Ada Pergantian Gubernur BI, Apa Artinya Bagi Obligasi Indonesia?

Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada 25 Juli 2026 menambah ketidakpastian baru di pasar keuangan Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Perry menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil karena alasan pribadi. Namun, Reuters melaporkan adanya perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terkait arah kebijakan ekonomi, khususnya mengenai pengelolaan likuiditas di tengah perlambatan ekonomi. 

Mengapa BI dan Kementerian Keuangan Bisa Berbeda Pandangan?

Pada dasarnya, BI dan Kemenkeu memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil. Namun, keduanya memiliki mandat yang berbeda sehingga cara yang ditempuh pun bisa berbeda, terutama ketika ekonomi sedang menghadapi banyak tekanan sekaligus.

Tujuan Bank Indonesia: Menjaga Stabilitas Rupiah dan Inflasi

Sejak Mei 2026, Bank Indonesia menghadapi tekanan yang tidak ringan. Rupiah sempat melemah hingga di atas Rp18.000 per dolar AS, harga minyak dunia meningkat akibat konflik AS–Iran, sementara tekanan inflasi kembali meningkat. Dalam kondisi seperti ini, menjaga stabilitas rupiah menjadi prioritas utama karena pelemahan nilai tukar dapat memperbesar inflasi, terutama melalui kenaikan harga barang impor dan energi.

Untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia mengambil sejumlah langkah, antara lain:

• Menaikkan BI Rate secara bertahap dengan total 100 basis poin.
• Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah.
• Menjaga kondisi likuiditas agar tidak terlalu longgar sehingga tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar dapat dikendalikan.

Sederhananya, ketika rupiah melemah dan inflasi meningkat, Bank Indonesia perlu membuat aset berdenominasi rupiah tetap menarik bagi investor serta mengurangi tekanan permintaan di dalam negeri. Karena itu, kebijakan moneter cenderung diarahkan menjadi lebih ketat.

Tujuan Kementerian Keuangan: Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga memiliki konsekuensi. Biaya pinjaman menjadi lebih mahal, pertumbuhan kredit berpotensi melambat, dan aktivitas ekonomi dapat ikut tertekan. Di sinilah peran Kementerian Keuangan menjadi penting, yaitu menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.

Untuk mendukung likuiditas di sistem keuangan, pemerintah mengambil beberapa langkah, antara lain:

• Mengembalikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp110 triliun ke perbankan.
• Memperpanjang penempatan dana pemerintah di Himbara sekitar Rp281 triliun.
• Menyiapkan tambahan dana siaga sekitar Rp100 triliun.
• Menjaga kecukupan likuiditas perbankan agar penyaluran kredit tetap berjalan.

Tujuan dari langkah-langkah tersebut adalah meningkatkan likuiditas di sistem perbankan sehingga bank memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan kredit, biaya pinjaman tidak meningkat terlalu tajam, dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

Jadi, Siapa yang Benar?

Sebenarnya tidak ada yang salah. BI dan Kemenkeu hanya menjalankan mandat yang berbeda. Bank Indonesia berfokus menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar, sedangkan Kementerian Keuangan berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan dukungan likuiditas.

Jika dianalogikan, Bank Indonesia sedang menekan pedal rem agar ekonomi tidak kehilangan stabilitas, sementara Kementerian Keuangan berusaha menjaga pedal gas agar pertumbuhan tidak melambat terlalu dalam. Tantangan terbesar adalah menemukan titik keseimbangan di antara keduanya.

Bagi pasar, perbedaan pandangan seperti ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Yang lebih penting adalah bagaimana kedua institusi tetap mampu berkoordinasi dalam menjalankan mandatnya masing-masing. Selama koordinasi berjalan baik dan independensi Bank Indonesia tetap terjaga, kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia umumnya tetap dapat dipertahankan.

Siapa Kandidat Pengganti Gubernur BI?

Hingga saat ini, terdapat tiga nama yang paling banyak disebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Perry Warjiyo. Masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda sehingga pasar juga memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap masing-masing kandidat.

1. Muliaman D. Hadad

Muliaman D. Hadad merupakan mantan Ketua OJK periode 2012–2017 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pengalamannya yang panjang di sektor perbankan, pengawasan jasa keuangan, dan kebijakan makroprudensial membuatnya dikenal sebagai regulator senior dengan pemahaman yang kuat terhadap stabilitas sistem keuangan.

Dari perspektif pasar, Muliaman dipandang memiliki kredibilitas yang baik. Namun, karena saat ini berada di luar struktur Bank Indonesia, pasar kemungkinan akan menunggu bagaimana pendekatan kebijakan moneternya apabila ditunjuk. Fokus pasar adalah apakah ia akan mempertahankan pendekatan independen yang selama ini dijalankan BI atau membawa gaya kepemimpinan yang berbeda.

