[Medan | 31 Juli 2026] Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Pemerintah diwajibkan memisahkan pembiayaan program tersebut paling lambat mulai penyusunan APBN 2028.
Putusan tersebut merupakan hasil sidang enam gugatan terhadap Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang APBN 2026 yang mengatur pengalokasian anggaran MBG ke dalam pos pendidikan. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan amanat konstitusi mewajibkan pemerintah mengalokasikan sedikitnya 20% APBN untuk membiayai komponen utama pendidikan, bukan untuk program di luar fungsi pendidikan.
“Alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan. Pembiayaan tersebut tidak termasuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Enny dalam sidang putusan.
MK Nilai Pemerintah Memperluas Makna Anggaran Pendidikan
Mahkamah menilai pemerintah telah memperluas makna “operasional penyelenggaraan pendidikan” dengan memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan. Menurut MK, langkah tersebut berpotensi mengurangi kualitas pemenuhan hak atas pendidikan yang dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 karena sebagian anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru dialihkan untuk program di luar komponen utama pendidikan.
Meski demikian, Mahkamah tidak membatalkan Program MBG maupun APBN 2026. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjelaskan pembiayaan MBG tetap dapat dilanjutkan, tetapi harus ditempatkan dalam pos anggaran tersendiri agar tidak mengurangi alokasi wajib sektor pendidikan. Ia menilai program dengan cakupan nasional sebesar MBG memang layak memperoleh pembiayaan khusus di luar anggaran pendidikan.
Berlaku Mulai APBN 2028
MK memutuskan pemisahan anggaran baru mulai diterapkan pada penyusunan APBN 2028. Dengan demikian, APBN 2026 tetap dinyatakan sah, sementara pembahasan RAPBN 2027 tidak perlu diubah secara signifikan karena proses penyusunannya telah berjalan. Namun, pemerintah tetap diwajibkan memastikan alokasi pendidikan memenuhi batas minimal 20% sesuai amanat konstitusi.
Dinilai Membuka Ruang Perbaikan Pendidikan
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan berpotensi menghambat penyelesaian berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan.
Kebutuhan pembangunan ruang kelas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan guru, hingga peningkatan kualitas pembelajaran dinilai seharusnya menjadi prioritas utama penggunaan anggaran pendidikan. Gugatan terhadap skema pendanaan MBG diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama lima pemohon perseorangan yang sebagian berprofesi sebagai guru.
Para pemohon sebelumnya meminta MK menyatakan penyusunan APBN 2026 tidak sah karena memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan. Namun, Mahkamah memilih memberikan masa transisi hingga APBN 2028 agar pemerintah memiliki waktu menyesuaikan struktur belanja negara.
Dampak terhadap APBN dan Pasar
Putusan MK pada dasarnya tidak mengurangi anggaran MBG, tetapi mengubah sumber pembiayaannya. Artinya, mulai APBN 2028 pemerintah harus menyediakan anggaran baru di luar porsi wajib pendidikan sebesar 20% APBN.
Konsekuensinya, ruang fiskal pemerintah berpotensi menjadi lebih sempit apabila pemerintah tetap mempertahankan besaran anggaran MBG tanpa mengurangi belanja di sektor lain. Pemerintah kemungkinan memiliki tiga pilihan, yakni meningkatkan penerimaan negara, melakukan efisiensi pada pos belanja lain, atau memperbesar kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan utang.
Bagi pasar obligasi (SBN), dampaknya masih relatif netral dalam jangka pendek karena putusan baru berlaku pada APBN 2028. Namun, apabila kebutuhan belanja negara meningkat tanpa diimbangi kenaikan pendapatan, pasar dapat mulai memperhitungkan potensi pelebaran defisit fiskal dan peningkatan penerbitan SBN pada tahun-tahun mendatang, yang berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.
Di sisi lain, putusan ini dipandang positif bagi sektor pendidikan karena memastikan anggaran pendidikan kembali difokuskan untuk kebutuhan inti seperti pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana-prasarana, pengembangan kurikulum, dan peningkatan mutu pembelajaran. Dalam jangka panjang, kepastian alokasi tersebut diharapkan memperkuat kualitas investasi pemerintah pada pengembangan sumber daya manusia.
