[Medan | 20 Oktober 2026] Pemerintah menargetkan belanja negara mencapai Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun. Peningkatan belanja ini diharapkan menjadi pendorong aktivitas ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui percepatan pelaksanaan anggaran selama tiga bulan terakhir 2026. “Kita yakin bahwa belanjanya [pemerintah] akan mencapai Rp1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu,” kata Suahasil seusai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (19/10/2026) malam.
Menurut Suahasil, peningkatan belanja tidak berarti pemerintah mengabaikan efisiensi anggaran. Pemerintah tetap berupaya memastikan program prioritas berjalan dengan penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mengalami perubahan pola pengelolaan setelah adanya manajemen baru di Badan Gizi Nasional (BGN). Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program tanpa mengurangi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Defisit APBN Dijaga di Level 2,85% PDB
Di tengah rencana peningkatan belanja, pemerintah memastikan outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dijaga di kisaran 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun,” ujar Suahasil.
Defisit APBN terjadi ketika belanja pemerintah lebih besar daripada pendapatannya. Karena itu, peningkatan belanja perlu diimbangi dengan pengelolaan penerimaan negara dan pembiayaan agar defisit tetap berada dalam target yang ditetapkan. Realisasi belanja negara hingga September 2026 tercatat mencapai Rp2.660,5 triliun. Angka tersebut setara 69,2% dari target belanja APBN 2026 sebesar Rp3.842 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat ruang realisasi belanja sekitar Rp1.181,5 triliun hingga akhir tahun. Target belanja Rp1.300 triliun pada kuartal IV menunjukkan pemerintah berencana mempercepat penyerapan anggaran menjelang penutupan tahun.
Belanja Kementerian dan Lembaga Meningkat
Berdasarkan rinciannya, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga September 2026 mencapai Rp1.069,4 triliun, meningkat 33,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Rp800,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp1.639,2 triliun, naik dibandingkan Rp1.541,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja non-K/L tersebut setara 60,5% dari target APBN 2026.
Peningkatan belanja pemerintah dapat mendukung permintaan domestik melalui pengadaan barang dan jasa, pembayaran kepada penyedia, serta pelaksanaan program-program pemerintah. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada seberapa cepat anggaran direalisasikan dan seberapa besar belanja tersebut benar-benar mendorong kegiatan ekonomi. Meski demikian, percepatan belanja juga perlu diimbangi dengan pengawasan agar penggunaan anggaran tetap efisien dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit.
Dampak terhadap Ekonomi dan Pasar Keuangan
Bagi perekonomian, peningkatan belanja pada kuartal IV berpotensi menopang konsumsi dan aktivitas usaha menjelang akhir tahun. Efeknya dapat terasa pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah, distribusi, konsumsi, dan penyediaan barang maupun jasa.
Bagi pasar obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN), perkembangan ini perlu dilihat dari dua sisi. Percepatan belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat menjadi sentimen positif. Namun, investor juga akan mencermati apakah peningkatan belanja tetap sejalan dengan target defisit 2,85% PDB dan bagaimana kebutuhan pembiayaan pemerintah dikelola.
Jika target defisit tetap terjaga dan pembiayaan dikelola dengan baik, kekhawatiran terhadap risiko fiskal dapat lebih terkendali. Sebaliknya, apabila realisasi belanja meningkat tanpa diikuti penerimaan yang memadai, kebutuhan pembiayaan berpotensi bertambah dan menimbulkan tekanan terhadap pasar obligasi.
Karena itu, investor perlu memantau realisasi belanja dan penerimaan negara, perkembangan defisit APBN, serta strategi pembiayaan pemerintah hingga akhir 2026 untuk menilai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pergerakan imbal hasil SBN.
