[Medan | 6 Oktober 2026] Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kontribusi dividen yang dikelola Danantara belum diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun APBN 2027. Menurutnya, kontribusi tersebut baru berpotensi tercermin dalam APBN pada periode mendatang.
Suahasil mengatakan pemerintah saat ini masih menyelesaikan APBN 2026, sementara APBN 2027 telah memperoleh persetujuan. Namun, hingga kedua periode tersebut, kontribusi dividen Danantara belum masuk dalam perhitungan APBN.
Dividen Danantara Belum Masuk APBN
Dalam wawancara dengan Bloomberg Television yang dikutip Selasa (6/10/2026), Suahasil menyebut kontribusi dividen Danantara belum tercermin dalam APBN 2026 dan 2027. “Jadi, kontribusi [dividen] tersebut belum tercermin dalam APBN 2026 dan 2027, tetapi mungkin akan tercermin di masa mendatang,” kata Suahasil.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan kontribusi tersebut mulai dimasukkan dalam APBN 2028, Suahasil belum memberikan kepastian. Ia menyebut kemungkinan tersebut masih bersifat hipotetis. “Kemungkinan adalah sesuatu yang berbeda, itu hipotetis,” ujarnya.
Dividen BUMN Disalurkan ke Danantara
Suahasil menjelaskan bahwa dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN disalurkan kepada Danantara. Dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai proyek, investasi, maupun intervensi ekonomi.
Pemerintah berharap dana tersebut tidak sekadar digunakan secara langsung, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai pengungkit untuk menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar. “Kami berharap dana tersebut dapat di-leverage, bukan digunakan secara langsung dengan skema satu banding satu, tetapi dimanfaatkan sebagai pengungkit,” ujar Suahasil.
Danantara Didorong Jadi Katalis Investasi
Menurut Suahasil, Danantara juga dapat memainkan peran sebagai katalisator investasi dengan menarik keterlibatan sektor swasta dan mendorong masuknya investasi. Ia mengatakan Danantara perlu memanfaatkan dana yang dikelolanya secara efisien karena lembaga tersebut merupakan bentuk konsolidasi seperti sovereign wealth fund.
“Danantara harus menggunakannya secara lebih efisien karena merupakan konsolidasi seperti sovereign wealth fund. Dengan demikian, Danantara dapat menjadi katalisator, mengundang sektor swasta, dan mendorong masuknya investasi,” katanya.
APBN Fokus pada Layanan Publik
Di sisi lain, Suahasil mengatakan APBN dapat lebih diarahkan untuk membiayai kebutuhan layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, tetap akan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur sekaligus menjaga program perlindungan sosial.
“Kami tetap akan berinvestasi pada infrastruktur dan juga berkonsentrasi pada perlindungan sosial masyarakat. Jadi, jawabannya adalah ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Danantara berkontribusi terhadap perekonomian,” kata Suahasil.
Berbeda dengan Pernyataan Purbaya
Pernyataan Suahasil berbeda dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya pada Agustus 2026 mengatakan Danantara akan menyetorkan dana sekitar Rp120 triliun pada tahun tersebut. “Sudah dipastikan. Tinggal ditentuin kapan dia mau ngirim. Itu saja, sekitar 120 triliun,” ujar Purbaya di kompleks Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).
Menurut Purbaya, besaran dana tersebut ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan kebutuhan investasi Danantara. Apabila terdapat kelebihan dari kebutuhan investasi, sebagian dana tersebut disebut dapat ditempatkan kepada pemerintah dan memberikan manfaat bagi APBN. Purbaya menegaskan dana sekitar Rp120 triliun tersebut merupakan sisa dari kebutuhan investasi Danantara yang telah diperhitungkan oleh Presiden.
