[Medan | 13 November 2026] Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026, yakni November dan Desember. Target tersebut diperlukan untuk mengejar sasaran penerimaan pajak dalam APBN tahun ini.
Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target APBN 2026. Meski demikian, realisasi tersebut tumbuh 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, otoritas pajak masih harus mengumpulkan penerimaan dalam jumlah besar menjelang akhir tahun.
PPh Nonmigas Menjadi Kontributor Terbesar
Berdasarkan rincian Kementerian Keuangan, penerimaan terbesar hingga Oktober 2026 berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas yang mencapai Rp893,10 triliun. Jumlah tersebut meningkat 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Keuangan menyebut kenaikan tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi serta perbaikan administrasi perpajakan.
Sementara itu, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun, tumbuh 39,1% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi dan daya beli masyarakat yang dinilai masih kuat. Penerimaan PPh migas juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sejumlah Jenis Pajak Masih Mengalami Kontraksi
Di tengah pertumbuhan penerimaan secara keseluruhan, beberapa komponen pajak justru mencatatkan penurunan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp20,52 triliun, turun 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan juga terjadi pada pajak lainnya nondeposit yang hanya terkumpul Rp7,1 triliun atau terkontraksi 9%. Sementara itu, deposit pajak mencapai Rp33,6 triliun, tetapi mengalami penurunan cukup dalam sebesar 49,8% secara tahunan.
Apa Artinya bagi Pasar Keuangan?
- Penerimaan pajak menjadi penentu ruang fiskal pemerintah.
Target tambahan Rp514 triliun dalam dua bulan menunjukkan pemerintah masih membutuhkan penerimaan besar untuk mengejar sasaran APBN 2026. Jika target tersebut tercapai, kemampuan pemerintah membiayai belanja negara akan lebih terjaga dan kebutuhan menutup kekurangan anggaran melalui utang dapat lebih terkendali.
Sebaliknya, jika penerimaan meleset, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar. Investor akan mencermati apakah kekurangan penerimaan perlu ditutup melalui pembiayaan tambahan, termasuk penerbitan SBN.
- Obligasi: Realisasi pajak berpengaruh terhadap persepsi risiko fiskal.
Bagi pasar obligasi, keberhasilan DJP mengumpulkan penerimaan akan menjadi sentimen positif karena membantu menjaga defisit dan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Hal ini dapat mendukung kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah mengelola APBN.
Namun, apabila target penerimaan tidak tercapai sementara belanja tetap tinggi, kekhawatiran terhadap pelebaran defisit dan tambahan penerbitan SBN dapat meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong yield obligasi pemerintah naik dan harga obligasi turun.
- Saham: Pertumbuhan PPN dan PPnBM menjadi sinyal positif konsumsi.
Pertumbuhan PPN dan PPnBM sebesar 39,1% dapat menjadi indikasi bahwa aktivitas transaksi dan konsumsi masyarakat masih cukup kuat. Kondisi ini berpotensi mendukung prospek perusahaan di sektor konsumsi dan perdagangan. Meski demikian, investor perlu melihat apakah pertumbuhan tersebut berlanjut hingga akhir tahun. Kenaikan penerimaan pajak saja belum cukup untuk memastikan seluruh sektor mengalami perbaikan kinerja.
Kesimpulan: Dua Bulan Terakhir Menjadi Penentu Penerimaan Pajak
Secara keseluruhan, penerimaan pajak hingga Oktober masih tumbuh kuat sebesar 23,2%. Peningkatan PPN dan PPnBM serta PPh nonmigas menjadi penopang utama penerimaan negara. Namun, pemerintah masih harus mengejar tambahan Rp514 triliun dalam November–Desember untuk memenuhi target APBN 2026. Bagi investor, perkembangan ini penting karena realisasi penerimaan pajak akan memengaruhi persepsi terhadap kesehatan fiskal, kebutuhan pembiayaan pemerintah, dan prospek pasar obligasi Indonesia.
