[Medan | 27 Oktober 2026] Keputusan Indonesia memangkas ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) mulai 24 Oktober 2026 memunculkan pertanyaan mengenai motif di balik kebijakan tersebut. Pemerintah menyebut langkah ini bertujuan mengoptimalkan pasokan domestik untuk mendukung industri hilirisasi. Namun, sejumlah pernyataan pejabat terkait hubungan Indonesia dan Singapura membuat kebijakan ini turut disorot dari sisi politik dan diplomasi.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyatakan bahwa tidak ada negara lain selain Singapura yang terkena pengurangan ekspor gas Indonesia per 24 Oktober 2026. Adapun volume yang dipangkas terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah mengevaluasi ekspor gas untuk memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi, terutama seiring rencana pengembangan industri hilirisasi petrokimia yang menggunakan gas sebagai bahan baku.
Menurut Bahlil, sekitar 30% produksi gas Indonesia saat ini diekspor, sedangkan 70% dialokasikan untuk kebutuhan domestik. Komposisi tersebut akan dikaji kembali, termasuk untuk menentukan ruang peningkatan pasokan bagi industri dalam negeri. Meski demikian, pernyataan Bahlil beberapa hari sebelum kebijakan diberlakukan menimbulkan persepsi bahwa pertimbangan politik juga mungkin berperan.
Pada 22 Oktober 2026, Bahlil menyatakan pemerintah akan meninjau kontrak ekspor energi dengan negara-negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Ia bahkan membuka kemungkinan penghentian ekspor apabila diperlukan. Sebelumnya, pada 21 Oktober 2026, Bahlil juga menyinggung kemungkinan tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga yang memberikan pandangan negatif terhadap Indonesia.
Ketegangan di Tengah Isu Kabut Asap
Sorotan terhadap Singapura tidak terlepas dari dinamika hubungan kedua negara terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Singapura terdampak kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pemerintah Singapura telah menawarkan bantuan kepada Indonesia, yang disebut telah disetujui dan sedang memasuki pembahasan teknis.
Di sisi lain, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) mengirimkan pemberitahuan tindakan pencegahan (preventive measure notices) kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga berkaitan dengan penyebab karhutla. Ketujuh perusahaan tersebut adalah Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, SBA Andalas Wood Industries, Paramitra Mulia Langgeng, Sumatera Alam Anugerah, Hutan Lestari Raya, dan Bangkanesia.
Pada 21 Oktober 2026, Menteri Senior Singapura K. Shanmugam juga menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Syahganda Nainggolan mengenai Singapura yang mendapatkan oksigen dari hutan Indonesia ketika tidak terjadi kabut asap.
Shanmugam menilai pernyataan tersebut tidak tepat ketika masyarakat sipil terdampak kebakaran hutan. Ia juga menegaskan bahwa kabut asap akibat kebakaran yang dipicu aktivitas manusia seharusnya dapat dicegah. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi latar yang membuat pengurangan ekspor gas ke Singapura tidak hanya dipandang sebagai keputusan ekonomi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara kebijakan energi dan diplomasi kedua negara.
Singapura Menilai Dampaknya Terbatas
Pemerintah Singapura merespons pengurangan pasokan gas tersebut dengan menyatakan bahwa volumenya mencakup kurang dari 2% kebutuhan gas harian negara itu. Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, mengatakan pengurangan pasokan tersebut tidak diperkirakan memberikan dampak signifikan terhadap harga gas dalam jangka pendek.
Menurutnya, harga global lebih menentukan pergerakan harga gas Singapura karena sebagian besar pasokannya mengikuti indeks harga utama internasional. Singapura juga telah menyiapkan langkah perlindungan dan sumber pasokan alternatif untuk menjaga ketahanan energinya. Respons tersebut menunjukkan bahwa dampak langsung terhadap Singapura berpotensi terbatas. Namun, konsekuensi jangka panjangnya tetap bergantung pada kelanjutan kontrak, ketersediaan sumber energi alternatif, dan perkembangan hubungan perdagangan kedua negara.
Ekonom: Dasar Ekonominya Masuk Akal, tetapi Kepastian Kontrak Harus Dijaga
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pengurangan ekspor gas untuk memperkuat pasokan domestik pada dasarnya merupakan kebijakan yang masuk akal dan telah lama direncanakan. Menurutnya, sensitivitas muncul karena kebijakan tersebut berdekatan dengan pernyataan pemerintah mengenai negara-negara yang dianggap tidak menghargai Indonesia. Situasi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa keputusan komersial turut dipengaruhi pertimbangan politik.
Yusuf menjelaskan, kontrak pasokan gas ke Singapura diperkirakan berlaku hingga 2028, sementara kebutuhan gas domestik terus meningkat. Karena itu, penyesuaian ekspor perlu memperhatikan ketentuan kontrak dan kepastian bagi seluruh pihak. “Persepsi seperti ini perlu dijaga, apalagi Singapura merupakan salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia,” kata Yusuf kepada Bisnis, Senin (26/10/2026).
Dari sisi perdagangan, ekspor gas pipa ke Singapura mencapai US$2,28 miliar atau sekitar 58,14% dari ekspor migas Indonesia ke ASEAN pada semester I/2026. Meski demikian, Yusuf menilai pemangkasan 31 BBTUD belum akan memberikan dampak besar terhadap neraca perdagangan secara keseluruhan. Ia juga mengingatkan bahwa pengalihan gas ke pasar domestik tidak otomatis membuat biaya energi menjadi lebih murah. Dalam realokasi sebelumnya, harga yang dibayarkan PLN dan PGN masih berada di kisaran 17,4% dari Indonesian Crude Price (ICP).
