[Medan | 23 Juli 2026] Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 21–22 Juli 2026. Keputusan ini sedikit berbeda dari ekspektasi mayoritas pelaku pasar yang sebelumnya memperkirakan BI masih akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%.
Meski demikian, keputusan tersebut tidak sepenuhnya mengejutkan. Pasalnya, konsensus ekonom sebelumnya memang terbelah. Sebagian memproyeksikan BI akan kembali menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, sementara sebagian lainnya menilai BI akan memilih menunggu dampak dari kenaikan suku bunga kumulatif sebesar 100 bps yang telah dilakukan sejak Mei 2026.
Keputusan mempertahankan BI Rate juga mencerminkan kehati-hatian bank sentral dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Setelah empat kali pengetatan sejak Mei, BI tampaknya ingin memberikan waktu agar transmisi kebijakan moneter mulai bekerja terhadap inflasi, nilai tukar, dan sektor keuangan.
Selain itu, indikator domestik menunjukkan permintaan kredit mulai meningkat pada kuartal II-2026. Survei Perbankan BI mencatat Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit melonjak menjadi 93,08% dari 38,74% pada kuartal sebelumnya. Namun di sisi lain, perbankan masih memperketat standar penyaluran kredit dengan lebih mengutamakan kualitas pembiayaan dibanding mengejar pertumbuhan volume pinjaman.
Dalam kondisi tersebut, tambahan kenaikan suku bunga dinilai berpotensi semakin membebani biaya pinjaman bagi dunia usaha tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap pengendalian inflasi. Karena itu, BI memilih mengoptimalkan berbagai instrumen non-suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Insentif Baru untuk Menarik Investasi Portofolio Asing
Kebijakan pertama adalah memperbesar insentif bagi investor asing yang melakukan lindung nilai (hedging) atas investasi mereka di Indonesia. BI menaikkan insentif Swap Jual Lindung Nilai (Swap Beli kepada BI) dari 10% menjadi 12,5%, serta memperluas insentif Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Jual Lindung Nilai menjadi 15%.
Melalui kebijakan ini, biaya lindung nilai menjadi lebih murah sehingga risiko fluktuasi nilai tukar bagi investor asing dapat ditekan. Dengan demikian, surat berharga Indonesia menjadi lebih menarik dan diharapkan mampu meningkatkan aliran masuk modal asing (capital inflow). Masuknya dana asing akan memperbesar pasokan devisa di pasar domestik sehingga membantu memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah tanpa harus menaikkan suku bunga.
- Mendorong Penggunaan Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction)
BI juga memperluas insentif untuk transaksi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) bersama negara-negara mitra seperti Malaysia, Thailand, China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Insentif tersebut diberikan melalui tambahan premi Swap Beli Lindung Nilai sebesar 10% serta pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10%. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional.
Semakin banyak transaksi yang menggunakan mata uang lokal, semakin kecil kebutuhan terhadap dolar AS. Hal ini akan mengurangi tekanan permintaan valas di pasar domestik sehingga volatilitas rupiah dapat lebih terjaga, terutama ketika dolar AS menguat akibat ketidakpastian global.
- Memperbesar Likuiditas Perbankan
Selain menjaga nilai tukar, BI juga memperkuat sisi likuiditas perbankan agar penyaluran kredit tetap berjalan. Bank sentral meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial menjadi maksimal 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), lebih tinggi dibandingkan sebelumnya sebesar 5,5%.
Insentif tersebut diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti manufaktur, UMKM, hilirisasi, dan sektor berkelanjutan. Di saat yang sama, BI juga memberikan insentif bagi bank yang mempertahankan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Selain itu, mulai akhir September 2026 BI akan memperluas jenis surat berharga yang dapat digunakan sebagai agunan dalam transaksi repo. Tidak hanya SBN, obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga dapat digunakan sebagai underlying transaksi.
Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan fleksibilitas pasar uang, memperkuat sumber pendanaan jangka pendek perbankan, serta menjaga kelancaran penyaluran kredit ke sektor riil.
Fokus BI Bergeser dari Suku Bunga ke Instrumen Pasar
Dengan mempertahankan BI Rate di 5,75%, BI menunjukkan bahwa stabilisasi rupiah tidak selalu harus ditempuh melalui kenaikan suku bunga. Setelah melakukan pengetatan moneter yang agresif sejak Mei, bank sentral kini mengalihkan fokus pada penguatan instrumen pasar keuangan melalui insentif bagi investor asing, perluasan transaksi mata uang lokal, serta peningkatan likuiditas perbankan.
Strategi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menarik aliran modal asing, memperdalam pasar keuangan domestik, sekaligus memastikan sektor perbankan tetap memiliki ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menambah beban biaya pinjaman.
