Pemerintah berencana untuk menambah kepemilikan saham 10% pada PT Freeport Indonesia (PTFI). Meskipun begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan bahwa penambahan saham ini baru bisa dilakukan setlelah tahun 2041, atau setelah izin operasi diperpanjang.
Sebagai informasi, Freeport telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan perpanjangan masa operasi 2×10 tahun hingga 2041. Arifin menjelaskan bahwa di dalam aturannya, izin tambang terintegrasi bisa diperpanjang, selama masih memiliki cadangan.
Bahlil Lahadalia, Menteri Penanaman Modal dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebelumnya menyatakan pemerintah berniat mengakuisisi 10% lebih besar saham PT Freeport Indonesia. Hal ini sejalan dengan strategi perluasan penguasaan Freeport di Indonesia. Bahlil mengatakan kepemilikan saham pemerintah di Freeport saat ini mencapai 51% dan pendapatan perusahaan semakin membaik, sehingga ia berharap kepemilikan bisa bertambah menjadi 61%.
Selain itu, PTFI juga sedang dalam proses penyelesaian pembangunan Smelter baru di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik. Progres pembangunan smelter baru hingga akhir Maret 2023 sudah mencapai 64%. Pembangunan smelter diharapkan selesai pada akhir Desember 2023, dan produksi diharapkan dimulai pada Mei 2024.
