[Medan | 16 Juli 2026] Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali meningkat pada Mei 2026 menjadi US$444,4 miliar, atau tumbuh 2,1% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$435,3 miliar. Dengan kurs JISDOR 15 Juli 2026, nilai tersebut setara sekitar Rp8.043 triliun.
Kenaikan ULN menunjukkan pembiayaan dari luar negeri masih menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi domestik. Namun, komposisi pertumbuhannya mengindikasikan bahwa penggerak utama masih berasal dari sektor publik, sementara sektor swasta belum menunjukkan minat yang kuat untuk meningkatkan pembiayaan di tengah tingginya biaya dana dan ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah Jadi Motor Kenaikan Utang
Peningkatan ULN terutama berasal dari pemerintah yang mencatat pertumbuhan 3,7% menjadi US$217,3 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) internasional sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN dan berbagai program prioritas pemerintah.
Di sisi lain, posisi utang luar negeri Bank Indonesia juga meningkat menjadi US$31,1 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya kepemilikan investor asing pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang menjadi salah satu instrumen utama BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
BI Tarik Dana Asing Lewat SRBI
Meningkatnya ULN Bank Indonesia mencerminkan strategi bank sentral untuk menarik arus modal asing melalui SRBI di tengah tekanan terhadap rupiah. Sepanjang paruh pertama 2026, Bank Indonesia harus menawarkan imbal hasil yang semakin menarik agar investor asing tetap menempatkan dana di aset rupiah. Bahkan, pada lelang terbaru, yield SRBI tenor 12 bulan telah mencapai sekitar 7,66%.
Strategi tersebut memang membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat cadangan devisa. Namun di sisi lain, tingginya yield juga menunjukkan biaya stabilisasi rupiah menjadi semakin mahal karena BI harus memberikan premi yang lebih tinggi kepada investor.
Swasta Masih Menahan Ekspansi
Berbeda dengan pemerintah, utang luar negeri sektor swasta masih mengalami kontraksi 0,1% menjadi US$195,9 miliar, meskipun lebih baik dibanding kontraksi 0,5% pada April lalu. Kontraksi tersebut terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan yang masih mengurangi pembiayaan luar negeri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dunia usaha masih memilih menjaga likuiditas dan memperkuat neraca dibanding menambah utang baru untuk ekspansi.
Sikap hati-hati korporasi juga mencerminkan permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih, ditambah biaya pendanaan yang masih relatif tinggi setelah BI mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75%.
Struktur Utang Masih Relatif Sehat
Meski nominal ULN meningkat, struktur utang Indonesia masih tergolong cukup terjaga. Sekitar 84,3% atau US$372,8 miliar merupakan utang berjangka panjang sehingga risiko pembiayaan ulang (refinancing risk) relatif rendah.
Selain itu, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 29,9%, jauh di bawah banyak negara berkembang lainnya. Hal tersebut menunjukkan ruang fiskal Indonesia masih relatif aman dari sisi keberlanjutan utang.
Dari sisi pemanfaatannya, sebagian besar utang pemerintah masih diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, konstruksi, transportasi, serta administrasi pemerintahan dan jaminan sosial. Komposisi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan jangka panjang sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.
Apa Artinya Bagi Pasar Keuangan?
Kenaikan ULN pemerintah menunjukkan kebutuhan pembiayaan fiskal masih cukup besar sehingga penerbitan surat utang berpotensi tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi ini dapat menjaga pasokan obligasi pemerintah tetap besar di pasar.
Di sisi lain, meningkatnya kepemilikan asing pada SRBI menunjukkan instrumen Bank Indonesia masih menjadi daya tarik utama bagi investor global untuk memperoleh imbal hasil tinggi sekaligus mendukung stabilitas rupiah.
Namun, kontraksi ULN swasta memberikan sinyal bahwa sektor korporasi masih bersikap defensif. Selama investasi swasta belum kembali meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah dibanding ekspansi dunia usaha.
