[Medan | 12 Oktober 2026] Pemerintah Indonesia menyiapkan penarikan pinjaman luar negeri sebesar US$1,8 miliar pada kuartal IV-2026 untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain mengandalkan pinjaman bilateral dan multilateral, pemerintah juga membuka opsi penerbitan obligasi global atau global bond, dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan internasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan pinjaman tersebut berasal dari program bilateral dan multilateral yang siap ditarik pada tiga bulan terakhir tahun ini.
Pinjaman Luar Negeri US$1,8 Miliar Siap Ditarik
“Selain itu, kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US$1,8 miliar, siap untuk ditarik pada kuartal IV,” ujar Suminto, Jumat (9/10/2026).
Penarikan pinjaman tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan APBN hingga akhir tahun. Pemerintah juga tetap mempertimbangkan kombinasi instrumen pembiayaan lain agar kebutuhan anggaran dapat terpenuhi di tengah dinamika pasar keuangan global.
Penerbitan Global Bond Bergantung pada Kondisi Pasar
Selain pinjaman luar negeri, pemerintah masih membuka peluang menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing atau global bond. Namun, realisasi penerbitannya belum dipastikan karena akan bergantung pada kondisi pasar internasional dan biaya pendanaan yang tersedia.
“Kami open minded dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang saat ini memang sangat dinamis. Namun, space untuk penerbitan itu (SBN Valas/global bond) masih ada, subject to market condition,” kata Suminto dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).
Dari sisi persiapan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan dokumentasi hukum dan dokumen transaksi yang diperlukan untuk mendukung penerbitan surat utang tersebut. Dengan demikian, opsi global bond tetap tersedia apabila kondisi pasar dinilai mendukung.
Strategi Pembiayaan Mengacu pada Defisit APBN 2,85%
Strategi pembiayaan utang pemerintah pada kuartal IV-2026 disusun untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN dengan mengacu pada proyeksi defisit dalam Laporan Semester (Lapsem) sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain menarik pinjaman luar negeri dan mempertimbangkan penerbitan SBN valas, pemerintah akan mengoptimalkan penerbitan surat utang di pasar domestik. Kombinasi tersebut memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menentukan sumber pendanaan sesuai kebutuhan anggaran dan perkembangan pasar.
Pemerintah Jadwalkan 12 Lelang SBN Reguler
Untuk pasar domestik, Kemenkeu menjadwalkan 12 kali lelang SBN reguler sepanjang kuartal IV-2026. Jadwal tersebut terdiri dari enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Pemerintah juga merencanakan dua penerbitan SBN ritel pada periode yang sama, yakni Savings Bond Ritel seri SBR015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan seri ST017 untuk instrumen syariah. Melalui berbagai instrumen tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pembiayaan hingga akhir tahun dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan global dan biaya penerbitan utang.
Dampaknya ke Market
Rencana penarikan pinjaman luar negeri US$1,8 miliar dan kemungkinan penerbitan global bond menunjukkan pemerintah masih memiliki beberapa jalur untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Namun, opsi global bond belum merupakan keputusan final karena realisasinya bergantung pada kondisi pasar.