Potensi respons pasar: Cenderung positif dengan sikap wait and see. Kredibilitasnya relatif kuat, tetapi pasar tetap membutuhkan waktu untuk membaca arah kebijakan yang akan diambil.

2. Destry Damayanti

Destry Damayanti saat ini menjabat sebagai Senior Deputy Governor Bank Indonesia dan merupakan bagian dari Dewan Gubernur yang merumuskan kebijakan moneter dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum bergabung dengan BI, Destry juga memiliki pengalaman sebagai ekonom serta pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan.

Karena berasal dari internal Bank Indonesia, Destry dipandang sebagai kandidat yang paling mampu menjaga kesinambungan kebijakan. Investor telah mengenal gaya komunikasinya serta memahami posisi Destry dalam berbagai keputusan moneter yang diambil BI selama ini.

Potensi respons pasar: Berpotensi menjadi respons paling positif di antara ketiga kandidat karena memberikan sinyal kontinuitas kebijakan dan mengurangi ketidakpastian yang saat ini menjadi perhatian investor.

3. Aida S. Budiman

Aida S. Budiman saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan telah berkarir di BI selama puluhan tahun. Pengalamannya mencakup kebijakan moneter, pengelolaan devisa, stabilitas sistem keuangan, hingga kerja sama internasional. Aida dikenal sebagai teknokrat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Bagi pasar, Aida dipandang sebagai sosok yang berorientasi pada data (data-driven) dan cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan. Latar belakangnya yang kuat di bidang moneter membuat pasar memperkirakan tidak akan terjadi perubahan kebijakan yang signifikan apabila ia ditunjuk.

Potensi respons pasar: Cenderung positif, terutama apabila investor melihat kepemimpinannya sebagai kelanjutan dari independensi dan kredibilitas Bank Indonesia. Namun, dibandingkan Destry, pasar mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk menilai gaya komunikasi dan kepemimpinannya sebagai gubernur.

Secara keseluruhan, ketiga kandidat memiliki pengalaman yang kuat di bidang kebijakan moneter maupun sektor keuangan. Hal ini membuat pasar cenderung tidak mengkhawatirkan kualitas kandidat yang muncul sejauh ini. Namun, hingga pemerintah mengumumkan gubernur baru secara resmi, investor diperkirakan masih akan bersikap wait and see.

Apabila figur yang dipilih mampu memberikan keyakinan bahwa independensi Bank Indonesia tetap terjaga dan arah kebijakan moneter akan berjalan secara konsisten, sentimen pasar berpotensi membaik. Sebaliknya, apabila penunjukan gubernur baru justru memunculkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan ke depan, volatilitas di pasar keuangan, termasuk pasar obligasi, masih dapat berlanjut.

Apa Dampaknya terhadap Pasar Obligasi?

Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia tidak serta-merta mengubah kebijakan moneter karena seluruh keputusan tetap diambil oleh Dewan Gubernur. Namun, pergantian kepemimpinan menambah ketidakpastian karena pasar belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya dan arah kebijakan yang akan dibawa.

Dalam jangka pendek, investor, terutama investor asing, diperkirakan akan bersikap wait and see. Akibatnya, permintaan terhadap obligasi pemerintah dapat tertahan sehingga harga obligasi berpotensi tetap berfluktuasi.

Setelah gubernur baru diumumkan, fokus pasar akan beralih pada kredibilitas dan komitmennya dalam menjaga independensi Bank Indonesia. Jika sosok yang dipilih mampu menjaga kepercayaan pasar, aliran dana asing berpotensi kembali masuk, mendorong yield obligasi turun dan harga obligasi naik. Sebaliknya, jika muncul keraguan terhadap arah kebijakannya, volatilitas pasar kemungkinan masih berlanjut.

Strategi Investor: Apa yang Perlu Dilakukan?

Selama pemerintah belum mengumumkan Gubernur Bank Indonesia yang baru, pasar obligasi kemungkinan masih akan bergerak fluktuatif. Karena itu, investor sebaiknya tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru mengambil posisi besar, terutama pada obligasi tenor panjang. Untuk sementara, mempertahankan obligasi tenor pendek hingga menengah masih menjadi pilihan yang lebih aman. Bagi investor yang masih memiliki dana, pelemahan harga obligasi dapat dimanfaatkan untuk membeli secara bertahap (buy on weakness).

Setelah gubernur baru diumumkan, arah pasar akan bergantung pada respons investor. Jika sosok yang dipilih dinilai kredibel dan mampu menjaga independensi Bank Indonesia, kepercayaan pasar dapat pulih sehingga yield obligasi berpotensi turun dan harga obligasi naik. Sebaliknya, jika pasar masih meragukan arah kebijakannya, volatilitas kemungkinan akan berlanjut. Intinya, selama ketidakpastian masih berlangsung, strategi terbaik adalah tetap disiplin, tidak terburu-buru, dan menunggu arah kebijakan yang lebih jelas.