[Medan | 13 Desember 2024] Pemerintah Vietnam telah memutuskan untuk memperpanjang pemotongan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga Juni tahun depan. Keputusan ini resmi diberlakukan setelah disetujui oleh Majelis Nasional melalui resolusi yang disahkan pekan lalu.
Pengurangan PPN ini akan berlaku untuk barang dan jasa yang sebelumnya dikenakan tarif 10%, namun tidak berlaku untuk sektor seperti real estat, perbankan, sekuritas, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan layanan dengan pajak konsumsi khusus.
Menurut Kementerian Keuangan Vietnam, pengurangan PPN ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sebesar sekitar 26,1 triliun dong (setara dengan Rp 16 triliun) pada paruh pertama tahun 2025. Kendati demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong produksi dan bisnis, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan untuk anggaran negara.
Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2022 untuk memulihkan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, pemangkasan tarif PPN telah memberikan dampak positif. Pada 2022, pengurangan PPN sebesar 51,4 triliun dong berhasil meningkatkan konsumsi domestik, dengan total penjualan eceran naik 19,8% dibandingkan dengan tahun 2021.
Di paruh kedua tahun 2023, pengurangan PPN mencapai 23,4 triliun dong, yang berkontribusi pada peningkatan penjualan eceran sebesar 9,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, perkiraan menunjukkan bahwa total penurunan pendapatan negara akibat pemotongan PPN pada 2024 bisa mencapai 49 triliun dong atau sekitar Rp 30 triliun.
