[Medan | 3 Juli 2026] Bank Dunia resmi menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income), menandai keberhasilan kedua negara mencatat pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan status tersebut dinilai dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus mencerminkan meningkatnya daya tahan ekonomi kedua negara.
Berdasarkan pembaruan klasifikasi pendapatan Bank Dunia yang dirilis pada Rabu (2/7), Vietnam dan Filipina kini bergabung dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai negara-negara di Asia Tenggara yang telah berada dalam kelompok berpendapatan menengah atas atau lebih tinggi.
Sebelumnya, Vietnam berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah sejak 2009, sedangkan Filipina bertahan pada kelompok yang sama selama lebih dari tiga dekade. Bank Dunia menjelaskan keberhasilan Vietnam terutama didorong oleh model pertumbuhan berbasis ekspor yang mampu menarik investasi asing secara berkelanjutan. Sementara itu, kenaikan status Filipina mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai sektor.
“Hal ini mencerminkan pertumbuhan di seluruh sektor utama, bukan hanya didorong oleh satu industri tertentu, melainkan transformasi yang terjadi secara menyeluruh dalam perekonomian,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Pada 2025, pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) per kapita Vietnam mencapai US$4.970, sedangkan Filipina sebesar US$4.850. Kedua angka tersebut telah melampaui ambang batas Bank Dunia sebesar US$4.636 untuk masuk kategori negara berpendapatan menengah atas.
Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan mengatakan peningkatan status tersebut mencerminkan keberhasilan negaranya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tengah berbagai tantangan global maupun domestik.
Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia, Vietnam bahkan menargetkan pertumbuhan dua digit pada tahun ini. Target tersebut didukung berbagai reformasi pro-investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Sebaliknya, Filipina masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah telah merevisi turun target pertumbuhan ekonomi periode 2026–2030 akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah serta dampak fenomena El Niño terhadap aktivitas ekonomi.
Selain Vietnam dan Filipina, Bank Dunia juga menaikkan status Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka menjadi negara berpendapatan menengah atas. Sementara itu, Togo naik dari kelompok negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Bank Dunia mencatat proporsi negara berpendapatan rendah di dunia kini hanya sekitar 11%, turun signifikan dari sekitar 30% pada 1987.
Akses Pembiayaan Berpotensi Berubah
Di balik peningkatan status tersebut, Bank Dunia mengingatkan bahwa negara berpendapatan menengah atas umumnya memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pembiayaan pembangunan dengan bunga lunak. Filipina, misalnya, selama ini masih memperoleh pinjaman konsesi (concessional loans) untuk membiayai proyek infrastruktur, program sosial, hingga pemulihan pascabencana.
Kepala Ekonom Union Bank of the Philippines Ruben Carlo Asuncion menilai perubahan klasifikasi tersebut menunjukkan kemampuan fiskal suatu negara yang semakin kuat sehingga ketergantungannya terhadap bantuan pembangunan internasional akan berkurang. “Semakin tinggi klasifikasi pendapatan suatu negara, berarti negara tersebut dinilai semakin mampu membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri,” katanya.
Meski sebagian akses terhadap Official Development Assistance (ODA) berpotensi berkurang, pemerintah Filipina meyakini manfaat dari meningkatnya kredibilitas ekonomi, akses pasar yang lebih luas, serta kepercayaan investor akan jauh lebih besar dibandingkan berkurangnya fasilitas pembiayaan tersebut.
Namun demikian, pemerintah Filipina menegaskan bahwa status baru tersebut bukan berarti seluruh tantangan ekonomi telah terselesaikan. Kesenjangan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus dibenahi.