Dengan demikian, manfaat langsung kebijakan ini lebih berkaitan dengan penguatan ketersediaan pasokan. Dampak terhadap biaya produksi dan daya saing industri akan bergantung pada harga gas yang diterapkan serta kemampuan konsumen domestik menyerap tambahan pasokan.
Realokasi Gas Belum Menjamin Hilirisasi Berhasil
Pemerintah menyebut gas yang tidak lagi diekspor akan dialihkan ke Batam untuk mendukung industri, termasuk pengembangan petrokimia. Secara ekonomi, penggunaan gas sebagai bahan baku industri berpotensi menghasilkan nilai tambah lebih besar dibandingkan ekspor gas mentah. Namun, manfaat tersebut tidak akan muncul secara otomatis. Yusuf menilai keberhasilan realokasi membutuhkan kesiapan pembeli, infrastruktur pipa, kapasitas industri, dan harga gas yang kompetitif.
Dalam jangka menengah, Indonesia juga perlu memperhitungkan perubahan posisi tawar di pasar regional. Singapura sedang membangun terminal liquefied natural gas (LNG) kedua untuk memperbesar kapasitas impor dan memperluas sumber pasokan. Sementara itu, sekitar 30% produksi gas Indonesia masih dialokasikan untuk ekspor. Menurut Yusuf, periode menuju berakhirnya kontrak pada 2028 sebaiknya digunakan untuk memperjelas peta jalan neraca gas nasional, memastikan kesiapan pembeli domestik, dan menjaga investasi hulu agar produksi tetap memadai.
Ia menekankan bahwa penyesuaian kontrak dengan Singapura sebaiknya dibahas berdasarkan pertimbangan komersial dan tidak dicampuradukkan dengan retorika diplomatik. Dengan pendekatan tersebut, pengurangan ekspor diharapkan menjadi bagian dari strategi industrialisasi yang terukur, bukan sekadar keputusan jangka pendek.
Risiko Balasan Singapura Lebih Mungkin Melalui Investasi
Yusuf menilai kemungkinan Singapura membalas secara langsung, misalnya dengan menghentikan ekspor bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia, relatif kecil. Pasalnya, perdagangan BBM Singapura dijalankan oleh kilang dan perusahaan swasta melalui kontrak komersial. Penghentian pasokan secara sepihak tidak mudah digunakan sebagai instrumen politik tanpa menimbulkan konsekuensi bagi pelaku usaha.
Indonesia juga merupakan pasar penting bagi Singapura. Sekitar 34% BBM yang diproduksi Singapura dipasarkan ke Indonesia, menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut. Dengan demikian, pembatasan pasokan berpotensi merugikan industri Singapura sendiri. Namun, Yusuf menilai risiko yang perlu diperhatikan justru berada pada sisi investasi. Investor berbasis di Singapura dapat menunda ekspansi atau mengalihkan modal ke negara lain apabila menilai kebijakan Indonesia meningkatkan ketidakpastian kontrak.
Dampak seperti ini belum tentu muncul dalam bentuk pengumuman pembalasan terbuka. Konsekuensinya dapat terlihat melalui kenaikan biaya modal, perlambatan investasi, atau berkurangnya minat terhadap proyek energi dan industri di Indonesia.
Keberhasilan Harus Diukur dari Dampak Nyata
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karim menilai pengurangan ekspor gas berpotensi memperkuat pasokan energi domestik. Namun, keberhasilannya perlu dibuktikan melalui peningkatan keandalan listrik dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan, bukan hanya dari volume gas yang dialihkan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pemenuhan hak kontraktual, penyesuaian pembelian gas, dan diversifikasi pemasok. Ia juga mengingatkan bahwa Singapura memiliki alternatif LNG serta menyatakan pengurangan pasokan tersebut kurang dari 2% kebutuhan gas hariannya.
Syafruddin menambahkan bahwa risiko terbesar bagi Indonesia dapat muncul dalam jangka panjang, mulai dari meningkatnya premi risiko, berkurangnya ketergantungan pembeli terhadap gas pipa Indonesia, hingga biaya investasi energi yang lebih mahal. Pengalihan 31 BBTUD dari Natuna dan Sumatra untuk mendukung pembangkit di Batam, Bintan, dan Sumatra berpotensi mengurangi risiko gangguan pasokan listrik apabila pembangkit siap beroperasi dan jaringan mampu menyalurkan energi secara memadai.
Namun, untuk mencapai manfaat yang lebih luas, pasokan yang stabil harus mampu menjaga produksi industri dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, hilirisasi petrokimia memerlukan pasokan gas yang berkelanjutan, harga kompetitif, dan infrastruktur distribusi yang memadai. Syafruddin menyarankan pemerintah mengukur hasil kebijakan melalui indikator konkret, seperti perubahan durasi pemadaman, energi yang tidak terlayani, tingkat utilisasi pembangkit, serta biaya peluang dari pengurangan ekspor.
Pada akhirnya, pengurangan ekspor gas ke Singapura mempertemukan dua kepentingan yang perlu dikelola secara bersamaan: memastikan kebutuhan energi dan industrialisasi domestik terpenuhi, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia sebagai pemasok dan tujuan investasi. Kebijakan ini dapat memberikan manfaat apabila tambahan gas benar-benar diserap industri domestik dan menghasilkan nilai tambah. Namun, jika kesiapan infrastruktur dan pembeli belum memadai, sementara kepastian kontrak dipersepsikan melemah, Indonesia berisiko kehilangan devisa tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding.
