[Medan | 30 Juni 2026] Amerika Serikat (AS) dan Iran dijadwalkan kembali melanjutkan perundingan damai di Doha, Qatar, pada Selasa (30/6/2026), setelah kedua negara sepakat menghentikan sementara aksi saling serang yang kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran telah mengajukan permintaan untuk kembali membuka jalur diplomasi guna meredakan konflik yang telah berlangsung selama empat bulan terakhir.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan utusan khusus AS Steve Witkoff bersama Jared Kushner akan memimpin pembicaraan tingkat tinggi tersebut. Selain perundingan politik, kedua negara juga akan menggelar pembahasan teknis terkait implementasi kesepakatan damai. Meski demikian, pemerintah Iran hingga kini belum mengonfirmasi jadwal resmi putaran negosiasi tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi hanya menyatakan bahwa pembicaraan teknis masih dalam tahap persiapan.
Gencatan Senjata Masih Sangat Rapuh
Kembalinya kedua negara ke meja perundingan terjadi hanya beberapa hari setelah eskalasi militer kembali meningkat. Ketegangan bermula ketika Iran menyerang sebuah kapal kontainer berbendera Singapura di Selat Hormuz pekan lalu, yang kemudian dibalas oleh Amerika Serikat melalui serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Kedua negara kemudian saling menuduh telah melanggar kesepakatan damai sementara yang sebelumnya telah dicapai.
Meski demikian, seorang pejabat AS menyebut kedua pihak kini kembali menahan diri sehingga aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz mulai kembali berjalan, meskipun masih jauh dari kondisi normal.
Jalur Energi Global Belum Pulih
Selat Hormuz tetap menjadi perhatian utama pelaku pasar global karena sekitar 20% perdagangan minyak dunia serta sebagian besar ekspor LNG dari kawasan Teluk melewati jalur tersebut.
Walaupun kapal-kapal dagang telah kembali melintas, volume pelayaran masih lebih rendah dibandingkan sebelum konflik. Sejumlah perusahaan pelayaran juga masih membatasi aktivitas akibat tingginya risiko keamanan di kawasan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan rantai pasok energi global diperkirakan masih membutuhkan waktu, bahkan apabila proses negosiasi berjalan positif.
Perselisihan Bergeser ke Isu Pengelolaan Selat Hormuz
Selain membahas penghentian konflik militer, salah satu isu utama dalam negosiasi adalah pengelolaan Selat Hormuz setelah perang berakhir. Iran bersama Oman mulai membahas mekanisme pengelolaan jalur pelayaran tersebut, termasuk kemungkinan penerapan biaya atas layanan navigasi, keamanan, maupun keselamatan kapal.
Rencana tersebut mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa, maupun negara-negara Teluk Arab. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa jalur pelayaran internasional tidak boleh dikenakan tarif maupun pungutan dalam bentuk apa pun karena berpotensi menciptakan preseden bagi jalur perdagangan global lainnya.
Sementara itu, laporan Bloomberg menyebut Oman telah mengindikasikan bahwa penerapan biaya tertentu kemungkinan sulit dihindari setelah konflik berakhir, meskipun pemerintah Oman tetap menyatakan akan mematuhi hukum maritim internasional.
Risiko Geopolitik Masih Tinggi
Di luar konflik AS-Iran, ketidakpastian juga masih datang dari kawasan Lebanon setelah kelompok Hizbullah menyatakan tidak lagi mengakui kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dimediasi Amerika Serikat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah masih sangat rapuh sehingga potensi gangguan terhadap distribusi energi global tetap perlu diwaspadai.
Dampak terhadap Pasar Keuangan
Bagi pasar keuangan global, dimulainya kembali perundingan damai merupakan sentimen positif karena meningkatkan harapan terhadap stabilitas pasokan minyak dunia. Apabila negosiasi menghasilkan kesepakatan yang lebih permanen, risiko gangguan distribusi energi melalui Selat Hormuz diperkirakan akan berkurang sehingga dapat menekan volatilitas harga minyak.
Namun, investor masih akan berhati-hati mengingat beberapa kali kesepakatan damai sebelumnya gagal bertahan akibat kembali terjadinya aksi militer. Selama kepastian tersebut belum tercapai, premi risiko geopolitik diperkirakan masih akan tetap melekat pada harga minyak dunia.
Bagi Indonesia, stabilisasi harga minyak akan membantu meredakan tekanan terhadap inflasi impor, subsidi energi, serta nilai tukar rupiah. Sebaliknya, apabila perundingan kembali gagal dan konflik kembali meningkat, harga energi berpotensi kembali melonjak sehingga dapat mendorong inflasi global, memperkuat dolar AS, dan meningkatkan volatilitas di pasar saham maupun obligasi negara berkembang.
