[Medan | 20 Juli 2026] Hubungan Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas setelah Presiden Donald Trump menuduh Beijing melakukan intervensi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020. Tuduhan tersebut muncul di tengah upaya kedua negara menjaga stabilitas hubungan dagang dan hanya beberapa bulan sebelum rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Washington pada September mendatang.
Dalam pidato dari Gedung Putih, Trump mengklaim pemerintah China telah mencuri sekitar 220 juta data pemilih Amerika, termasuk nama, alamat, dan berbagai informasi sensitif lainnya. Ia bahkan menyebut insiden tersebut sebagai “kebocoran data pemilu terbesar dalam sejarah”, meskipun tuduhan tersebut sebelumnya telah dibantah oleh komunitas intelijen AS.
Trump juga menuduh badan intelijen Amerika sengaja menutupi dugaan campur tangan China dalam Pilpres 2020 yang dimenangkan oleh Joe Biden.
China Bantah Seluruh Tuduhan
Pemerintah China langsung membantah tuduhan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Chang, menegaskan bahwa Beijing selalu berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk pemilihan umum di Amerika Serikat. Menurutnya, hasil pemilu sepenuhnya ditentukan oleh rakyat Amerika dan China tidak pernah memiliki kepentingan untuk memengaruhi proses tersebut.
Pandangan serupa juga disampaikan Henry Wang Huiyao, pendiri lembaga pemikir Center for China and Globalization. Ia menilai tuduhan Trump justru berpotensi memperburuk hubungan bilateral yang saat ini berada dalam fase penting menjelang rencana pertemuan Xi Jinping dengan Trump.
Intelijen AS Tidak Menemukan Bukti
Tuduhan Trump juga mendapat penolakan dari kalangan politik Amerika. Senator Partai Demokrat Mark Warner menyebut klaim tersebut tidak memiliki dasar. Ia mengacu pada laporan komunitas intelijen AS pada 2021 yang menyimpulkan tidak terdapat bukti bahwa aktor asing berupaya mengubah proses pemungutan maupun penghitungan suara dalam Pilpres 2020.
Laporan tersebut menjelaskan bahwa sistem pemilu Amerika yang terdesentralisasi membuat manipulasi dalam skala besar sangat sulit dilakukan karena adanya pengawasan keamanan siber, audit pasca-pemilu, serta pengelolaan oleh pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal.
Risiko Baru bagi Hubungan AS-China
Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, pernyataan Trump berpotensi meningkatkan ketegangan diplomatik antara dua ekonomi terbesar dunia. Hal ini muncul pada saat hubungan AS-China sebenarnya mulai menunjukkan perbaikan setelah kedua negara mencapai kesepakatan gencatan perang dagang tahun lalu. Tuduhan baru tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu persiapan kunjungan Xi Jinping ke Amerika Serikat yang sebelumnya dipandang sebagai momentum memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.
Jika retorika politik terus meningkat, pasar juga mulai mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebijakan perdagangan yang lebih agresif, termasuk tarif maupun pembatasan investasi lintas negara.
Dampak ke Pasar
Bagi pelaku pasar, isu ini menjadi pengingat bahwa risiko geopolitik tidak hanya berasal dari konflik Timur Tengah, tetapi juga dari memburuknya hubungan AS-China. Apabila ketegangan kedua negara kembali meningkat, sentimen risiko (risk-off) berpotensi menguat. Kondisi tersebut biasanya mendorong investor beralih ke aset yang lebih aman seperti dolar AS, obligasi pemerintah AS (US Treasury), dan emas.
Di sisi lain, aset-aset yang sensitif terhadap perdagangan global, termasuk saham dan mata uang negara berkembang seperti rupiah, berpotensi menghadapi tekanan apabila hubungan AS-China kembali memasuki fase konfrontatif.
