[Medan | 19 Juni 2026] Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi anggaran lebih dari Rp3 triliun dan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas serta ketepatan sasaran program.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa penghentian sementara ini tidak hanya bertujuan menyesuaikan operasional selama masa liburan, tetapi juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Efisiensi Anggaran Lebih dari Rp3 Triliun
Selama periode penghentian sementara, SPPG yang tidak beroperasi juga tidak akan menerima insentif operasional harian yang sebelumnya mencapai Rp6 juta per hari.
Berdasarkan jumlah SPPG yang telah beroperasi dan periode penghentian selama 18 hari, BGN memperkirakan penghematan anggaran mencapai sekitar Rp3 triliun.
Efisiensi ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran, terutama di tengah kebutuhan menjaga kualitas fiskal dan efektivitas belanja sosial.
Evaluasi Penerima Manfaat MBG
Selain penghematan operasional, BGN juga mulai melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat program.
Hingga pertengahan Juni, terdapat 76 sekolah di Pulau Jawa dengan lebih dari 39 ribu siswa yang dinilai memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah masih layak menerima bantuan MBG.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan intervensi gizi sudah relatif rendah, anggaran akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan.
Fokus ke Kelompok Rentan dan Wilayah 3T
Ke depan, pemerintah berencana memfokuskan program MBG kepada kelompok yang memiliki risiko gizi lebih tinggi, seperti masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung.
Langkah ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari program yang bersifat luas menjadi lebih terarah berdasarkan tingkat kebutuhan dan kerentanan gizi masyarakat.
Dampak terhadap APBN dan Pasar
Dari sisi fiskal, penghematan lebih dari Rp3 triliun menjadi sentimen positif karena menunjukkan upaya pemerintah menjaga efisiensi belanja negara. Langkah ini juga sejalan dengan berbagai upaya penyesuaian anggaran MBG yang sebelumnya telah diturunkan dari rencana awal Rp335 triliun menjadi sekitar Rp268 triliun.
Bagi pasar keuangan, kebijakan ini berpotensi dipandang positif karena membantu mengurangi tekanan terhadap defisit fiskal dan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Efisiensi belanja yang lebih baik dapat memperkuat persepsi investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia, terutama di tengah tingginya kebutuhan belanja sosial dan pembangunan.
