[Medan | 9 September 2026] Perang dagang antara Kanada dan Amerika Serikat kembali memanas. Kanada resmi menerapkan tarif balasan terhadap ratusan produk asal AS setelah perundingan perdagangan antara kedua negara gagal mencapai kesepakatan bulan lalu. Tarif baru tersebut berkisar antara 15% hingga 50% dan mencakup berbagai produk AS dengan nilai perdagangan mencapai US$27,6 miliar atau sekitar Rp487 triliun.
Tarif Balasan hingga 50%
Produk yang terkena tarif mencakup berbagai sektor, mulai dari susu, peralatan pertanian, kertas, peralatan rumah tangga, hingga produk elektronik. Kanada menerapkan tarif tertinggi sebesar 50% terhadap produk baja, aluminium, dan besi asal AS, atau dua kali lipat dibandingkan tarif sebelumnya. Selain itu, sejumlah produk seperti furnitur, sepeda motor, pakaian, dan produk kecantikan juga masuk dalam kelompok barang yang dikenakan tarif tinggi. Pemerintah Kanada menyebut kebijakan tersebut sebagai respons dollar-for-dollar terhadap berbagai pungutan yang sebelumnya diterapkan Amerika Serikat terhadap produk Kanada.
Respons terhadap Kebijakan Trump
Langkah Kanada merupakan bagian dari eskalasi konflik dagang yang kembali meningkat setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan berbagai kebijakan tarif terhadap negara mitra dagang.
Pungutan AS terhadap produk Kanada dilakukan melalui Section 301 dalam Trade Act of 1974, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengambil tindakan terhadap negara yang dianggap menerapkan praktik perdagangan tidak adil atau merugikan kepentingan perdagangan Amerika Serikat. Kanada menilai tarif balasan diperlukan untuk melindungi produsen, pekerja, dan industri domestik dari tekanan produk AS di pasar dalam negeri.
Tarif balasan Kanada yang telah diberlakukan sebelumnya juga tetap dipertahankan, termasuk tarif 25% terhadap sektor otomotif, salah satu sektor yang memiliki sensitivitas politik tinggi bagi kedua negara.
Perundingan Dagang Gagal
Ketegangan antara Washington dan Ottawa meningkat setelah perundingan perdagangan kedua negara gagal mencapai kesepakatan pada akhir Agustus. Pejabat dari kedua negara saling menyalahkan atas kegagalan negosiasi dan belum menemukan titik temu dalam sejumlah isu perdagangan utama.
Situasi semakin memanas setelah Presiden Donald Trump menyerukan boikot terhadap produsen pesawat Kanada, Bombardier. Trump bahkan menyatakan bahwa penjualan pesawat Bombardier di Amerika Serikat seharusnya dihentikan.
Nilai Perdagangan yang Sangat Besar
Konflik dagang ini berpotensi memberikan dampak signifikan mengingat eratnya hubungan perdagangan antara Kanada dan Amerika Serikat. AS mengekspor barang senilai sekitar US$333,6 miliar ke Kanada, sementara impor AS dari Kanada mencapai sekitar US$381,9 miliar. Kedua negara memiliki hubungan perdagangan yang kuat di berbagai sektor, termasuk energi, kendaraan, alat berat, pesawat terbang, farmasi, furnitur, pakaian, hingga makanan dan minuman.
Meskipun produk yang terkena tarif hanya mencakup sebagian dari total perdagangan kedua negara, para ekonom memperingatkan bahwa dampaknya dapat terasa cukup besar bagi usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang beroperasi di sektor terdampak.
Kanada Siapkan Dana Dukungan
Pemerintah Kanada sebelumnya juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk melindungi perekonomian domestik dari dampak perang dagang. Ottawa mengumumkan paket dukungan senilai US$7,5 miliar bagi dunia usaha dan pekerja. Dana tersebut melengkapi sekitar US$25 miliar yang sebelumnya telah disediakan untuk membantu industri Kanada menghadapi kebijakan tarif global Amerika Serikat.
Risiko Baru bagi Ekonomi Global
Eskalasi konflik dagang Kanada dan AS menambah daftar risiko yang saat ini dihadapi perekonomian global. Di tengah konflik geopolitik yang telah mendorong harga energi naik dan meningkatkan tekanan inflasi, perang tarif berpotensi memperbesar biaya produksi serta mendorong kenaikan harga barang.
Bagi pasar keuangan, perkembangan ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena kebijakan tarif dapat meningkatkan tekanan inflasi sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut juga berpotensi mempersulit bank sentral global dalam menentukan arah kebijakan suku bunga ke depan.
