[Medan | 3 September 2026] Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan moneter Bank Indonesia (BI) akan semakin erat di bawah kepemimpinan Gubernur BI periode 2026–2031, Destry Damayanti. Kedekatan keduanya dinilai dapat menjadi modal untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi ke depan.
Purbaya Dorong Koordinasi Fiskal-Moneter Lebih Erat
Purbaya mengatakan dirinya telah cukup mengenal Destry sejak keduanya berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurutnya, hubungan tersebut dapat membantu memperlancar komunikasi antara pemerintah dan bank sentral dalam merumuskan kebijakan. Selain melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), koordinasi pemerintah dan BI akan diperkuat dengan pengembangan instrumen untuk membaca kondisi perekonomian dan likuiditas pasar secara lebih akurat.
Purbaya menilai masih terdapat sejumlah kelemahan dalam membaca kondisi sistem keuangan, terutama karena beberapa indikator yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi likuiditas perbankan secara riil.
Pemerintah Ingin Instrumen Likuiditas Lebih Akurat
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penggunaan indikator terkait pengembalian deposit serta alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD). Pemerintah menilai instrumen tersebut perlu disempurnakan agar keputusan kebijakan dapat lebih sesuai dengan kondisi yang benar-benar terjadi di sektor perbankan.
Penguatan instrumen tersebut diharapkan membuat koordinasi fiskal dan moneter tidak hanya bergantung pada indikator makro, tetapi juga mampu menangkap perubahan likuiditas dan kondisi sektor keuangan secara lebih cepat.
Destry Fokus Stabilitas di Tengah Higher for Longer
Sementara itu, setelah resmi dilantik sebagai Gubernur BI periode 2026–2031, Destry menegaskan bahwa stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama pada awal masa kepemimpinannya.
Destry melihat ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, terutama dalam kondisi suku bunga global yang berpotensi bertahan pada level tinggi dalam waktu lebih lama atau higher for longer. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik melalui nilai tukar, arus modal, maupun kondisi pasar keuangan.
“Kita menghadapi situasi higher for longer, artinya ketidakpastian global itu masih sangat tinggi. Hal itu tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kita, sehingga stance kita di awal ini memang tetap fokus kepada stabilitas,” kata Destry.
Kebijakan Makroprudensial Tetap Jadi Penopang Pertumbuhan
Meski stabilitas menjadi fokus utama, Destry memastikan BI tetap akan menggunakan seluruh bauran kebijakannya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung sektor riil. Kerangka kebijakan BI mencakup tiga pilar utama, yakni kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Ketiganya juga diperkuat melalui kebijakan pengembangan UMKM, ekonomi dan keuangan syariah, serta pendalaman pasar keuangan.
Kebijakan makroprudensial akan tetap menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. BI akan terus memberikan insentif kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas. Destry menegaskan bahwa bauran kebijakan akan diarahkan secara fleksibel untuk menentukan instrumen mana yang lebih berorientasi pada stabilitas dan mana yang dapat lebih agresif menopang pertumbuhan.
Sinergi Kebijakan Jadi Kunci di Tengah Ketidakpastian
Arah kebijakan BI juga akan diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, serta memperluas lapangan kerja.
Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, semakin eratnya koordinasi antara pemerintah dan BI menjadi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan. Bagi pasar keuangan, kombinasi kebijakan fiskal yang lebih terkoordinasi dengan stance moneter yang tetap menjaga stabilitas dapat menjadi faktor penting dalam menentukan arah likuiditas, rupiah, dan pasar obligasi domestik ke depan.
