[Medan | 25 September 2026] Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk dilanjutkan ke rapat paripurna pada 29 September 2026. Dalam kesepakatan terbaru, pendapatan dan belanja negara masing-masing dinaikkan Rp9,1 triliun, sementara defisit tetap dipertahankan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB.
Dengan demikian, RAPBN 2027 masih berada di bawah batas defisit 3% terhadap PDB. Pemerintah sebelumnya menetapkan arah kebijakan fiskal 2027 dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan defisit yang tetap terukur.
Pendapatan dan Belanja Negara Naik Rp9,1 Triliun
Dalam kesepakatan terbaru, pendapatan negara naik dari Rp3.426 triliun menjadi Rp3.435,1 triliun. Kenaikan terutama berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp2 triliun, kepabeanan dan cukai Rp2 triliun, serta PNBP Rp5,1 triliun.
Sementara itu, belanja negara meningkat dari sekitar Rp4.097,2 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun. Kenaikan tersebut seluruhnya berasal dari belanja pemerintah pusat, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) tetap sebesar Rp735 triliun. Dengan tambahan pendapatan yang nilainya sama dengan tambahan belanja, posisi defisit tidak berubah. Defisit tetap ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% dari PDB.
Belanja Kementerian/Lembaga Bertambah Rp52,1 Triliun
Perubahan terbesar terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L). Alokasinya meningkat sekitar Rp52,1 triliun, dari Rp1.504,7 triliun menjadi sekitar Rp1.556,9 triliun. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Pemerintah sebelumnya menetapkan delapan klaster prioritas, antara lain ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan, serta pengentasan kemiskinan.
Di sisi lain, belanja non-K/L justru dikurangi sekitar Rp43,1 triliun, dari Rp1.857,5 triliun menjadi Rp1.814,4 triliun. Setelah memperhitungkan kenaikan belanja K/L dan penurunan belanja non-K/L, belanja pemerintah pusat meningkat bersih sekitar Rp9,1 triliun.
Asumsi Makro 2027 Mulai Mengerucut
Selain postur anggaran, pemerintah dan Banggar DPR juga telah menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro untuk 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta yield SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan US$75 per barel, dengan lifting minyak 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Target tersebut menunjukkan pemerintah masih menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu fokus utama RAPBN 2027, tetapi tetap menjaga batas defisit dalam koridor fiskal yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Utang Tetap Rp876,3 Triliun
Dengan defisit yang tidak berubah, kebutuhan pembiayaan juga tetap berada pada level yang sama. Pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun, terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp876,3 triliun dan pembiayaan nonutang sebesar minus Rp205,11 triliun.
Besarnya pembiayaan utang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pasar obligasi, terutama karena kebutuhan penerbitan SBN akan berlangsung ketika yield obligasi global masih tinggi. Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa pembiayaan APBN 2027 akan dilakukan secara prudent, terukur, dan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal.
Defisit Tetap 2,4% di Tengah Ketidakpastian Global
Pemerintah menyampaikan bahwa penyusunan RAPBN 2027 dilakukan ketika perekonomian global masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Karena itu, APBN diarahkan tetap menjalankan fungsi sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga daya beli dan pelayanan publik.
Dari sisi fiskal, pemerintah sebelumnya memang telah menetapkan rentang defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8%–2,4% PDB. Angka 2,4% yang kini disepakati berada di batas atas rentang tersebut. Di sisi lain, kenaikan pendapatan yang sama besar dengan kenaikan belanja membuat perubahan postur terbaru tidak menambah defisit. Ini menjaga ruang fiskal tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Apa Artinya untuk Pasar SBN?
Bagi pasar obligasi Indonesia, salah satu angka yang paling penting adalah asumsi yield SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Angka tersebut menjadi salah satu acuan dalam melihat bagaimana pemerintah memperkirakan kondisi pasar obligasi dan biaya pembiayaan pada 2027. Namun, realisasi yield tetap akan sangat bergantung pada kondisi pasar ketika APBN berjalan. Yield Treasury AS, arah kebijakan The Fed, nilai tukar rupiah, inflasi domestik, arus modal asing, serta kebutuhan penerbitan SBN akan menjadi faktor yang menentukan.
Dengan defisit yang tetap 2,4% dan kebutuhan pembiayaan utang Rp876,3 triliun, pasar akan mencermati bagaimana pemerintah mengatur jadwal penerbitan SBN serta kemampuan pasar menyerap tambahan pasokan obligasi pada tahun depan. Selanjutnya, RAPBN 2027 akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2026 untuk pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan akhir.

