Dalam upaya untuk mengumpulkan untuk dana untuk proyek baru yang bernilai $34 miliar, Indonesia telah menurunkan pajak atas beberapa investasi dan memperbaiki persyaratan pembelian tanah. Menurut aturan baru yang diumumkan pada 6 Maret 2023, pemerintah akan menawarkan pembebasan pajak perusahaan hingga 100% bagi perusahaan yang berinvestasi setidaknya $650.745 atau setara dengan Rp 10 miliar di ibu kota baru di Kalimantan.
Aturan tersebut juga membebaskan individu yang bekerja dan tinggal di kota baru dari pajak penghasilan. Investor juga akan menikmati nol biaya transfer properti dan tidak ada biaya untuk sertifikat kelayakan bangunan dalam waktu terbatas.
Kurang dari setahun sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo masih secara agresif mendekati investor swasta untuk membiayai 80% proyek yang ia harap akan meningkatkan perekonomian Indonesia, memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta yang tenggelam dengan cepat, dan memperkuat warisannya sendiri. Namun, lebih dari tiga tahun sejak Nusantara pertama kali diumumkan, hanya segelintir perusahaan swasta yang memberikan komitmen konkrit.
Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, banyak investor khawatir tentang kepastian hukum proyek IKN tersebut, mengingat masa jabatan Jokowi hampir berakhir dan bahwa pengadilan Indonesia mungkin memerintahkan revisi peraturan yang relevan. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memerintahkan perlunya perubahan pada UU Cipta Kerja Jokowi.
Sebagai informasi, Nusantara akan dibangun dalam lima tahap, dimulai dengan tahap pertama pada 2022 hingga 2024, dengan fokus pada kantor pemerintah dan infrastruktur dasar seperti jalan dan jaringan listrik. Ibu Kota Negara Baru (IKN) ini diproyeksikan untuk selesai pada tahun 2045.
