[Medan | 12 November 2024] Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah mengalami peningkatan pada akhir September 2024, yang tercatat mencapai Rp 8.473,90 triliun. Dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), posisi utang ini mengalami kenaikan sebesar Rp 11,97 triliun atau meningkat 0,14% dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Agustus 2024 yang sebesar Rp 8.461,93 triliun.
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir September 2024 tercatat sebesar 38,55%, sedikit meningkat dari rasio bulan sebelumnya yang sebesar 38,49%. Kemenkeu memastikan bahwa rasio ini masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Pemerintah tetap mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah hingga panjang serta mengelola portofolio utang secara aktif. Dengan rata-rata waktu jatuh tempo (average time maturity/ATM) sebesar 7,98 tahun, profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir September 2024 tercatat cukup aman.
Secara rinci, utang pemerintah sebagian besar terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) yang menyumbang 88,31% dari total utang, dengan total penerbitan SBN mencapai Rp 7.483,09 triliun hingga akhir September 2024. Penerbitan SBN ini terbagi antara SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).
SBN domestik tercatat sebesar Rp 6.103,90 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.871,60 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.232,30 triliun. Sementara itu, SBN valas tercatat sebesar Rp 1.379,19 triliun, dengan rinciannya SUN Rp 1.045,64 triliun dan SBSN Rp 333,55 triliun.
Kemenkeu juga mencatat bahwa pinjaman pemerintah mencapai Rp 990,81 triliun hingga akhir September 2024, yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,93 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 950,88 triliun. Pinjaman luar negeri ini terbagi menjadi pinjaman bilateral (Rp 257,76 triliun), pinjaman multilateral (Rp 569,05 triliun), dan pinjaman komersial bank (Rp 124,07 triliun).
