[Medan | 30 Juni 2026] Iran kembali menegaskan keinginannya untuk mengendalikan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, memperbesar tantangan menjelang dimulainya kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat (AS) di Doha, Qatar.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan Teheran tetap berupaya mencapai kesepakatan dengan Oman untuk bersama-sama mengelola jalur pelayaran strategis tersebut. Namun, apabila Oman tidak bersedia, Iran menegaskan siap menjalankan pengelolaan Selat Hormuz secara mandiri. Menurutnya, Iran juga tengah menyiapkan skema jalur transit baru bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bagian dari rencana pengelolaan tersebut.
Iran Tidak Ingin Kembali ke Status Sebelum Perang
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Iran tidak berniat mengembalikan kondisi Selat Hormuz seperti sebelum pecahnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, ketika kapal-kapal dapat melintas secara bebas tanpa pengawasan maupun pungutan tambahan.
Dalam nota kesepahaman (MoU) yang disepakati awal Juni, Iran memang berkomitmen untuk tidak mengenakan biaya transit selama masa transisi selama 60 hari. Namun, setelah periode tersebut berakhir, kesepakatan tersebut membuka ruang bagi lahirnya mekanisme baru, termasuk kemungkinan penerapan biaya atas layanan navigasi maupun keamanan kapal. Isu tersebut diperkirakan menjadi salah satu agenda paling sensitif dalam putaran negosiasi berikutnya antara Iran dan Amerika Serikat.
AS Tolak Segala Bentuk Tarif Selat Hormuz
Pemerintah Amerika Serikat tetap menolak keras setiap rencana penerapan tarif maupun pungutan atas kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menegaskan bahwa jalur pelayaran internasional harus tetap terbuka tanpa biaya tambahan karena dapat menciptakan preseden bagi jalur perdagangan strategis lainnya di dunia.
Sementara itu, Presiden Donald Trump juga menyatakan bahwa hasil perundingan di Doha masih penuh ketidakpastian. Meski Gedung Putih telah mengonfirmasi kehadiran utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner dalam perundingan tersebut, Iran sendiri belum mengonfirmasi akan melakukan pertemuan langsung dengan delegasi Amerika Serikat.
Oman Pertahankan Kebebasan Navigasi
Di tengah meningkatnya ketegangan, Oman kembali menegaskan komitmennya terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional. Dalam pertemuan Sultan Haitham bin Tariq dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, kedua negara menegaskan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka bagi seluruh kapal sesuai ketentuan hukum laut internasional tanpa pembatasan maupun pungutan. Sikap Oman tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan dengan Iran mengenai masa depan pengelolaan jalur pelayaran tersebut.
Aktivitas Pelayaran Masih Berlangsung
Meskipun ketidakpastian masih tinggi, aktivitas pengiriman minyak melalui Selat Hormuz terus berjalan. Data pelacakan kapal Bloomberg menunjukkan sejumlah kapal tanker minyak masih memasuki maupun meninggalkan Teluk Persia. Bahkan beberapa kapal yang sebelumnya sempat membatalkan pelayaran mulai kembali melanjutkan perjalanan setelah situasi keamanan sedikit membaik. Meski demikian, volume pelayaran masih berada di bawah kondisi normal karena sebagian perusahaan pelayaran tetap menerapkan langkah mitigasi risiko.
Dampak terhadap Pasar Keuangan
Pernyataan Iran memperlihatkan bahwa risiko geopolitik di Timur Tengah belum sepenuhnya mereda meskipun proses diplomasi kembali dimulai. Keinginan Teheran untuk mengendalikan Selat Hormuz berpotensi menjadi hambatan utama dalam negosiasi dengan Amerika Serikat karena bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi yang didukung negara-negara Barat maupun negara Teluk.
Bagi pasar energi, ketidakpastian mengenai mekanisme pengelolaan Selat Hormuz berpotensi mempertahankan premi risiko (geopolitical risk premium) pada harga minyak. Setiap indikasi munculnya tarif pelayaran, pembatasan lalu lintas kapal, ataupun eskalasi militer baru dapat mendorong kenaikan harga minyak akibat kekhawatiran terganggunya distribusi energi global.
Sementara itu, pasar obligasi global diperkirakan masih akan bergerak hati-hati. Apabila harga minyak kembali meningkat dan mendorong inflasi global, ekspektasi suku bunga tinggi di negara-negara maju berpotensi bertahan lebih lama sehingga menekan obligasi, khususnya di emerging markets.
