[Medan | 14 Agustus 2026] Presiden Prabowo Subianto mendorong Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang nilainya mencapai sekitar US$30 miliar per tahun. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari pengembangan compressed natural gas (CNG), biofuel, elektrifikasi kendaraan, hingga percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi kebutuhan devisa untuk impor energi. “ Kita mengirim uang dolar untuk BBM kita melebihi kadang-kadang US$30 miliar. Kita bertekad ini kita kurangi,” kata Prabowo saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas), Kamis (13/8/2026).
Impor Migas Masih Jadi Beban
Dorongan untuk mengurangi impor BBM datang ketika kebutuhan impor energi Indonesia masih cukup besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor migas Indonesia pada Juni 2026 mencapai US$4,56 miliar, naik 105,15% secara tahunan dibandingkan US$2,22 miliar pada Juni 2025.
Kenaikan terutama berasal dari impor minyak mentah dan hasil minyak. Impor minyak mentah pada Juni mencapai US$1,72 miliar, melonjak 194,56% yoy, sementara impor hasil minyak mencapai US$2,84 miliar atau meningkat 73,37% yoy. Secara kumulatif, impor migas sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai US$22 miliar, naik 38,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$15,86 miliar.
Besarnya impor tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan energi domestik masih sangat bergantung pada pasokan eksternal. Kondisi ini menjadi semakin penting ketika harga minyak global berada pada level tinggi dan risiko geopolitik masih mengganggu rantai pasok energi.
B50 Jadi Salah Satu Andalan
Salah satu strategi utama pemerintah adalah memperluas penggunaan bahan bakar nabati (BBN), termasuk biodiesel B50. Prabowo menyebut penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghentikan kebutuhan impor diesel dari luar negeri.
Strategi ini memiliki dua manfaat sekaligus. Dari sisi eksternal, penggunaan biofuel dapat mengurangi kebutuhan impor BBM sehingga membantu menghemat devisa. Dari sisi domestik, peningkatan penggunaan biodiesel juga dapat memperkuat permintaan terhadap komoditas bahan baku dalam negeri.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga pasokan bahan baku, kesiapan industri pengolahan, serta keekonomian program ketika harga minyak global mengalami perubahan.
CNG dan Elektrifikasi Jadi Alternatif
Selain biofuel, pemerintah juga mendorong peralihan penggunaan energi dari BBM menuju gas dan listrik. Konversi dari LPG menuju compressed natural gas (CNG) menjadi salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk BBM impor. Pemerintah juga mendorong elektrifikasi kendaraan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Sebelumnya, Prabowo meresmikan Ekosistem Motor Listrik Nasional (Molinas) sebagai bagian dari upaya membangun rantai industri kendaraan listrik yang lebih terintegrasi. Pengembangan ekosistem tersebut mencakup manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging dan battery swapping, pembiayaan, distribusi hingga layanan purnajual.
Jika elektrifikasi transportasi dapat berjalan secara luas, konsumsi BBM untuk kendaraan berpotensi berkurang secara bertahap. Namun, dampaknya terhadap neraca energi baru akan signifikan apabila infrastruktur listrik dan ekosistem kendaraan listrik mampu berkembang dalam skala besar.
PLTS Ditargetkan 100 GW
Pemerintah juga menempatkan energi surya sebagai bagian penting dari strategi transisi energi. Prabowo menargetkan pembangunan PLTS mencapai 30 GW pada tahun ini dan meningkat hingga 100 GW dalam empat tahun mendatang. “Kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 GW dan ini harus kita laksanakan dalam empat tahun,” ujar Prabowo.
Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya ingin mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga mengubah struktur sumber energi nasional. Jika terealisasi, peningkatan kapasitas energi terbarukan dapat mengurangi kebutuhan pembangkit berbasis bahan bakar fosil dalam jangka panjang. Namun, kebutuhan investasi, kesiapan jaringan listrik, serta kemampuan transmisi dan penyimpanan energi akan menjadi faktor penting dalam menentukan realisasinya.
Kenapa Ini Penting bagi Rupiah?
Bagi pasar keuangan, agenda pengurangan impor BBM memiliki implikasi langsung terhadap neraca perdagangan dan kebutuhan valuta asing. Ketika Indonesia mengurangi impor minyak, kebutuhan dolar untuk membayar energi impor juga berpotensi turun. Dalam jangka menengah-panjang, kondisi tersebut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap rupiah, terutama ketika harga minyak global sedang tinggi.
Sebaliknya, apabila harga minyak kembali melonjak akibat konflik Timur Tengah atau gangguan Selat Hormuz, nilai impor energi dapat meningkat dan kembali memberikan tekanan terhadap neraca eksternal Indonesia. Artinya, keberhasilan program substitusi BBM bukan hanya persoalan ketahanan energi, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat stabilitas eksternal.
Dampak ke Inflasi dan Suku Bunga
Pengurangan ketergantungan terhadap BBM impor juga berpotensi memberikan manfaat terhadap inflasi. Indonesia merupakan net importer minyak sehingga kenaikan harga minyak global dapat meningkatkan biaya energi, transportasi, logistik hingga harga barang. Semakin besar ketergantungan terhadap impor, semakin besar pula transmisi kenaikan harga minyak terhadap inflasi domestik.
Jika penggunaan biofuel, CNG, listrik, dan energi terbarukan berhasil mengurangi sensitivitas tersebut, volatilitas inflasi energi dapat ditekan dalam jangka panjang. Bagi Bank Indonesia, kondisi tersebut positif karena dapat memberikan ruang yang lebih besar dalam menjalankan kebijakan moneter tanpa terlalu khawatir terhadap tekanan inflasi yang berasal dari imported inflation.
