[Medan | 5 Mei 2026] Pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan penerapan campuran etanol 20% (E20) pada bensin mulai 2028. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini ditujukan untuk menekan ketergantungan impor energi, mengingat konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 39–40 juta kiloliter, dengan sekitar 20 juta kiloliter masih berasal dari impor.
Dengan implementasi E20, pemerintah memperkirakan impor bensin dapat ditekan hingga 8 juta kiloliter, seiring substitusi sebagian kebutuhan energi dengan bahan bakar berbasis bioetanol.
Potensi Bahan Baku Domestik
Indonesia dinilai memiliki kapasitas untuk mendukung program ini melalui ketersediaan bahan baku seperti tebu, singkong, dan jagung. Pengalaman negara seperti Brasil dalam mengembangkan bioetanol menjadi referensi dalam perumusan kebijakan ini.
Kelanjutan Strategi Bioenergi Nasional
Program E20 merupakan bagian dari roadmap transisi energi, melanjutkan keberhasilan kebijakan biodiesel yang saat ini telah mencapai B40 dan ditargetkan meningkat menjadi B50. Kebijakan ini terbukti mampu mengurangi impor solar melalui pemanfaatan minyak sawit domestik.
Ketergantungan LPG Masih Tinggi
Di sisi lain, tantangan masih terlihat pada sektor LPG. Konsumsi nasional mencapai sekitar 7,47 juta metrik ton, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,94 juta metrik ton. Ketimpangan ini menyebabkan beban subsidi LPG tetap besar, berada di kisaran Rp80–87 triliun per tahun.
Pengembangan Alternatif Energi: CNG
Sebagai solusi, pemerintah mulai mengembangkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk rumah tangga, yang diklaim memiliki biaya 30–40% lebih murah dibanding LPG. Uji coba telah dilakukan di sektor komersial dan program sosial.
Diversifikasi Sumber Impor Energi
Selain substitusi, pemerintah juga melakukan diversifikasi impor minyak mentah ke wilayah Afrika, Amerika, dan Rusia, untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan Timur Tengah yang rentan gangguan, terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz.
