiden tewasnya seorang warga negara AS dalam bentrokan dengan petugas Patroli Perbatasan bulan lalu. Partai Demokrat menolak memberikan pendanaan penuh kepada DHS tanpa adanya pembatasan baru terhadap praktik penegakan imigrasi, termasuk tuntutan penggunaan kamera tubuh, larangan penggunaan masker oleh petugas, serta kewajiban surat perintah saat memasuki rumah warga.
Di sisi lain, sebagian anggota Partai Republik menolak RUU tersebut karena tidak memasukkan perubahan undang-undang pemilu dan dinilai masih mengakomodasi proyek-proyek belanja yang didukung Demokrat. Sementara itu, pimpinan Demokrat di DPR juga menentang kesepakatan karena dianggap tetap memberikan kewenangan luas kepada aparat imigrasi tanpa reformasi kebijakan yang memadai.
Meski berlangsung singkat, dampak penutupan pemerintah mulai terasa. Departemen Tenaga Kerja menunda rilis laporan ketenagakerjaan bulanan yang seharusnya diumumkan pada Jumat. Selain itu, musim pelaporan pajak yang baru dimulai berpotensi terganggu, sementara sejumlah pegawai pemerintah non-esensial telah dirumahkan selama periode penutupan.
Dengan disahkannya RUU anggaran ini, aktivitas pemerintahan kembali berjalan normal. Namun, risiko kebuntuan anggaran masih membayangi, terutama menjelang tenggat pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri pada pertengahan Februari mendatang.
