[Medan | 13 Mei 2026] Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce in Indonesia menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Dalam surat tersebut, perusahaan-perusahaan asal China menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai meningkatkan biaya usaha dan menekan kelangsungan investasi jangka panjang.
Kadin China Soroti Enam Masalah Utama
Dalam surat tersebut, Kadin China menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan mereka selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, dan program tanggung jawab sosial.
Namun, mereka menilai kondisi usaha belakangan semakin menantang akibat regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, serta dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum aparat.
Beberapa isu utama yang dikeluhkan antara lain:
- Rencana kenaikan royalti dan pungutan sektor mineral.
- Kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang dinilai mengganggu likuiditas.
- Pemangkasan kuota produksi bijih nikel melalui RKAB.
- Denda kehutanan hingga US$180 juta.
- Penundaan sejumlah proyek besar.
- Pengetatan aturan visa kerja bagi tenaga asing.
Biaya Nikel Disebut Melonjak 200%
Kadin China juga menyoroti perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) yang memasukkan unsur seperti kobalt dan besi dalam perhitungan harga bijih nikel.
Menurut mereka, perubahan tersebut menyebabkan kenaikan biaya bijih nikel secara komprehensif hingga 200%, meningkatkan kerugian operasional dan menekan daya saing industri hilir, termasuk produksi stainless steel dan baterai kendaraan listrik.
Mereka memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memengaruhi investasi masa depan dan mengancam lebih dari 400.000 lapangan kerja di sepanjang rantai industri nikel.
Purbaya: Mineral Itu Milik Indonesia
Menanggapi surat tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengutamakan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menambahkan bahwa investor yang tidak setuju dengan kebijakan Indonesia memiliki opsi untuk mencari sumber mineral di negara lain.
Kenaikan Royalti Belum Diterapkan
Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menerapkan kenaikan royalti ataupun pungutan tambahan sebagaimana dikhawatirkan oleh investor. “Belum ada, belum dikenakan, kan baru rencana,” ujarnya. Terkait kebijakan DHE SDA, ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah pengecualian, terutama bagi perusahaan yang tidak menggunakan pembiayaan dari perbankan domestik.
Pemerintah Juga Keluhkan Praktik Bisnis Perusahaan China
Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keberatan kepada pihak China terkait praktik bisnis sejumlah perusahaan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Menurut Purbaya, hubungan investasi Indonesia dan China pada dasarnya tetap berjalan baik dan tidak terdapat persoalan mendasar. “Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” ujarnya.
Dampak ke Pasar
Surat protes dari Kadin China menyoroti meningkatnya sensitivitas investor asing terhadap arah kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pertambangan. Jika ketidakpastian regulasi berlanjut, investasi baru di sektor nikel berpotensi tertunda.
Namun, dari sisi fiskal, penyesuaian royalti dan kebijakan DHE SDA dapat memperkuat penerimaan negara dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Pasar akan mencermati apakah pemerintah tetap menjalankan kebijakan tersebut atau memilih kompromi untuk menjaga kepercayaan investor.
