[Medan | 20 Oktober 2026] Pemerintah menargetkan belanja negara mencapai Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun. Peningkatan belanja pada tiga bulan terakhir tahun ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi hingga akhir 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan optimisme tersebut seusai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (19/10/2026) malam. “Kita yakin bahwa belanjanya [pemerintah] akan mencapai Rp1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu,” kata Suahasil.
Meski mendorong percepatan belanja, pemerintah menegaskan efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas. Program-program utama pemerintah akan terus berjalan, tetapi pelaksanaannya diharapkan semakin efektif.
Suahasil mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mengalami perubahan pola pengelolaan setelah adanya manajemen baru di Badan Gizi Nasional (BGN). Perubahan tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengabaikan hasil yang ingin dicapai.
Defisit APBN Tetap Ditargetkan 2,85% PDB
Di tengah rencana peningkatan belanja, pemerintah memastikan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dijaga di kisaran 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit terjadi ketika belanja negara lebih besar daripada penerimaan. Karena itu, percepatan realisasi belanja perlu diimbangi dengan pengelolaan penerimaan dan pembiayaan agar target defisit tetap terkendali.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun, setara 69,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp1.181,5 triliun dari target belanja yang perlu direalisasikan hingga akhir tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu mempercepat penyerapan anggaran pada kuartal IV untuk mencapai target belanja tahunan.
Belanja Kementerian dan Lembaga Tumbuh 33,5%
Berdasarkan rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga September 2026 mencapai Rp1.069,4 triliun, meningkat 33,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Rp800,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp1.639,2 triliun, naik dari Rp1.541,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja non-K/L tersebut setara 60,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Peningkatan belanja pemerintah dapat mendukung perekonomian melalui pengadaan barang dan jasa, pembayaran kepada penyedia, serta pelaksanaan program sosial dan pembangunan. Jika tersalurkan secara efektif, belanja tersebut berpotensi meningkatkan permintaan domestik dan mendukung aktivitas usaha. Namun, dampak akhirnya tetap bergantung pada kualitas penyerapan anggaran. Belanja yang meningkat perlu benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi dan manfaat yang direncanakan, bukan sekadar memperbesar angka realisasi.
Dampak terhadap Ekonomi dan Pasar Obligasi
Bagi perekonomian, percepatan belanja pemerintah pada akhir tahun berpotensi menopang konsumsi dan aktivitas usaha. Sektor yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah, distribusi, serta penyediaan barang dan jasa berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan permintaan. Bagi pasar Surat Berharga Negara (SBN), investor akan mencermati keseimbangan antara peningkatan belanja, penerimaan negara, dan kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Jika percepatan belanja mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sementara defisit tetap terkendali, kondisi tersebut dapat membantu menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal Indonesia. Sebaliknya, apabila peningkatan belanja memperbesar kebutuhan pembiayaan di luar perkiraan pasar, tekanan terhadap imbal hasil SBN dapat meningkat. Karena itu, perkembangan realisasi belanja dan penerimaan negara, pencapaian target defisit 2,85% PDB, serta strategi pembiayaan pemerintah akan menjadi indikator penting yang perlu dipantau hingga akhir 2026.
