[Medan | 1 April 2026] Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan delapan kebijakan efisiensi untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, yaitu:
- Penerapan work from home (WFH) bagi ASN satu hari per minggu mulai 1 April 2026 untuk mendorong efisiensi dan digitalisasi.
- Pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50% guna menekan konsumsi energi.
- Pemangkasan perjalanan dinas sebesar 50% untuk domestik dan 70% untuk luar negeri.
- Optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG) menjadi lima hari dalam seminggu dengan potensi efisiensi hingga Rp20 triliun.
- Penyesuaian sistem pembelajaran, di mana pendidikan dasar-menengah tetap tatap muka, sementara pendidikan tinggi lebih fleksibel.
- Efisiensi dari kebijakan WFH yang diperkirakan menghemat APBN Rp6,2 triliun serta menekan konsumsi BBM masyarakat hingga Rp59 triliun.
- Refocusing anggaran dari belanja non-prioritas ke sektor produktif dengan nilai mencapai Rp121,2–Rp130,2 triliun.
- Implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun dan menekan konsumsi BBM fosil.
Langkah efisiensi ini mencerminkan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan ketahanan energi. Namun, kebijakan yang bersifat pengetatan ini berpotensi menahan pertumbuhan jangka pendek apabila tidak diimbangi dengan stimulus tambahan dari sisi konsumsi dan investasi.
